SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) – Tiga kabupaten yang berbatasan dengan Kepulauan Meranti resmi mengeluarkan dukungan kepada pemerintah daerah setempat dalam menggaet potensi tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan Nonmigas. 

Tiga kabupaten tegangga yang dimaksud terdiri dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Siak dan Bengkalis. SK dukungan itu telah diterima dan bakal ditindaklanjuti pada tingkat provinsi dan pusat.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Bambang Suprianto kepada Riau Pos, Selasa (6/2).

Seperti dijelaskan Bambang, dukungan itu dinilai penting untuk mengejar potensi bertambahnya dana transfer DBH Migas dan Nonmigas dari pemerintah pusat. “Saat ini kita hanya menikmati dana transfer DBH Migas sebagai daerah penghasil. Kita harusnya juga menerima tambahan DBH sebagai daerah penghasil yang berbatasan dengan daerah penghasil,” ujarnya

Situasi itu terganjal aturan daerah setempat belum memiliki status kongkret terhadap tata letak perbatasan geografis dengan sejumlah kabupaten tetangga. Seperti yang tertuang dalam UU Nomor 13 Tahun 2009, tidak secara eksplisit menjelaskan Kabupaten Kepulauan Meranti berbatasan dengan selat dan laut.

Dampak kondisi tersebut, Kabupaten Meranti belum memiliki kesempatan untuk menerima tambahan dana transfer seperti daerah lain, walaupun berstatus sebagai daerah penghasil migas yang berbatasan dengan daerah penghasil lain, seperti Kabupaten Pelalawan, Bengkalis dan Siak.

Tidak hanya mencakup soal DBH Migas, Bambang menerangkan jika Pemkab Meranti juga belum berkesempatan menikmati DBH Nonmigas seperti DBH Sawit.

Padahal, walaupun Meranti tidak tergolong sebagai daerah penghasil, harusnya bisa menikmati DBH Sawit sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil.

“Selain DBH Migas, harusnya juga kita terima dana transfer DBH Nonmigas. Contohnya daerah nonpenghasil yang berbatasan dengan daerah penghasil sawit. Namun potensi itu sirna karena status geografis,” ujarnya.

Untuk saat ini, pihaknya bakal kembali duduk bersama dengan pemerintah provinsi untuk
membahas tindaklanjut usulan dan dukungan tiga kabupaten perbatasan Kepulauan Meranti.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti Edi Susanto SSTP turut membenarkan hal itu. Untuk mengejar potensi itu pihaknya telah menggelar beberapa kali pertemuan bersama Biro Tata Pemerintahan Pemprov Riau dan tiga kabupaten tetangga.(gem)

Laporan WIRA SAPUTRA, Selatpanjang

SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) – Tiga kabupaten yang berbatasan dengan Kepulauan Meranti resmi mengeluarkan dukungan kepada pemerintah daerah setempat dalam menggaet potensi tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan Nonmigas. 

Tiga kabupaten tegangga yang dimaksud terdiri dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Siak dan Bengkalis. SK dukungan itu telah diterima dan bakal ditindaklanjuti pada tingkat provinsi dan pusat.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Bambang Suprianto kepada Riau Pos, Selasa (6/2).

Seperti dijelaskan Bambang, dukungan itu dinilai penting untuk mengejar potensi bertambahnya dana transfer DBH Migas dan Nonmigas dari pemerintah pusat. “Saat ini kita hanya menikmati dana transfer DBH Migas sebagai daerah penghasil. Kita harusnya juga menerima tambahan DBH sebagai daerah penghasil yang berbatasan dengan daerah penghasil,” ujarnya

Situasi itu terganjal aturan daerah setempat belum memiliki status kongkret terhadap tata letak perbatasan geografis dengan sejumlah kabupaten tetangga. Seperti yang tertuang dalam UU Nomor 13 Tahun 2009, tidak secara eksplisit menjelaskan Kabupaten Kepulauan Meranti berbatasan dengan selat dan laut.

Dampak kondisi tersebut, Kabupaten Meranti belum memiliki kesempatan untuk menerima tambahan dana transfer seperti daerah lain, walaupun berstatus sebagai daerah penghasil migas yang berbatasan dengan daerah penghasil lain, seperti Kabupaten Pelalawan, Bengkalis dan Siak.

Tidak hanya mencakup soal DBH Migas, Bambang menerangkan jika Pemkab Meranti juga belum berkesempatan menikmati DBH Nonmigas seperti DBH Sawit.

Padahal, walaupun Meranti tidak tergolong sebagai daerah penghasil, harusnya bisa menikmati DBH Sawit sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil.

“Selain DBH Migas, harusnya juga kita terima dana transfer DBH Nonmigas. Contohnya daerah nonpenghasil yang berbatasan dengan daerah penghasil sawit. Namun potensi itu sirna karena status geografis,” ujarnya.

Untuk saat ini, pihaknya bakal kembali duduk bersama dengan pemerintah provinsi untuk
membahas tindaklanjut usulan dan dukungan tiga kabupaten perbatasan Kepulauan Meranti.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti Edi Susanto SSTP turut membenarkan hal itu. Untuk mengejar potensi itu pihaknya telah menggelar beberapa kali pertemuan bersama Biro Tata Pemerintahan Pemprov Riau dan tiga kabupaten tetangga.(gem)

Laporan WIRA SAPUTRA, Selatpanjang

SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) – Tiga kabupaten yang berbatasan dengan Kepulauan Meranti resmi mengeluarkan dukungan kepada pemerintah daerah setempat dalam menggaet potensi tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan Nonmigas. 

Tiga kabupaten tegangga yang dimaksud terdiri dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Siak dan Bengkalis. SK dukungan itu telah diterima dan bakal ditindaklanjuti pada tingkat provinsi dan pusat.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Bambang Suprianto kepada Riau Pos, Selasa (6/2).

Seperti dijelaskan Bambang, dukungan itu dinilai penting untuk mengejar potensi bertambahnya dana transfer DBH Migas dan Nonmigas dari pemerintah pusat. “Saat ini kita hanya menikmati dana transfer DBH Migas sebagai daerah penghasil. Kita harusnya juga menerima tambahan DBH sebagai daerah penghasil yang berbatasan dengan daerah penghasil,” ujarnya

Situasi itu terganjal aturan daerah setempat belum memiliki status kongkret terhadap tata letak perbatasan geografis dengan sejumlah kabupaten tetangga. Seperti yang tertuang dalam UU Nomor 13 Tahun 2009, tidak secara eksplisit menjelaskan Kabupaten Kepulauan Meranti berbatasan dengan selat dan laut.

Dampak kondisi tersebut, Kabupaten Meranti belum memiliki kesempatan untuk menerima tambahan dana transfer seperti daerah lain, walaupun berstatus sebagai daerah penghasil migas yang berbatasan dengan daerah penghasil lain, seperti Kabupaten Pelalawan, Bengkalis dan Siak.

Tidak hanya mencakup soal DBH Migas, Bambang menerangkan jika Pemkab Meranti juga belum berkesempatan menikmati DBH Nonmigas seperti DBH Sawit.

Padahal, walaupun Meranti tidak tergolong sebagai daerah penghasil, harusnya bisa menikmati DBH Sawit sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil.

“Selain DBH Migas, harusnya juga kita terima dana transfer DBH Nonmigas. Contohnya daerah nonpenghasil yang berbatasan dengan daerah penghasil sawit. Namun potensi itu sirna karena status geografis,” ujarnya.

Untuk saat ini, pihaknya bakal kembali duduk bersama dengan pemerintah provinsi untuk
membahas tindaklanjut usulan dan dukungan tiga kabupaten perbatasan Kepulauan Meranti.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti Edi Susanto SSTP turut membenarkan hal itu. Untuk mengejar potensi itu pihaknya telah menggelar beberapa kali pertemuan bersama Biro Tata Pemerintahan Pemprov Riau dan tiga kabupaten tetangga.(gem)

Laporan WIRA SAPUTRA, Selatpanjang

SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) – Tiga kabupaten yang berbatasan dengan Kepulauan Meranti resmi mengeluarkan dukungan kepada pemerintah daerah setempat dalam menggaet potensi tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan Nonmigas. 

Tiga kabupaten tegangga yang dimaksud terdiri dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Siak dan Bengkalis. SK dukungan itu telah diterima dan bakal ditindaklanjuti pada tingkat provinsi dan pusat.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Bambang Suprianto kepada Riau Pos, Selasa (6/2).

Seperti dijelaskan Bambang, dukungan itu dinilai penting untuk mengejar potensi bertambahnya dana transfer DBH Migas dan Nonmigas dari pemerintah pusat. “Saat ini kita hanya menikmati dana transfer DBH Migas sebagai daerah penghasil. Kita harusnya juga menerima tambahan DBH sebagai daerah penghasil yang berbatasan dengan daerah penghasil,” ujarnya

Situasi itu terganjal aturan daerah setempat belum memiliki status kongkret terhadap tata letak perbatasan geografis dengan sejumlah kabupaten tetangga. Seperti yang tertuang dalam UU Nomor 13 Tahun 2009, tidak secara eksplisit menjelaskan Kabupaten Kepulauan Meranti berbatasan dengan selat dan laut.

Dampak kondisi tersebut, Kabupaten Meranti belum memiliki kesempatan untuk menerima tambahan dana transfer seperti daerah lain, walaupun berstatus sebagai daerah penghasil migas yang berbatasan dengan daerah penghasil lain, seperti Kabupaten Pelalawan, Bengkalis dan Siak.

Tidak hanya mencakup soal DBH Migas, Bambang menerangkan jika Pemkab Meranti juga belum berkesempatan menikmati DBH Nonmigas seperti DBH Sawit.

Padahal, walaupun Meranti tidak tergolong sebagai daerah penghasil, harusnya bisa menikmati DBH Sawit sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil.

“Selain DBH Migas, harusnya juga kita terima dana transfer DBH Nonmigas. Contohnya daerah nonpenghasil yang berbatasan dengan daerah penghasil sawit. Namun potensi itu sirna karena status geografis,” ujarnya.

Untuk saat ini, pihaknya bakal kembali duduk bersama dengan pemerintah provinsi untuk
membahas tindaklanjut usulan dan dukungan tiga kabupaten perbatasan Kepulauan Meranti.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti Edi Susanto SSTP turut membenarkan hal itu. Untuk mengejar potensi itu pihaknya telah menggelar beberapa kali pertemuan bersama Biro Tata Pemerintahan Pemprov Riau dan tiga kabupaten tetangga.(gem)

Laporan WIRA SAPUTRA, Selatpanjang