PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pemilu 2024 ditandai dengan kemunculan srikandi-srikandi politik baru di DPRD Riau. Terlepas dari latar belakang dan siapa penyokongnya, mereka sudah hampir bisa dipastikan mewakili masyarakat di wilayah masing-masing untuk duduk di DPRD Riau.
Mereka adalah Adrias (PKB) dari Dapil 2 (Kampar), Evi Yuliana (PDIP) dari Dapil 3 (Rokan Hulu), Nalladia Ayu Rokan (Golkar) dari Dapil 4 (Rokan Hilir), dan Sella Pitaloka (PDIP) dari Dapil 6 (Siak-Pelalawan). Bahkan dua di antara mereka menjadi juara atau meraih suara tertinggi di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Yakni Nalladia Ayu Rokan yang meraih 40.430 suara dan Sella Pitaloka dengan 23.666 suara.
Jajaran wajah baru ini akan mendampingi srikandi politik Riau lain yang masih tangguh bertahan. Mereka adalah Eva Yuliana (Demokrat) di Dapil 2 (Kampar) yang kembali mendapat kepercayaan untuk periode ketiga. Lalu Farida Saat (Nasdem) di Dapil 5 (Bengkalis, Kepulauan Meranti, Dumai), Soniwati (PDIP) Dapil 6 (Siak dan Pelalawan), dan Septina Primawati (Golkar) di Dapil 7 (Indragiri Hilir).
Berdasarkan rekapitulasi KPU Provinsi Riau, Pemilu 2024 ini juga akan ditandai dengan sejarah baru, di mana PDIP meraih kursi terbanyak di DPRD Riau. Dengan raihan 11 kursi, PDIP meruntuhkan dominasi Golkar yang telah memimpin perolehan kursi legislatif Riau sejak masa Orde Baru.
Secara rinci, di Dapil 1 PDIP meraih satu kursi bersama Golkar, Nasdem, Gerindra, PAN dan PKB. Dapil Wilayah Kota Pekanbaru ini dimenangkan PKS yang berhasil meraih dua kursi.
Di Dapil 2 (wilayah Kampar), PDI P mendapat kursi ke-5 dari 8 kursi tersedia. Gerindra unggul perolehan suara, namun tidak cukup meraih dua kursi. Lalu disusul, sesuai urutan raihan suara, Golkar, PKS, PAN, PDIP, PKB, Nasdem, dan Demokrat.
PDIP juga berhasil meraih kursi di Dapil 3 untuk posisi kursi terakhir. Untuk daerah pemilihan Wilayah Rokan Hulu ini Golkar unggul perolehan suara sebanyak 72.571, disusul Gerindra, Demokrat, Nasdem dan PKS.
Dapil selanjutnya yakni Dapil 4, Golkar masih melanjutkan tradisi Caleg DPRD Riau dari kaum hawa. Nalladia Ayu Rokan sangat dominan dengan 40.430 suara, selaras dengan posisi Golkar sebagai juara di dapil ini dengan dua kursi.
Golkar disusul dua partai yang menempati posisi tiga besar yakni PDIP yang meraih 47.877 suara dan Demokrat dengan 37.639 suara. Kemudian disusul Nasdem, Gerindra, dan PKS.
Dapil Riau 5 menjadi penanda dominasi PDIP. Di sini partai dengan lambang Banteng ini memborong 3 dari 11 kursi yang tersedia untuk wilayah Bengkalis, Kepulauan Meranti dan Dumai. PDIP ‘ditemani’ PKS yang meraih 2 kursi, lalu masing-masing 1 kursi Golkar, Nasdem, Gerindra, PAN, dan Demokrat.
Kejutan terjadi di Dapil 6 yang didominasi para caleg terpilih diisi wajah baru. Kecuali Soniwati yang lolos setelah PDIP kembali meraih dua kursi di dapil ini. Wajah baru itu dipimpin istri Bupati Pelalawan Zukri yakni Sella Pitaloka yang meraih suara terbanyak 23.666 dan disusul Imustiar dari Golkar dengan 18.789 suara.
Wajah baru lainnya di dapil ini termasuk Fairus, Muhtarom dari PKB 14.649 suara, Androy Aderianda dari Gerindra, Monang Elizer Pasaribu dari Demokrat, dan Abdullah dari PKS.
Untuk Dapil 7, Golkar berhasil mempertahankan dominasi dengan tetap meraih dua kursi. Namun kali ini istri mantan Gubernur Riau Septina Primawati harus mengakui keunggulan Ferryandi yang juga menjadi peraih suara terbanyak kedua dengan 23.750.
Caleg lainnya yang mengklaim kursi di wilayah pemilihan Indragiri Hilir adalah Dani M Nur Salam dari PKB yang menempati puncak perolehan suara dengan 31.504. Dirinya disusul caleg PDIP Andi Darma Taufik, Ikbal Sayuti (PPP), Agus Triansyah (Demokrat), Zulfadli (Gerindra), dan Samsuri Daris (PKS).
Dapil Riau 8 pada Pemilu 2024 ini turut mewakili kebangkitan PDIP atas Golkar di Riau. Sepeninggalan Yulisman dan Sukarmis yang berlaga di DPR RI, Golkar kehilangan dominasi di wilayah Inhu dan Kuansing. Sebanyak 8 partai berbagi 8 kursi yang tersedia.
PDIP memimpin dengan raihan 77.113 suara lewat Dodi Nefeldi SPBU. Disusul Gerindra yang meraih 70.645 yang mendudukkan Zulhendri. Sementara Golkar harus puas di posisi ketiga dengan 45.707 suara yang menempatkan wajah baru DPRD Riau Jons Ade Nofendra.
Partai lain yang meraih kursi di dapil ini adalah PKB lewat Ade Agus Hartanto, Nasdem lewat Daniel Eka Perdana, PAN oleh Dodi Irawan, Demokrat dengan Manahara Napitupulu, dan PKS yang kali ini berhasil merebut satu kursi terakhir dengan wakilnya Rizal Zamzami.
Usai rekaputasi tingkat Provinsi Riau, tahap selanjutnya adalah pleno di KPU RI. Ketua KPU Riau Rusidi Rusdan menyebutkan, berkas fisik hasil rekapitulasi ini segera dikirim ke Jakarta. ‘’Berkas kita kirim pada Rabu (13/3) dan minta kepada KPU Pusat agar tanggal 14 (Kamis, red) kita tampil pada Pleno Rekapitulasi nasional,’’ kata Rusidi, Ahad (10/3).
Hanya saja tanggal permintaan ini, menurut mantan Ketua Bawaslu Riau ini, tergantung verifikasi KPU RI. Sejauh ini, menurut Rusidi, seluruh rangkaian masih sesuai rencana.
Rekap Manual, Prabowo Sudah Unggul di 8 Provinsi Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran masih mendominasi dalam proses rekapitulasi suara di tingkat nasional. Senin (11/3), Prabowo-Gibran menambah keunggulan di Sumatera Selatan.
Dalam rekapitulasi yang digelar di Kantor KPU RI, pasangan Anies-Muhaimin mendapat 997.299 suara, pasangan Prabowo-Gibran memperolah 3.649.651 suara, dan pasangan Ganjar-Mahfud dengan 606.681 suara. “Demikian tadi pembacaan rekapitulasi PPWP untuk Sumsel, bisa kita terima dah sahkan,” ujar Ketua KPU RI Hasyim Asyari.
Meski disahkan, KPU Sumatera Selatan mencatat ada sejumlah catatan dalam rekap di level provinsi sebelumnya. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan Andika Pranata Jaya mengatakan, catatan di antaranya disampaikan paslon 1. Seperti tidak berfungsinya alat bantu Sirekap secara optimal. “Jumlah hasil suara yang sangat rugikan paslon nomor urut 1,” ujarnya.
Catatan lainnya, Saksi paslon 1 juga tidak bersedia menandatangani berita acara dan formulir d hasil provinsi. Mereka beralasan, paslon nomor urut 2 melanggar batas usia cawapres serta terdapat dugaan intervensi terhadap putusan MK Nomor 90/2023. “Putusan MKMK yang nyatakan Ketua MK melanggar kode etik,” tururnya.(far/tyo/mia/das)
Laporan HENDRAWAN KARIMAN dan JPG, Pekanbaru dan Jakarta
