JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Para elite politik mengusulkan Pemilihan Presiden (pilpres) dan Pemilihan Legislatif (pileg) dipisah. Usulan tersebut bukan hanya datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), melainkan juga Partai Golkar yang menginginkan hal sama.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bahkan sudah meminta para kadernya agar ikut memperjuangkan usulan pilpres dan pileg tidak berbarengan. Mereka diminta untuk turut mengawal revisi UU Pemilu.

“Partai Golkar perlu memperjuangkan perubahan UU Pemilu,” ujar Airlangga di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Rabu (3/12).

Menteri Perkonomian ini juga meminta kadernya melakukan kajian terhadap pelaksanaan pemilu serentak 2019 kemarin. Yakni ketika pesta demokrasi pileg dan pilpres digelar bersamaan. “Kita adakan evaluasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 dan 2022,” katanya.

Diketahui‎ sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai bahwa pemilu yang dijalankan saat ini sudah cukup baik. Namun PDIP mewacanakan adanya hajatan pilpres tidak berbarengan dengan pileg.

“Karena itu, PDIP mewacanakan pilpres tidak dilaksanakan secara serentak dengan Pemilu Legislatif,” ujar Hasto. Menurut Hasto, sikap yang disampaikan PDIP itu sebagai tanggung jawab partai terhadap masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Editor : Deslina
Sumber: Jawapos.co

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Para elite politik mengusulkan Pemilihan Presiden (pilpres) dan Pemilihan Legislatif (pileg) dipisah. Usulan tersebut bukan hanya datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), melainkan juga Partai Golkar yang menginginkan hal sama.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bahkan sudah meminta para kadernya agar ikut memperjuangkan usulan pilpres dan pileg tidak berbarengan. Mereka diminta untuk turut mengawal revisi UU Pemilu.

“Partai Golkar perlu memperjuangkan perubahan UU Pemilu,” ujar Airlangga di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Rabu (3/12).

Menteri Perkonomian ini juga meminta kadernya melakukan kajian terhadap pelaksanaan pemilu serentak 2019 kemarin. Yakni ketika pesta demokrasi pileg dan pilpres digelar bersamaan. “Kita adakan evaluasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 dan 2022,” katanya.

Diketahui‎ sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai bahwa pemilu yang dijalankan saat ini sudah cukup baik. Namun PDIP mewacanakan adanya hajatan pilpres tidak berbarengan dengan pileg.

“Karena itu, PDIP mewacanakan pilpres tidak dilaksanakan secara serentak dengan Pemilu Legislatif,” ujar Hasto. Menurut Hasto, sikap yang disampaikan PDIP itu sebagai tanggung jawab partai terhadap masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Editor : Deslina
Sumber: Jawapos.co

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Para elite politik mengusulkan Pemilihan Presiden (pilpres) dan Pemilihan Legislatif (pileg) dipisah. Usulan tersebut bukan hanya datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), melainkan juga Partai Golkar yang menginginkan hal sama.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bahkan sudah meminta para kadernya agar ikut memperjuangkan usulan pilpres dan pileg tidak berbarengan. Mereka diminta untuk turut mengawal revisi UU Pemilu.

“Partai Golkar perlu memperjuangkan perubahan UU Pemilu,” ujar Airlangga di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Rabu (3/12).

Menteri Perkonomian ini juga meminta kadernya melakukan kajian terhadap pelaksanaan pemilu serentak 2019 kemarin. Yakni ketika pesta demokrasi pileg dan pilpres digelar bersamaan. “Kita adakan evaluasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 dan 2022,” katanya.

Diketahui‎ sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai bahwa pemilu yang dijalankan saat ini sudah cukup baik. Namun PDIP mewacanakan adanya hajatan pilpres tidak berbarengan dengan pileg.

“Karena itu, PDIP mewacanakan pilpres tidak dilaksanakan secara serentak dengan Pemilu Legislatif,” ujar Hasto. Menurut Hasto, sikap yang disampaikan PDIP itu sebagai tanggung jawab partai terhadap masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Editor : Deslina
Sumber: Jawapos.co

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Para elite politik mengusulkan Pemilihan Presiden (pilpres) dan Pemilihan Legislatif (pileg) dipisah. Usulan tersebut bukan hanya datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), melainkan juga Partai Golkar yang menginginkan hal sama.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bahkan sudah meminta para kadernya agar ikut memperjuangkan usulan pilpres dan pileg tidak berbarengan. Mereka diminta untuk turut mengawal revisi UU Pemilu.

“Partai Golkar perlu memperjuangkan perubahan UU Pemilu,” ujar Airlangga di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Rabu (3/12).

Menteri Perkonomian ini juga meminta kadernya melakukan kajian terhadap pelaksanaan pemilu serentak 2019 kemarin. Yakni ketika pesta demokrasi pileg dan pilpres digelar bersamaan. “Kita adakan evaluasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 dan 2022,” katanya.

Diketahui‎ sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai bahwa pemilu yang dijalankan saat ini sudah cukup baik. Namun PDIP mewacanakan adanya hajatan pilpres tidak berbarengan dengan pileg.

“Karena itu, PDIP mewacanakan pilpres tidak dilaksanakan secara serentak dengan Pemilu Legislatif,” ujar Hasto. Menurut Hasto, sikap yang disampaikan PDIP itu sebagai tanggung jawab partai terhadap masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Editor : Deslina
Sumber: Jawapos.co