BKN

Puluhan guru honorer non-database BKN di Pekanbaru mengadu ke DPRD minta kepastian status. DPRD janji fasilitasi hearing dengan Disdik dan BKPSDM.

Pemprov Riau ajukan 2.533 NIP PPPK Paruh Waktu ke BKN. Usulan ini jadi solusi bagi non-ASN yang tidak lulus seleksi tahap I dan II.

Pemkab Inhil mengusulkan 4.028 honorer jadi PPPK paruh waktu. Saat ini berkas sudah diajukan ke BKN dan menunggu hasil verifikasi.

Delapan kabupeten/kota di Riau mengusulkan tenaga honorer yang tak lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi PPPK paruh waktu ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Delapan daerah di Riau ajukan 20.549 honorer jadi PPPK paruh waktu. Usulan difokuskan pada tenaga guru, teknis, dan medis, kini menunggu persetujuan BKN.

Tiga calon Sekdaprov Riau menunggu Pertek dari BKN sebelum dikirim ke pusat. Proses seleksi sudah selesai, tinggal tunggu penetapan definitif.

Kampar umumkan 900 peserta lulus PPPK tahap II, sementara Kuansing masih menyusun data kelulusan dari total 1.785 peserta seleksi.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Riau Budi Argap Situngkir meninjau langsung pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Taruna Sekolah Kedinasan Kemenkumham. SKD ini digelar di Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pekanbaru, Selasa (23/7).

Pemerintah daerah melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menyebutkan, telah mengusulkan 2.561 Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI-PPPK) Formasi Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohul ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) sesuai batas waktu 27 Februari lalu.

PEMERINTAH Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) usulkan sebanyak 600 formasi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2024 ini. Bahkan, jumlah pengusulan tersebut berpotensi bertambah.