RIAUPOS.CO – Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto, angkat bicara mengenai perdebatan yang berkembang terkait defisit anggaran dan tunda bayar yang sempat menjadi perhatian publik. Menurutnya, banyak informasi yang beredar tidak akurat dan perlu diluruskan agar masyarakat tidak salah paham.

“Saya awalnya memilih untuk diam, namun informasi yang berkembang semakin tidak jelas dan meluas. Bahkan sampai dibawa ke ranah Aparat Penegak Hukum (APH). Isu tentang defisit anggaran yang mencapai Rp2,2 triliun itu sama sekali tidak benar. Angka yang sebenarnya adalah Rp132 miliar, dan saya punya datanya,” ujar Wagubri.

Wagubri menekankan bahwa penting untuk memperjelas isu defisit agar tidak menyesatkan masyarakat. Defisit anggaran sendiri terjadi ketika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Pendapatan yang ditargetkan Rp11 triliun hanya terealisasi sebesar Rp9,4 triliun atau sekitar 85,42% dari target. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya realisasi PI 2024 yang hanya tercapai Rp200 miliar, jauh dari target Rp736 miliar.

Selain itu, target produksi minyak PHR yang sebesar 1 juta barel per hari juga mempengaruhi anggaran karena membutuhkan biaya operasional yang besar. Sebagai solusi untuk defisit, pemerintah provinsi telah melakukan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, termasuk pemotongan anggaran perjalanan dinas dan item yang dianggap tidak efektif, dengan potensi penghematan mencapai Rp386 miliar.

Wagubri juga menyampaikan bahwa ada penghematan anggaran lainnya, terutama terkait dengan penganggaran gaji PPPK dan CPNS yang belum sepenuhnya terealisasi. Dengan pengaturan ini, ada penghematan tambahan sekitar Rp419 miliar, yang berarti total penghematan anggaran mencapai hampir Rp800 miliar.

Untuk isu tunda bayar senilai Rp916 miliar, Wagubri memastikan bahwa hal itu sudah diatasi dengan pergeseran anggaran untuk tahun 2025. Pembayaran kewajiban kepada kabupaten/kota untuk tunda salur telah dianggarkan sebesar Rp1,2 triliun, yang akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban tahun 2024 dan 2025.

Seluruh langkah tersebut telah dikoordinasikan dengan Gubernur Abdul Wahid, dan akan dibahas lebih lanjut dalam rapat bersama TAPD Pemprov Riau untuk menyelesaikan persoalan tersebut. “Defisit kita hanya Rp132 miliar, dan saya sudah meminta TAPD untuk memberikan data yang valid agar tidak terjadi kebingunggan di masyarakat,” pungkas Wagubri.

RIAUPOS.CO – Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto, angkat bicara mengenai perdebatan yang berkembang terkait defisit anggaran dan tunda bayar yang sempat menjadi perhatian publik. Menurutnya, banyak informasi yang beredar tidak akurat dan perlu diluruskan agar masyarakat tidak salah paham.

“Saya awalnya memilih untuk diam, namun informasi yang berkembang semakin tidak jelas dan meluas. Bahkan sampai dibawa ke ranah Aparat Penegak Hukum (APH). Isu tentang defisit anggaran yang mencapai Rp2,2 triliun itu sama sekali tidak benar. Angka yang sebenarnya adalah Rp132 miliar, dan saya punya datanya,” ujar Wagubri.

Wagubri menekankan bahwa penting untuk memperjelas isu defisit agar tidak menyesatkan masyarakat. Defisit anggaran sendiri terjadi ketika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Pendapatan yang ditargetkan Rp11 triliun hanya terealisasi sebesar Rp9,4 triliun atau sekitar 85,42% dari target. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya realisasi PI 2024 yang hanya tercapai Rp200 miliar, jauh dari target Rp736 miliar.

Selain itu, target produksi minyak PHR yang sebesar 1 juta barel per hari juga mempengaruhi anggaran karena membutuhkan biaya operasional yang besar. Sebagai solusi untuk defisit, pemerintah provinsi telah melakukan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, termasuk pemotongan anggaran perjalanan dinas dan item yang dianggap tidak efektif, dengan potensi penghematan mencapai Rp386 miliar.

Wagubri juga menyampaikan bahwa ada penghematan anggaran lainnya, terutama terkait dengan penganggaran gaji PPPK dan CPNS yang belum sepenuhnya terealisasi. Dengan pengaturan ini, ada penghematan tambahan sekitar Rp419 miliar, yang berarti total penghematan anggaran mencapai hampir Rp800 miliar.

Untuk isu tunda bayar senilai Rp916 miliar, Wagubri memastikan bahwa hal itu sudah diatasi dengan pergeseran anggaran untuk tahun 2025. Pembayaran kewajiban kepada kabupaten/kota untuk tunda salur telah dianggarkan sebesar Rp1,2 triliun, yang akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban tahun 2024 dan 2025.

Seluruh langkah tersebut telah dikoordinasikan dengan Gubernur Abdul Wahid, dan akan dibahas lebih lanjut dalam rapat bersama TAPD Pemprov Riau untuk menyelesaikan persoalan tersebut. “Defisit kita hanya Rp132 miliar, dan saya sudah meminta TAPD untuk memberikan data yang valid agar tidak terjadi kebingunggan di masyarakat,” pungkas Wagubri.

RIAUPOS.CO – Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto, angkat bicara mengenai perdebatan yang berkembang terkait defisit anggaran dan tunda bayar yang sempat menjadi perhatian publik. Menurutnya, banyak informasi yang beredar tidak akurat dan perlu diluruskan agar masyarakat tidak salah paham.

“Saya awalnya memilih untuk diam, namun informasi yang berkembang semakin tidak jelas dan meluas. Bahkan sampai dibawa ke ranah Aparat Penegak Hukum (APH). Isu tentang defisit anggaran yang mencapai Rp2,2 triliun itu sama sekali tidak benar. Angka yang sebenarnya adalah Rp132 miliar, dan saya punya datanya,” ujar Wagubri.

Wagubri menekankan bahwa penting untuk memperjelas isu defisit agar tidak menyesatkan masyarakat. Defisit anggaran sendiri terjadi ketika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Pendapatan yang ditargetkan Rp11 triliun hanya terealisasi sebesar Rp9,4 triliun atau sekitar 85,42% dari target. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya realisasi PI 2024 yang hanya tercapai Rp200 miliar, jauh dari target Rp736 miliar.

Selain itu, target produksi minyak PHR yang sebesar 1 juta barel per hari juga mempengaruhi anggaran karena membutuhkan biaya operasional yang besar. Sebagai solusi untuk defisit, pemerintah provinsi telah melakukan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, termasuk pemotongan anggaran perjalanan dinas dan item yang dianggap tidak efektif, dengan potensi penghematan mencapai Rp386 miliar.

Wagubri juga menyampaikan bahwa ada penghematan anggaran lainnya, terutama terkait dengan penganggaran gaji PPPK dan CPNS yang belum sepenuhnya terealisasi. Dengan pengaturan ini, ada penghematan tambahan sekitar Rp419 miliar, yang berarti total penghematan anggaran mencapai hampir Rp800 miliar.

Untuk isu tunda bayar senilai Rp916 miliar, Wagubri memastikan bahwa hal itu sudah diatasi dengan pergeseran anggaran untuk tahun 2025. Pembayaran kewajiban kepada kabupaten/kota untuk tunda salur telah dianggarkan sebesar Rp1,2 triliun, yang akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban tahun 2024 dan 2025.

Seluruh langkah tersebut telah dikoordinasikan dengan Gubernur Abdul Wahid, dan akan dibahas lebih lanjut dalam rapat bersama TAPD Pemprov Riau untuk menyelesaikan persoalan tersebut. “Defisit kita hanya Rp132 miliar, dan saya sudah meminta TAPD untuk memberikan data yang valid agar tidak terjadi kebingunggan di masyarakat,” pungkas Wagubri.

RIAUPOS.CO – Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto, angkat bicara mengenai perdebatan yang berkembang terkait defisit anggaran dan tunda bayar yang sempat menjadi perhatian publik. Menurutnya, banyak informasi yang beredar tidak akurat dan perlu diluruskan agar masyarakat tidak salah paham.

“Saya awalnya memilih untuk diam, namun informasi yang berkembang semakin tidak jelas dan meluas. Bahkan sampai dibawa ke ranah Aparat Penegak Hukum (APH). Isu tentang defisit anggaran yang mencapai Rp2,2 triliun itu sama sekali tidak benar. Angka yang sebenarnya adalah Rp132 miliar, dan saya punya datanya,” ujar Wagubri.

Wagubri menekankan bahwa penting untuk memperjelas isu defisit agar tidak menyesatkan masyarakat. Defisit anggaran sendiri terjadi ketika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Pendapatan yang ditargetkan Rp11 triliun hanya terealisasi sebesar Rp9,4 triliun atau sekitar 85,42% dari target. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya realisasi PI 2024 yang hanya tercapai Rp200 miliar, jauh dari target Rp736 miliar.

Selain itu, target produksi minyak PHR yang sebesar 1 juta barel per hari juga mempengaruhi anggaran karena membutuhkan biaya operasional yang besar. Sebagai solusi untuk defisit, pemerintah provinsi telah melakukan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, termasuk pemotongan anggaran perjalanan dinas dan item yang dianggap tidak efektif, dengan potensi penghematan mencapai Rp386 miliar.

Wagubri juga menyampaikan bahwa ada penghematan anggaran lainnya, terutama terkait dengan penganggaran gaji PPPK dan CPNS yang belum sepenuhnya terealisasi. Dengan pengaturan ini, ada penghematan tambahan sekitar Rp419 miliar, yang berarti total penghematan anggaran mencapai hampir Rp800 miliar.

Untuk isu tunda bayar senilai Rp916 miliar, Wagubri memastikan bahwa hal itu sudah diatasi dengan pergeseran anggaran untuk tahun 2025. Pembayaran kewajiban kepada kabupaten/kota untuk tunda salur telah dianggarkan sebesar Rp1,2 triliun, yang akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban tahun 2024 dan 2025.

Seluruh langkah tersebut telah dikoordinasikan dengan Gubernur Abdul Wahid, dan akan dibahas lebih lanjut dalam rapat bersama TAPD Pemprov Riau untuk menyelesaikan persoalan tersebut. “Defisit kita hanya Rp132 miliar, dan saya sudah meminta TAPD untuk memberikan data yang valid agar tidak terjadi kebingunggan di masyarakat,” pungkas Wagubri.