Sabtu, 18 Juli 2026
- Advertisement -

opd

Wako Agung Lantik 7 Pejabat, Langsung Minta Kerja Cepat dan Nyata

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho melantik 7 pejabat baru dan menegaskan pentingnya adaptasi cepat serta peningkatan pelayanan publik.

Pembelian Pertalite Tak Lagi Pakai Rekomendasi Desa, SPBU Inhu Dorong XStar

SPBU Inhu dorong penggunaan aplikasi XStar untuk BBM subsidi. Warga mengeluh, harga Pertalite di pelosok tembus Rp25 ribu per liter.
- Advertisement -

Stok Darah RSUD Rohul Jadi Perhatian, PMI Teken MoU dengan OPD

PMI Rohul dan OPD teken MoU untuk jaga stok darah RSUD. Targetkan 3.000 kantong per tahun lewat donor rutin ASN dan masyarakat.

ASN Pekanbaru Mulai WFH, Skema Kerja Diserahkan ke Masing-masing OPD

Pemko Pekanbaru mulai terapkan WFH bagi ASN. Skema kerja diatur masing-masing OPD, namun pelayanan publik tetap berjalan normal.
- Advertisement -

749 Honorer Nondatabase Meranti Resmi Dialihkan ke Outsourcing Tahun 2026

Pemkab Kepulauan Meranti terapkan skema outsourcing bagi 749 honorer nondatabase mulai 2026 demi penataan non-ASN.

Honorer Dilarang Direkrut, Bupati Siak Fokus Tuntaskan Status Lama

Bupati Siak melarang kepala OPD merekrut honorer baru dan fokus menyelesaikan status ribuan honorer non-database sesuai aturan pusat.
- Advertisement -

Pemkab Siak Gelar Job Fit Isi SOTK Baru, 27 Pejabat Ikut Uji Kesesuaian

Pemkab Siak menggelar job fit pejabat eselon II untuk mengisi SOTK baru sekaligus mengevaluasi kinerja. Sebanyak 27 pejabat ikut uji kesesuaian.

Agung Nugroho Tegas: Kebersihan Kantor OPD Jadi Ukuran Kinerja Kadis

Wali Kota Pekanbaru menegaskan kebersihan kantor OPD sebagai ukuran disiplin kerja, bahkan siap mengusulkan nonjob bagi kadis yang tak menjaga lingkungan kerjanya.
- Advertisement -

RAPBD 2026 Meranti Mulai Dibahas, Proyeksi Anggaran Rp1,24 Triliun

Pemkab Meranti dan DPRD mulai membahas RAPBD 2026 senilai Rp1,24 triliun. Anggaran berpotensi berubah setelah tahapan DIM dari tiap OPD dilakukan.

Pelalawan Tunggu Hasil Evaluasi APBD-P dari Provinsi

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan telah menyerahkan draf pengesahan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2025 ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk dilakukan evaluasi
- Advertisement -

Berita Terbaru