PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pandemi Covid-19 di Provinsi Riau dinilai sudah sangat mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, selain menelan korban seorang dokter, jumlah masyarakat yang dinyatakan positif Covid-19 meledak menjadi 224 pada Sabtu (12/9/2020). Untuk itu Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau Agung Nugroho meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau segera mengambil tindakan nyata.

Yakni dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di seluruh wilayah di Riau. Agar PSBB terlaksana baik, dirinya meminta pemerintah memberikan kompensasi kepada masyarakat berupa bahan pangan dan bantuan langsung tunai (BLT).

“Mau berapa banyak lagi korban? kepala daerah sudah, tenaga medis tak terhitung lagi berapa yang positif bahkan sampai ada yang meninggal. Pejabat sudah, apalagi masyarakat kecil. Jadi kalau memang Pak Gubernur memikirkan nyawa masyarakatnya, segera kucurkan kompensasi lalu terapkan PSBB,” tegas Agung.

Menurut dia, tidak ada salahnya APBD yang ada saat ini dicurahkan untuk kebutuhan masyarakat selama rencana pelaksanaan PSBB. Agar tujuan yang diinginkan bisa tercapai. Bila tidak ada bantuan langsung dan nyata ke masyarakat, Agung yakin masyarakat akan tetap keluar rumah untuk mencari makan.

“Saya rasa enggak ada salahnya APBD sekarang ini di berikan untuk kebutuhan masyarakat selama PSBB. Jangan pikirkan ekonomi dulu sekarang, kita pikirkan nyawa manusia dulu. Kalau ekonomi bisa dipulihkan, nyawa manusia siapa yang bisa kembalikan?”pungkasnya.

Ia tidak menyalahkan pihak manapun saat ini. Yang jelas, lanjut dia, jika pemerintah memang benar-benar memikirkan nyawa masyarakatnya, maka terapkan PSBB dan berikan bantuan langsung selama 14 hari. Karena menurut dia tidak ada lagi cara untuk menghentikan laju pandemi bila masyarakat masih terus keluar rumah.

“Terserah apakah pemprov bantu setengah, sisanya dari pemkab/pemkot terserah. Itu teknis, silahkan rembukan mana yang terbaik. Yang penting bantuan itu nyata dan ada. Jangan halu seperti sebelumnya,” tuntasnya.

Laporan: Afiat Ananda (Pekanbaru)

Editor: Eka G Putra

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pandemi Covid-19 di Provinsi Riau dinilai sudah sangat mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, selain menelan korban seorang dokter, jumlah masyarakat yang dinyatakan positif Covid-19 meledak menjadi 224 pada Sabtu (12/9/2020). Untuk itu Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau Agung Nugroho meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau segera mengambil tindakan nyata.

Yakni dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di seluruh wilayah di Riau. Agar PSBB terlaksana baik, dirinya meminta pemerintah memberikan kompensasi kepada masyarakat berupa bahan pangan dan bantuan langsung tunai (BLT).

“Mau berapa banyak lagi korban? kepala daerah sudah, tenaga medis tak terhitung lagi berapa yang positif bahkan sampai ada yang meninggal. Pejabat sudah, apalagi masyarakat kecil. Jadi kalau memang Pak Gubernur memikirkan nyawa masyarakatnya, segera kucurkan kompensasi lalu terapkan PSBB,” tegas Agung.

Menurut dia, tidak ada salahnya APBD yang ada saat ini dicurahkan untuk kebutuhan masyarakat selama rencana pelaksanaan PSBB. Agar tujuan yang diinginkan bisa tercapai. Bila tidak ada bantuan langsung dan nyata ke masyarakat, Agung yakin masyarakat akan tetap keluar rumah untuk mencari makan.

“Saya rasa enggak ada salahnya APBD sekarang ini di berikan untuk kebutuhan masyarakat selama PSBB. Jangan pikirkan ekonomi dulu sekarang, kita pikirkan nyawa manusia dulu. Kalau ekonomi bisa dipulihkan, nyawa manusia siapa yang bisa kembalikan?”pungkasnya.

Ia tidak menyalahkan pihak manapun saat ini. Yang jelas, lanjut dia, jika pemerintah memang benar-benar memikirkan nyawa masyarakatnya, maka terapkan PSBB dan berikan bantuan langsung selama 14 hari. Karena menurut dia tidak ada lagi cara untuk menghentikan laju pandemi bila masyarakat masih terus keluar rumah.

“Terserah apakah pemprov bantu setengah, sisanya dari pemkab/pemkot terserah. Itu teknis, silahkan rembukan mana yang terbaik. Yang penting bantuan itu nyata dan ada. Jangan halu seperti sebelumnya,” tuntasnya.

Laporan: Afiat Ananda (Pekanbaru)

Editor: Eka G Putra