(RIAUPOS.CO) – Banjir di daerah perkotaan merupakan masalah yang sering terjadi di berbagai kota, termasuk Kota Pekanbaru yang memiliki kondisi topografi yang rendah sehingga rentan terhadap genangan air. Kerentanan terhadap banjir di Kota Pekanbaru dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, terutama tingkat curah hujan yang tinggi, kurangnya sistem drainase, dan penyebaran permukaan beton dan lapisan aspal yang menghambat penetrasi air hujan ke dalam tanah.
Selain itu, pembangunan kota yang semrawut dan penggunaan lahan yang tidak tepat secara signifikan menambah tantangan banjir yang dihadapi Kota Pekanbaru. Pesatnya pertumbuhan pemukiman penduduk dan perluasan infrastruktur yang tidak sesuai dengan tata ruang semakin memperparah permasalahan banjir di kota ini.
Alih fungsi lahan perkotaan yang sangat masif dalam 10 tahun terakhir menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap kejadian banjir di lokasi perkotaan dan kawasan sekitar. Transformasi ekstensif penggunaan lahan yang terjadi di wilayah-wilayah Pekanbaru selama dekade sebelumnya diakibatkan oleh peningkatan laju urbanisasi ke Kota Pekanbaru.
Hal itu menyebabkan permintaan tempat hunian meningkat luar biasa selama satu dekade ini dan permintaan akan kebutuhan lahan juga meningkat. Perluasan wilayah perkotaan yang cepat, yang tidak direncanakan dengan baik, telah menyebabkan hilangnya ruang hijau yang penting, lahan basah, dan sistem drainase alami. Elemen-elemen ini memainkan peran penting dalam menyerap curah hujan dan mencegah meluapnya air yang dapat membanjiri sistem drainase.
Akibatnya, volume air hujan yang lebih besar dengan cepat diarahkan ke sistem drainase yang sudah kesulitan untuk mengatasinya, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya banjir. Penting untuk mengutamakan perencanaan kota yang berkelanjutan dan strategi administrasi lahan untuk mengurangi dampak dari perubahan tata guna lahan yang cepat ini.
Hal ini mencakup perlindungan area hijau, lahan basah, dan sistem drainase alami yang sudah ada, sambil melakukan langkah-langkah untuk menghidupkan kembali dan membangun area hijau yang baru. Selain itu, peraturan yang ketat terkait penggunaan lahan perlu ditegakkan untuk menghentikan transformasi lebih lanjut dari ruang hijau menjadi daerah perkotaan yang didominasi oleh struktur beton.
Faktor penghambat lain dalam pengelolaan banjir yang efisien di sektor perkotaan adalah kurangnya sumber daya keuangan untuk tindakan pengendalian banjir. Ketidakcukupan dana moneter ini membatasi kapasitas pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur yang penting, serta untuk berinvestasi dalam strategi pencegahan dan manajemen banjir.
Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah harus memprioritaskan dan mengalokasikan sumber daya keuangan yang memadai untuk pengendalian banjir di daerah perkotaan. Tujuan ini dapat dicapai dengan menjajaki berbagai jalur pembiayaan, seperti mencari dukungan eksternal dari organisasi global atau membentuk aliansi antara sektor publik dan swasta. Dengan menyelesaikan masalah yang terkait dengan alokasi anggaran yang terbatas, pemerintah daerah dapat menjamin bahwa langkah-langkah yang diperlukan diambil untuk mengelola dan mengurangi banjir di daerah perkotaan secara efektif.
Metode praktis untuk mengurangi banjir di daerah perkotaan, khususnya Kota Pekanbaru, adalah dengan meningkatkan infrastruktur drainase dan sistem pengelolaan air hujan. Hal ini dapat dilakukan dengan merestorasi saluran air yang sudah ada atau membangun saluran air baru yang lebih efisien untuk memfasilitasi aliran air yang tepat.
Selain itu, ada kebutuhan mendesak untuk memajukan kampanye penghijauan dan penanaman pohon di daerah sekitar kota untuk meningkatkan penyerapan air hujan ke dalam tanah, sehingga memelihara ekosistem yang lebih sehat dan berkelanjutan. Mengintegrasikan langkah-langkah pengurangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan kota juga sangat penting dalam mengatasi tantangan banjir yang ada.
Dalam konteks ini, pemerintah Kota Pekanbaru harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk ahli lingkungan, ahli perencanaan kota, dan masyarakat setempat, dalam proses pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah banjir. Mengingat sifat banjir di perkotaan yang memiliki banyak sisi, upaya kolaboratif dan terkoordinasi dengan baik yang melibatkan badan-badan pemerintah, masyarakat, dan berbagai sektor terkait sangat penting untuk merancang dan mengimplementasikan solusi pragmatis.
Di antara langkah-langkah yang diusulkan adalah mengadopsi praktik dan mekanisme pengelolaan air hujan yang kuat. Selain itu, intervensi penting lainnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi lingkungan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mencegah penyumbatan. Selain itu, perombakan menyeluruh terhadap konfigurasi spasial dan skema pembangunan harus dilakukan untuk meringankan beban banjir di daerah perkotaan.
Meningkatkan infrastruktur drainase dan membangun saluran air yang efisien adalah strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan banjir. Selain itu, penjangkauan publik dan kampanye pendidikan sangat penting untuk menanamkan budaya menjaga lingkungan dan mempromosikan perilaku yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, seperti menahan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan atau membuang limbah secara ilegal di badan air.
Sangat penting juga untuk memperkuat kemitraan antara organisasi pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk menjamin pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara produktif dan mencegah tumpang tindihnya inisiatif. Selain itu, mempelajari teknologi dan praktik-praktik inovatif untuk manajemen banjir juga dapat berkontribusi dalam mengembangkan solusi yang lebih efisien dan ekonomis.
Misalkan solusi-solusi ini dilaksanakan secara menyeluruh dan dikoordinasikan secara efektif. Dalam hal ini, solusi-solusi tersebut memiliki potensi untuk meringankan tantangan banjir di daerah perkotaan dan meningkatkan ketahanan kota secara keseluruhan dalam menghadapi bahaya banjir yang semakin meningkat.
Strategi lain untuk menangani masalah ini adalah dengan menerapkan kebijakan pengelolaan air yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan. Sebagai contoh, mengintegrasikan praktik-praktik pengelolaan air hujan yang baik dengan memasang sistem untuk mengumpulkan dan menyimpan air hujan dan menggunakannya untuk irigasi atau kebutuhan non-pipa lainnya dapat bermanfaat.
Salah satu alternatif untuk mengatasi banjir perkotaan adalah dengan meningkatkan pengelolaan air hujan. Hal ini dapat dicapai dengan menggabungkan teknik infrastruktur hijau seperti membangun trotoar permeabel (yang mampu menyerap air), lubang resapan, sumur resapan dan kolam retensi untuk menangkap dan menyerap air hujan, sehingga mengurangi beban pada sistem drainase dan mencegah terjadinya banjir di perkotaan.
Perencanaan kota yang komprehensif dan peraturan tata guna lahan sangat penting dalam menangani banjir perkotaan. Daerah perkotaan dapat secara efektif menangani limpasan air hujan dan mengurangi risiko banjir dengan memastikan bahwa konstruksi baru dilengkapi dengan fitur-fitur yang tahan terhadap banjir dan mengintegrasikan sistem drainase alami seperti lahan basah dan area hijau.
Kemudian, mengadvokasi praktik pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dapat mengurangi tingkat keparahan banjir perkotaan. Advokasi ini dapat mencakup promosi pemanfaatan lahan yang terkonsentrasi dan terdiversifikasi, mendorong permukaan yang permeabel untuk tujuan konstruksi, dan mengadopsi desain infrastruktur ramah lingkungan yang menggabungkan sistem drainase alami seperti lubang resapan, sumur resapan, dan ruang terbuka hijau.
Mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh urbanisasi yang cepat dan konsekuensinya terhadap banjir diperkotaan membutuhkan strategi holistik yang menekankan pada praktik penggunaan lahan yang berkelanjutan, pelestarian ruang hijau, dan pengintegrasian sistem drainase alami ke dalam perencanaan kota.
Dengan mengadopsi langkah-langkah ini dan mengintegrasikan praktik-praktik tata kelola lahan yang berkelanjutan, wilayah perkotaan dapat menurunkan risiko banjir dan membangun kota yang lebih tangguh dengan memprioritaskan kesejahteraan penduduk dan ekosistem.***
