RIAUPOS.CO – Menyikapi sengketa dan silang pendapat terkait tapal batas antardesa di Kecamatan Bathin Solapan (Batsol) dan Mandau, Wakil Ketua DPRD Bengkalis M Arsya Fadillah bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Bengkalis melakukan peninjauan ke lapangan di Desa Petani, Selasa (26/11) lalu.
M Arsya Fadillah bersama Kepala Dinas PMD Ismail didampingi Kabag Tata Pemerintahan, Kabid Pemdes, Politeknik Bengkalis, Ahli Pemetaan, Camat Mandau, Camat Bathin Solapan, Pj Kepala Desa Simpang Padang, Pj Kepala Desa Petani, Pj Kepala Desa Buluh Manis dan lurah, BPD, Kepala Dusun, serta RT/RW. Mereka ingin menyelesaikan tapal batas yang ada di Kecamatan Bathin Solapan dan Mandau serta bersama-sama bersatu untuk menyelesaikan permasalahan tapal batas tersebut.
”Ya, kami datang untuk mendengarkan keinginan dan aspirasi masyarakat, termasuk harapan mereka bagaimana penyelesaian tapal batas antara Desa Petani dan Simpang Padang dan beberapa desa lainnya. Kami minta pihak terkait untuk menyelesaikan dan mencari solusi atas permasalahan ini,” harap Arsya.
Dijelaskan Arsya, dalam penyelesaian sengketa tapal batas antara yang berkonflik, seharusnya kedua belah pihak harus duduk bersama satu meja menghadirkan masyarakat di dua desa yang bersengketa, untuk menyelesaikan tapal batas ini. Sebab jika masalah ini berlarut-larut dan tidak diselesaikan maka dikhawatirkan akan muncul konflik dan masalah baru.
”Lembaga DPRD bukan sebagai pemberi keputusan, namun kami akan selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat selagi itu sesuai aturan. Kami minta pemerintah desa dan masyarakat lebih sabar, hindari polemik dan konflik, sikapi dengan baik apa yang menjadi permasalahan, karena saya berasal di daerah pemilihan ini, saya berkewajiban ikut menengahi masalah tapal batas ini agar cepat selesai,” ujar Arsya Fadilla.
Sementara itu, Kadis PMD Ismail juga menegaskan, bahwa pemerintah memperhatikan dinamika permasalahan yang terjadi di lapangan.
”Kehadiran kami menandakan perhatian pemerintah, artinya pemerintah tidak abai dengan kasus ini, termasuk kehadiran Wakil Ketua Dewan, sekarang ini menunjukkan bahwa beliau perhatian terhadap masalah ini. Beliau berdiskusi bersama kami dan ingin kita sama-sama selesaikan terkait permasalahan tapal batas desa yang ada di Kecamatan Bathin Solapan khususnya,” jelas Ismail.
Ia menyebutkan, apa pun persoalan di lapangan harus selesaikan dengan baik. Termasuk menyelesaikan masalah tapal batal ini kadang memang memerlukan waktu, sampai dengan bersepakat dengan baik dimana semua pihak bisa saling menerima.
”Tentu apa yang akan disepakati bersama dan bisa dilaksanakan, makanya kita harus bekerja sama dengan baik melalui musyawarah dan duduk bersama,” ujar Ismail.
Setelah melakukan pembicaraan dan mediasi pada tingkat lebih teknis, untuk mencapai kesepakatan bersama di beberapa titik lokasi, perwakilan masyarakat menyerahkan sepenuhnya kewenangan ke pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk menyelesaikannya.(yls)
Laporan ABU KASIM, Duri
