Senin, 23 Juni 2025

Sidang PHPU Dilanjutkan 6 Agustus

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau mengaku belum bisa mengumumkan calon legislatif terpilih periode 2019-2024. Pasalnya, sampai saat ini sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) masih berjalan.

Bahkan untuk sidang lanjutan ke-4 rencananya baru akan digelar pada Selasa 6 Agustus 2019 mendatang. Informasi itu disampaikan Komisioner KPU Riau Divisi Hubungan Masyarakat dan SDM Nugroho Noto Susanto kepada Riau Pos, Jumat (26/7).

”Sesuai Peraturan KPU RI penetapan caleg terpilih baru bisa dilaksanakan setelah ada­nya putusan MK. Memang se­bagian besar kabupaten atau bahkan provinsi sudah melakukan penetapan. Tapi itu khusus yang tidak ada gu­gatan di MK,” sebut Nugoroho.

Baca Juga:  Dari 9 Pilgub, 2 Paslon yang Lolos

Saat ditanya kapan perki­raan sidang sengketa di MK selesai, pria yang akrab disapa Nugie itu mengaku tidak bisa memastikan. Karena sebetulnya proses persidangan itu sendiri tergantung dari pemberian keterangan pemohon dan termohon serta penelaahan hakim MK.

Sehingga pihaknya hanya bisa mengikuti proses sidang yang tengah berjalan. “Ya, kami ikut saja. Kalau memang sudah nanti diputuskan, kami tinggal lakukan penetapan. Kalau ada perubahan atas perintah MK, kami kerjakan. Sederhana saja sebetulnya,” paparnya.

Untuk diketahui, KPU Riau sudah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi sidang lanjutan di MK. Di antaranya adalah dengan melakukan rapat koordinasi dengan KPU tiga kabupaten/kota yang mendapat gugatan.

Dalam rapat, KPU melakukan penyamaan persepsi antara KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten terhadap inti permasalahan atau pokok permohonan yang diajukan oleh para pemohon (partai politik, red).

Baca Juga:  Bukti Kubu Prabowo yang Diajukan ke MK Diremehkan Tim Hukum Jokowi

Rakor itu juga membahas kesiapan 3 kabupaten/kota dalam menyiapkan saksi-saksi yang diperlukan dalam persidangan nantinya. Di mana para saksi yang akan dihadirkan adalah saksi yang harus memperkuat argumentasi pembelaan, bukan yang malah memberatkan KPU selaku termohon.(nda)

Editor: Eko Faizin

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau mengaku belum bisa mengumumkan calon legislatif terpilih periode 2019-2024. Pasalnya, sampai saat ini sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) masih berjalan.

Bahkan untuk sidang lanjutan ke-4 rencananya baru akan digelar pada Selasa 6 Agustus 2019 mendatang. Informasi itu disampaikan Komisioner KPU Riau Divisi Hubungan Masyarakat dan SDM Nugroho Noto Susanto kepada Riau Pos, Jumat (26/7).

”Sesuai Peraturan KPU RI penetapan caleg terpilih baru bisa dilaksanakan setelah ada­nya putusan MK. Memang se­bagian besar kabupaten atau bahkan provinsi sudah melakukan penetapan. Tapi itu khusus yang tidak ada gu­gatan di MK,” sebut Nugoroho.

Baca Juga:  Ketua MPR Ingatkan Hati-Hati Susun Kurikulum

Saat ditanya kapan perki­raan sidang sengketa di MK selesai, pria yang akrab disapa Nugie itu mengaku tidak bisa memastikan. Karena sebetulnya proses persidangan itu sendiri tergantung dari pemberian keterangan pemohon dan termohon serta penelaahan hakim MK.

Sehingga pihaknya hanya bisa mengikuti proses sidang yang tengah berjalan. “Ya, kami ikut saja. Kalau memang sudah nanti diputuskan, kami tinggal lakukan penetapan. Kalau ada perubahan atas perintah MK, kami kerjakan. Sederhana saja sebetulnya,” paparnya.

- Advertisement -

Untuk diketahui, KPU Riau sudah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi sidang lanjutan di MK. Di antaranya adalah dengan melakukan rapat koordinasi dengan KPU tiga kabupaten/kota yang mendapat gugatan.

Dalam rapat, KPU melakukan penyamaan persepsi antara KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten terhadap inti permasalahan atau pokok permohonan yang diajukan oleh para pemohon (partai politik, red).

- Advertisement -
Baca Juga:  Mantan Rektor UHAMKA Meninggal, Ketum Muhammadiyah Berduka

Rakor itu juga membahas kesiapan 3 kabupaten/kota dalam menyiapkan saksi-saksi yang diperlukan dalam persidangan nantinya. Di mana para saksi yang akan dihadirkan adalah saksi yang harus memperkuat argumentasi pembelaan, bukan yang malah memberatkan KPU selaku termohon.(nda)

Editor: Eko Faizin

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau mengaku belum bisa mengumumkan calon legislatif terpilih periode 2019-2024. Pasalnya, sampai saat ini sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) masih berjalan.

Bahkan untuk sidang lanjutan ke-4 rencananya baru akan digelar pada Selasa 6 Agustus 2019 mendatang. Informasi itu disampaikan Komisioner KPU Riau Divisi Hubungan Masyarakat dan SDM Nugroho Noto Susanto kepada Riau Pos, Jumat (26/7).

”Sesuai Peraturan KPU RI penetapan caleg terpilih baru bisa dilaksanakan setelah ada­nya putusan MK. Memang se­bagian besar kabupaten atau bahkan provinsi sudah melakukan penetapan. Tapi itu khusus yang tidak ada gu­gatan di MK,” sebut Nugoroho.

Baca Juga:  Bukti Kubu Prabowo yang Diajukan ke MK Diremehkan Tim Hukum Jokowi

Saat ditanya kapan perki­raan sidang sengketa di MK selesai, pria yang akrab disapa Nugie itu mengaku tidak bisa memastikan. Karena sebetulnya proses persidangan itu sendiri tergantung dari pemberian keterangan pemohon dan termohon serta penelaahan hakim MK.

Sehingga pihaknya hanya bisa mengikuti proses sidang yang tengah berjalan. “Ya, kami ikut saja. Kalau memang sudah nanti diputuskan, kami tinggal lakukan penetapan. Kalau ada perubahan atas perintah MK, kami kerjakan. Sederhana saja sebetulnya,” paparnya.

Untuk diketahui, KPU Riau sudah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi sidang lanjutan di MK. Di antaranya adalah dengan melakukan rapat koordinasi dengan KPU tiga kabupaten/kota yang mendapat gugatan.

Dalam rapat, KPU melakukan penyamaan persepsi antara KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten terhadap inti permasalahan atau pokok permohonan yang diajukan oleh para pemohon (partai politik, red).

Baca Juga:  Ketemu PKS, Surya Paloh Sindir Mega dan Gertak Jokowi

Rakor itu juga membahas kesiapan 3 kabupaten/kota dalam menyiapkan saksi-saksi yang diperlukan dalam persidangan nantinya. Di mana para saksi yang akan dihadirkan adalah saksi yang harus memperkuat argumentasi pembelaan, bukan yang malah memberatkan KPU selaku termohon.(nda)

Editor: Eko Faizin

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari