JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyepakati apa yang disampaikan Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Jenderal (Purn) Andika Perkasa terkait kekerasan terhadap relawan oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah.
Di mana sebelumnya, Andika tak sepakat jika disebut ada kesalahpahaman, melainkan menduga memang ada penyerangan berdasarkan video yang beredar.
“Apa yang disampaikan oleh Pak Andika Perkasa itu sudah senapas dengan kami, karena kita melihat kebenaran pasti akan terungkap. Bagaimana ada kekhawatiran yang berlebihan dari mereka yang mendukung Pak Prabowo terhadap pasangan Pak Ganjar-Prof Mahfud MD,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2023).
Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud ini mengutuk keras, apa yang terjadi di Boyolali dan kekerasan terhadap Relawan Pejuang Demokrasi (Repdem) Muhandi Mawanto.
“Inilah yang kami kutuk. Demokrasi itu harus didasarkan pada nilai-nilai yang baik. Tidak bisa demokrasi didasarkan pada nilai-nilai “etik ndasmu’, tidak bisa. Tetapi harus didasarkan pada kebenaran di dalam nurani itu,” tegas Hasto.
Dia pun melihat sisi kemanusiaan dari sosok Ganjar Pranowo yang ditemani istrinya Siti Atikoh untuk menengok relawannya yang mengalami kekerasan tersebut. Hasto berharap, tak ada kejadian serupa terlebih di Pemilu 2024 ini.
“Kami berharap hal itu menjadi pelajaran kita yang terbaik. Tidak boleh terjadi lagi aparat TNI-Polri, dan aparat Presiden. Negara harus, harus, haruslah netral, terlebih Panglima TNI dan Kapolri juga sudah menandatangani deklarasi damai pakta integritas terhadap satu kesatuan antara pernyataan dan perbuatan,” ucap Hasto.
“Ini yang kami harapkan, sehingga dengan rekam jejak sejarah TNI dan Polri yang luar biasa, kami percaya sebagai institusi akan netral, hanya ada oknum-oknum yang memiliki loyalitas buta,” sambungnya.
Sementara, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi PDIP, Paskaria Tombi mengatakan, kasus di Boyolali pelakunya telah ditahan. Sehingga ia meminta proses hukumnya berjalan transparan.
“Kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat memproses hukum kepada para pelaku secara transparan,” jelas dia.
Paskaria juga meminta, apapun segala bentuk kekerasan sama sekali tidak dapat dibenarkan. “Kami percaya setiap kekerasan atas dasar apapun, itu tidak dapat dibenarkan,” pungkas Paskaria.
