Masa depan perilaku politik (the future of political behaviour) atau perilaku politik (political behaviour) adalah perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang-undang dasar dan perundangan hukum yang berlaku.
Dari kacamata masyarakat awam, jika saja perilaku politik mereka baik, dan bekerja dengan ikhlas untuk mensejahterakan rakyat, tentu peristiwa demi peristiwa “memalukan”, kecil kemungkinan terjadi. Karena dengan mengutamakan kepentingan masyarakat akan menuntun para politisi kepada hal-hal yang baik, bukan pada hal-hal yang buruk seperti korupsi, dan perilaku amoral lainnya. Ibaratnya, pilihan hidup sebagai politisi harus ada untuk masyarakat mulai dari bangun sampai tidur kembali. Sebab, seorang politisi yang berprilaku baik tidak hanya dituntut sebatas rapat, kunjungan dalam dan luar negeri, akan tetapi lebih dari itu, masuk kamar mandi, tidur, sampai urusan rumah tangga harus dilandasi dengan nuansa kebersamaan dengan rakyatnya. Karena seribu kali berbuat baik, itu hal yang lumrah karena memang itu tugas seorang politisi.Tetapi ketika sekali terjerumus ke dalam perbuatan negatif, sekecil apapun, maka dampaknya akan luar biasa sekali. Bukan saja dirinyan akan diperolok-olok, tetapi nilai yang berdiri di belakangnya juga akan ikut serta terbawa.
Seolah apa yang melekat pada politisi tersebut ikut berperan dalam kejahatan itu, di mana partai ikut menyumbang terhadap perilaku negatif politisinya. Ajaran perilaku politik (politic behaviour) yang baik, dan bermartabat, hendaknya dibawa kemanapun pergi, di mana mau tidak mau harus dijalani dan itu sebagai kontrol terhadap sepak terjang, apakah yang dilakukan salah atau benar. Termasuk dalam hal, ketika membawa agama ke ranah politik, maka harus berprinsip bahwa politik dan agama harus sejalan.
Bukan agama yang mengikuti kemauan politik (dan ini yang dikatakan berkedok agama).Tapi politiklah yang harus sesuai dengan agama. Contohnya, bagaimana seorang pemimpin tidak berlaku sewenang-wenang, bagaimana seorang wakil rakyat menyampaikan amanah rakyatnya, bagaimana seorang politisi tidak memanipulasi anggaran yang di bungkus dengan tender dan studi banding keluar negri, dan bagaimana wakil rakyat mempunyai kepekaan sosial terhadap masyarakat disekelilingnya. Terlepas politisi itu berasal dari partai agamis, nasionalis, atau lainnya, ketika berbuat salah akan tetap salah. Harus melihatnya secara obyektif, tingkat kesalahan yang dilakukan harus mendapat ganjaran yang setimpal pula. Perilaku politik sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.
Ke depan, sudah menjadi kewajiban para politisi dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan mencapai tujuan nasional, yang juga harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dalam konsep dan sistem politik Indonesia adalah tingkah laku (sosial dan politik) harus bertujuan untuk mengatur hubungan antara satu sama lain, adanya struktur sistem politik guna untuk mengetahui struktur-stuktur yang ada dipemerintahan seperti parlemen, kepala negara, kelompok yang berkepentingan dan masih banyak lagi. Lalu adanya fungsi, dengan adanya fungsi dapat mempermudah pemerintah dalam megambil keputusan dan kebijakan yang mengikat mengenai nilai-nilai yang sifatnya material yang mengarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan bermasyarakat.
Perilaku politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannnya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada. Perlu diingat bahwa penentuan kebijakan umum, pengaturan, pembagian, maupun alokasi sumber-sumber yang ada memerlukan kekuasaan dan wewenang ini memainkan peran yang sangat penting dalam pembinaan kerja sama dan penyelesaian konflik yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan (policy), dan distribusi atau aliran sumber daya manusia.
Artinya masa depan Indonesia adalah para politisi, harus mengerti bahwa Indonesia menganut sistem politik demokrasi Pancasila yakni sistem politik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, prinsip, prosedur dan kelembagaan yang demokratis. Negara dengan sistem politik demokrasi harus menjamin hak-hak masyarakat melalui tatanan politik yang ditetapkan dalam konstitusi. Sistem demokrasi pancasila memberikan kekuasaan dan membatasi kekuasaan pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah rakyat. Dengan adanya perilaku politik (political behaviour) yang baik, santun, dan bermartabat, akan menjadikan negara terarah dan tidak melenceng dari peraturan yang telah ditetapkan, sehingga negara menjadi tentram tanpa adanya gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam negara. Juga para politisi akan mempertontonkan perbuatan-perbuatan yang baik dan berwibawa, serta hidup dan kehidupannya bersama rakyat.***
