Senin, 23 Juni 2025

Presiden Beri Arahan soal Rekrutmen CPNS 2019

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, kedatangannya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (19/11), untuk mendapat arahan dari Presiden Jokowi terkait rekrutmen CPNS 2019.

Secara umum, lanjut Tjahjo Kumolo, arahan Presiden Jokowi berkaitan skala prioritas yang berkaitan dengan reformasi birokrasi.

"Intinya, perbaikan rekrutmen CPNS. Sekarang dalam proses. Kedua, membangun manajemen kinerjanya. Ketiga, penataan birokrasi organisasi pemerintah yang harus semakin ramping, simpel, sehingga melayani masyarakat dan tahapan perizinan, baik di pusat dan daerah semakin pendek," kata Tjahjo usai bertemu Jokowi.

Selain itu, Presiden Jokowi juga memberikan arahan terkait reformasi regulasi, harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah dengan membangun inovasi-inovasi, serta menerapkan informasi teknologi (IT) dengan baik.

Baca Juga:  Pendaftaran Jalur Mandiri IPB Masih Berlangsung, Catat Syarat, Jadwal dan Tata Caranya

Kemudian, reformasi struktural, termasuk membangun transformasi digital dan pengawasan birokrasi pemerintah yang harus semakin efektif dan efisien.

"Kesimpulannya harus membangun hubungan tata kelola pemerintah yang harus semakin efektif efisien, mempercepat reformasi birokrasi untuk penguatan di semua bidang," jelas politikus PDI Perjuangan itu.

Kemenpan RB selaku koordinator reformasi birokrasi juga diarahkan bekerja sama dengan Kemendagri dalam hal penataan birokrasi di pemerintahan daerah. Kemudian dengan Kemenko Polhukam dari aspek stabilitasnya. Secara khusus, dengan Kepala Staf Presiden (KSP) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Presiden menginginkan target reformasi birokrasi harus terukur, mencermati berbagai aspek, waktunya, serta manfaat yang termonitor dan terevaluasi dengan baik.

"Kemudian diharapkan Kemenpan RB konsisten membangun sistem reformasi birokrasi. Sekarang sudah jalan, tapi kebanyakan hanya di kulit, yang diinginkan beliau reformasi birokrasi yang sampai ke jantungnya," tandas Tjahjo.

Baca Juga:  Gunakan Cangkul, Kapolres Ini Ikut Tiga Jam Membersihkan Material Longsor di Sumbar

Arahan Presiden jokowi, menurut Tjahjo, bertujuan untuk memangkas julur birokrasi yang berbelit, sehingga masalah perizinan dapat diefisienkan untuk melayani dengan cepat. (fat/jpnn)
Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, kedatangannya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (19/11), untuk mendapat arahan dari Presiden Jokowi terkait rekrutmen CPNS 2019.

Secara umum, lanjut Tjahjo Kumolo, arahan Presiden Jokowi berkaitan skala prioritas yang berkaitan dengan reformasi birokrasi.

"Intinya, perbaikan rekrutmen CPNS. Sekarang dalam proses. Kedua, membangun manajemen kinerjanya. Ketiga, penataan birokrasi organisasi pemerintah yang harus semakin ramping, simpel, sehingga melayani masyarakat dan tahapan perizinan, baik di pusat dan daerah semakin pendek," kata Tjahjo usai bertemu Jokowi.

Selain itu, Presiden Jokowi juga memberikan arahan terkait reformasi regulasi, harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah dengan membangun inovasi-inovasi, serta menerapkan informasi teknologi (IT) dengan baik.

Baca Juga:  Soal Kesalahpahaman Internal di Pelalawan, Ini Kata Panglima Besar LLMB

Kemudian, reformasi struktural, termasuk membangun transformasi digital dan pengawasan birokrasi pemerintah yang harus semakin efektif dan efisien.

- Advertisement -

"Kesimpulannya harus membangun hubungan tata kelola pemerintah yang harus semakin efektif efisien, mempercepat reformasi birokrasi untuk penguatan di semua bidang," jelas politikus PDI Perjuangan itu.

Kemenpan RB selaku koordinator reformasi birokrasi juga diarahkan bekerja sama dengan Kemendagri dalam hal penataan birokrasi di pemerintahan daerah. Kemudian dengan Kemenko Polhukam dari aspek stabilitasnya. Secara khusus, dengan Kepala Staf Presiden (KSP) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

- Advertisement -

Presiden menginginkan target reformasi birokrasi harus terukur, mencermati berbagai aspek, waktunya, serta manfaat yang termonitor dan terevaluasi dengan baik.

"Kemudian diharapkan Kemenpan RB konsisten membangun sistem reformasi birokrasi. Sekarang sudah jalan, tapi kebanyakan hanya di kulit, yang diinginkan beliau reformasi birokrasi yang sampai ke jantungnya," tandas Tjahjo.

Baca Juga:  Alat Pelindung Diri Tenaga Medis Langka dan Mahal

Arahan Presiden jokowi, menurut Tjahjo, bertujuan untuk memangkas julur birokrasi yang berbelit, sehingga masalah perizinan dapat diefisienkan untuk melayani dengan cepat. (fat/jpnn)
Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, kedatangannya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (19/11), untuk mendapat arahan dari Presiden Jokowi terkait rekrutmen CPNS 2019.

Secara umum, lanjut Tjahjo Kumolo, arahan Presiden Jokowi berkaitan skala prioritas yang berkaitan dengan reformasi birokrasi.

"Intinya, perbaikan rekrutmen CPNS. Sekarang dalam proses. Kedua, membangun manajemen kinerjanya. Ketiga, penataan birokrasi organisasi pemerintah yang harus semakin ramping, simpel, sehingga melayani masyarakat dan tahapan perizinan, baik di pusat dan daerah semakin pendek," kata Tjahjo usai bertemu Jokowi.

Selain itu, Presiden Jokowi juga memberikan arahan terkait reformasi regulasi, harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah dengan membangun inovasi-inovasi, serta menerapkan informasi teknologi (IT) dengan baik.

Baca Juga:  6 Tips Belanja Ramah Lingkungan

Kemudian, reformasi struktural, termasuk membangun transformasi digital dan pengawasan birokrasi pemerintah yang harus semakin efektif dan efisien.

"Kesimpulannya harus membangun hubungan tata kelola pemerintah yang harus semakin efektif efisien, mempercepat reformasi birokrasi untuk penguatan di semua bidang," jelas politikus PDI Perjuangan itu.

Kemenpan RB selaku koordinator reformasi birokrasi juga diarahkan bekerja sama dengan Kemendagri dalam hal penataan birokrasi di pemerintahan daerah. Kemudian dengan Kemenko Polhukam dari aspek stabilitasnya. Secara khusus, dengan Kepala Staf Presiden (KSP) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Presiden menginginkan target reformasi birokrasi harus terukur, mencermati berbagai aspek, waktunya, serta manfaat yang termonitor dan terevaluasi dengan baik.

"Kemudian diharapkan Kemenpan RB konsisten membangun sistem reformasi birokrasi. Sekarang sudah jalan, tapi kebanyakan hanya di kulit, yang diinginkan beliau reformasi birokrasi yang sampai ke jantungnya," tandas Tjahjo.

Baca Juga:  Persoalan Zonasi Paling Krusial, PPDB Harus Diperbaiki

Arahan Presiden jokowi, menurut Tjahjo, bertujuan untuk memangkas julur birokrasi yang berbelit, sehingga masalah perizinan dapat diefisienkan untuk melayani dengan cepat. (fat/jpnn)
Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari