BKN

Pemkab Inhil mengusulkan 4.028 honorer jadi PPPK paruh waktu. Saat ini berkas sudah diajukan ke BKN dan menunggu hasil verifikasi.

Delapan kabupeten/kota di Riau mengusulkan tenaga honorer yang tak lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi PPPK paruh waktu ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Delapan daerah di Riau ajukan 20.549 honorer jadi PPPK paruh waktu. Usulan difokuskan pada tenaga guru, teknis, dan medis, kini menunggu persetujuan BKN.

Tiga calon Sekdaprov Riau menunggu Pertek dari BKN sebelum dikirim ke pusat. Proses seleksi sudah selesai, tinggal tunggu penetapan definitif.

Kampar umumkan 900 peserta lulus PPPK tahap II, sementara Kuansing masih menyusun data kelulusan dari total 1.785 peserta seleksi.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Riau Budi Argap Situngkir meninjau langsung pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Taruna Sekolah Kedinasan Kemenkumham. SKD ini digelar di Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pekanbaru, Selasa (23/7).

Pemerintah daerah melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menyebutkan, telah mengusulkan 2.561 Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI-PPPK) Formasi Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohul ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) sesuai batas waktu 27 Februari lalu.

PEMERINTAH Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) usulkan sebanyak 600 formasi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2024 ini. Bahkan, jumlah pengusulan tersebut berpotensi bertambah.

Nomor Induk (NI) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Pekanbaru sudah selesai diusulkan. Para PPPK Kota Pekanbaru itu dalam waktu dekat akan segera menerima SK.

Evaluasi kinerja pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sudah bergulir. Satu per satu kepala organisasi perangkat daerah (OPD) sudah menjalani evaluasi.