Selasa, 6 Januari 2026
- Advertisement -
spot_img

Rakor Perbatasan 2025 Jadi Momentum Meranti Perjuangkan Tiga Kecamatan Prioritas

SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) — Rakor Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2025 di Sentul, Bogor, pada 18–19 November menjadi momentum penting bagi Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memperjuangkan kebutuhan riil wilayah terdepan.

Wakil Bupati Meranti, Muzamil Baharudin, menegaskan bahwa kehadiran Meranti bukan hanya memenuhi agenda tahunan, melainkan membawa paket usulan yang disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Ia menyoroti tiga kecamatan prioritas—Rangsang, Rangsang Barat, dan Rangsang Pesisir—yang membutuhkan penguatan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Kepala Bagian Perbatasan Setdakab Meranti, Gilang Wana Wijaya, menjelaskan bahwa seluruh OPD teknis telah menyiapkan dokumen usulan sesuai mandat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Forum yang mempertemukan 40 kementerian dan lembaga tersebut menurutnya sangat penting untuk memastikan kebutuhan Meranti selaras dengan program nasional.

Baca Juga:  Gencarkan Penertiban Miras di Meranti

Rakor dibuka oleh Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Djamar Chaniago bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam arahannya, Tito menekankan bahwa kawasan perbatasan harus dipandang sebagai “beranda depan” yang perlu dibangun secara tangguh dan mandiri, bukan lagi sebagai wilayah pinggiran.

BNPP menargetkan Rakorendal tahun ini menghasilkan rumusan kebijakan yang lebih operasional, mulai dari penguatan keamanan lintas batas, penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan ekonomi lokal, hingga perbaikan tata kelola pemerintahan di perbatasan.

Gilang menegaskan bahwa Meranti memiliki kepentingan besar sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Karena itu, pembangunan perbatasan harus tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat pesisir.

Muzamil menambahkan bahwa usulan Meranti kali ini lebih teknis dan menyentuh kebutuhan mendesak di garis depan. Ia menolak masyarakat perbatasan hanya menjadi penonton pembangunan tanpa merasakan manfaatnya.

Baca Juga:  Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemkab Meranti Pulihkan Kualitas Pulau

“Ini saatnya pelayanan dasar dipercepat agar masyarakat perbatasan merasakan kehadiran negara secara nyata,” tutup Muzamil.(wir)

SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) — Rakor Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2025 di Sentul, Bogor, pada 18–19 November menjadi momentum penting bagi Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memperjuangkan kebutuhan riil wilayah terdepan.

Wakil Bupati Meranti, Muzamil Baharudin, menegaskan bahwa kehadiran Meranti bukan hanya memenuhi agenda tahunan, melainkan membawa paket usulan yang disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Ia menyoroti tiga kecamatan prioritas—Rangsang, Rangsang Barat, dan Rangsang Pesisir—yang membutuhkan penguatan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Kepala Bagian Perbatasan Setdakab Meranti, Gilang Wana Wijaya, menjelaskan bahwa seluruh OPD teknis telah menyiapkan dokumen usulan sesuai mandat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Forum yang mempertemukan 40 kementerian dan lembaga tersebut menurutnya sangat penting untuk memastikan kebutuhan Meranti selaras dengan program nasional.

Baca Juga:  Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemkab Meranti Pulihkan Kualitas Pulau

Rakor dibuka oleh Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Djamar Chaniago bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam arahannya, Tito menekankan bahwa kawasan perbatasan harus dipandang sebagai “beranda depan” yang perlu dibangun secara tangguh dan mandiri, bukan lagi sebagai wilayah pinggiran.

BNPP menargetkan Rakorendal tahun ini menghasilkan rumusan kebijakan yang lebih operasional, mulai dari penguatan keamanan lintas batas, penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan ekonomi lokal, hingga perbaikan tata kelola pemerintahan di perbatasan.

- Advertisement -

Gilang menegaskan bahwa Meranti memiliki kepentingan besar sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Karena itu, pembangunan perbatasan harus tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat pesisir.

Muzamil menambahkan bahwa usulan Meranti kali ini lebih teknis dan menyentuh kebutuhan mendesak di garis depan. Ia menolak masyarakat perbatasan hanya menjadi penonton pembangunan tanpa merasakan manfaatnya.

- Advertisement -
Baca Juga:  Meranti Waspada Omicron di Jalur Internasional 

“Ini saatnya pelayanan dasar dipercepat agar masyarakat perbatasan merasakan kehadiran negara secara nyata,” tutup Muzamil.(wir)

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari

SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) — Rakor Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2025 di Sentul, Bogor, pada 18–19 November menjadi momentum penting bagi Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memperjuangkan kebutuhan riil wilayah terdepan.

Wakil Bupati Meranti, Muzamil Baharudin, menegaskan bahwa kehadiran Meranti bukan hanya memenuhi agenda tahunan, melainkan membawa paket usulan yang disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Ia menyoroti tiga kecamatan prioritas—Rangsang, Rangsang Barat, dan Rangsang Pesisir—yang membutuhkan penguatan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Kepala Bagian Perbatasan Setdakab Meranti, Gilang Wana Wijaya, menjelaskan bahwa seluruh OPD teknis telah menyiapkan dokumen usulan sesuai mandat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Forum yang mempertemukan 40 kementerian dan lembaga tersebut menurutnya sangat penting untuk memastikan kebutuhan Meranti selaras dengan program nasional.

Baca Juga:  Diskes dan TP PKK Riau Perkuat Deteksi Dini HIV/AIDS

Rakor dibuka oleh Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Djamar Chaniago bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam arahannya, Tito menekankan bahwa kawasan perbatasan harus dipandang sebagai “beranda depan” yang perlu dibangun secara tangguh dan mandiri, bukan lagi sebagai wilayah pinggiran.

BNPP menargetkan Rakorendal tahun ini menghasilkan rumusan kebijakan yang lebih operasional, mulai dari penguatan keamanan lintas batas, penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan ekonomi lokal, hingga perbaikan tata kelola pemerintahan di perbatasan.

Gilang menegaskan bahwa Meranti memiliki kepentingan besar sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Karena itu, pembangunan perbatasan harus tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat pesisir.

Muzamil menambahkan bahwa usulan Meranti kali ini lebih teknis dan menyentuh kebutuhan mendesak di garis depan. Ia menolak masyarakat perbatasan hanya menjadi penonton pembangunan tanpa merasakan manfaatnya.

Baca Juga:  Soliditas TNI-Polri Jadikan Riau Lebih Baik

“Ini saatnya pelayanan dasar dipercepat agar masyarakat perbatasan merasakan kehadiran negara secara nyata,” tutup Muzamil.(wir)

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari