PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berencana melakukan assessment pejabat tinggi pratama (PTP). Bahkan saat ini, calon anggota tim panitia seleksi (pansel) sudah mulai disurati.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD Riau Fraksi Nasdem Hanura Suhardiman Amby meminta agar pemprov dapat melaksanakan assessment dengan sangat selektif. Termasuk juga dengan transparan setiap tahapan assessment. Karena hal itu dirasa penting agar masyarakat bisa mengetahui apakah pejabat yang bakal duduk benar-benar mumpuni.
“Bukan hanya karena kedekatan dengan pimpinan. Atau ada hubungan saudara. Pejabat yang baru benar-benar harus memiliki kompetensi sesuai bidang yang dijabat. Karena ini sangat menentukan nasib Riau ke depan,” sebut Suhardiman, Senin (17/6).
Ia tidak mempersoalkan jika pemprov sudah memulai membentuk timsel. Namun dirinya meminta agar pemprov mengumumkan siapa saja timsel yang bakal melakukan assessment.
“Person dari timsel tersebut tentu harus dibuka ke masyarakat. Agar bisa dinilai secara layak. Apakah orang yang akan melakukan assessment benar-benar layak. Jangan-jangan orangnya tidak berkompetensi? Itu harus dijawab oleh pemprov,” ujarnya.
Diketahui sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Riau Ahmad Hijazi mengaku sudah mulai menyurati para calon anggota tim pansel assessment PTP di lingkungan Pemprov Riau. Dalam waktu dekat, Pemprov Riau akan melakukan assessment untuk pengisian posisi PTP yang masih kosong.
“Sudah mulai disurati orang-orang calon anggota tim panselnya. Saat ini kami juga tengah mengumpulkan bahan-bahan pendukung,” kata Ahmad Hijazi usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Riau, pekan lalu.
Saat ditanyakan siapa saja yang sudah disurati tersebut, Sekda masih enggan mengungkapkannya. Pasalnya hal itu masih berproses. Begitu juga saat ditanyakan apakah tim pansel sebelumnya akan percaya lagi, di mana saat itu ketika kepemimpinan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman tim pansel diketuai Prof Muchtar Ahmad.
“Kemungkinan tidak akan menggunakan tim pansel yang lama lagi. Akan ada pergantian,” sebutnya.
Dikatakan Sekda, assessment tersebut nantinya akan diperuntukkan bagi PTP atau setingkat eselon II. Selain untuk mengisi kekosongan tujuh jabatan kepala OPD yang kosong, juga berkemungkinan untuk mengisi jabatan kepala OPD baru yang saat ini tengah dibahas di DPRD Riau.
“Sesuai dengan prosedur, pengisian pejabat eselon II harus melalui proses assessment,” ujarnya.
Sementara itu Gubernur Riau Drs H Syamsuar MSi meminta kepada masyarakat terutama bagi para PNS yang akan mengikuti proses assessment untuk bersabar. Pasalnya, tahapan untuk pelaksanaan assessment tersebut tengah berjalan.
“Saat ini sedang kami kerjakan prosesnya. Jadi saya minta sabar dulu. Kalau kata orang Melayu, sabo,” sebut Syamsuar dengan dialek Melayunya.(nda/sol)
