Perhelatan demokrasi Pilkada serentak di sejumlah wilayah di NKRI telah usai. Meski di tengah wabah pandemi Covid-19, perhelatan akhirnya dapat diselesaikan dengan lancar. Berbagai spekulasi muncul melihat hasil pilkada serentak. Ada perhitungan manual laporan saksi masing-masing kandidat dan versi quick count menunjukkan angka masing-masing kontestan. Meski tetap hitungan real count dari KPU menjadi kepastian final siapa yang akan muncul memimpin sebagai kepala daerah. Tak ada istilah menang dan kalah. Yang ada hanya siapa yang lebih tinggi memperoleh amanat dari masyarakat.
Pro kontra atau kepuasan ketidakpuasan berbagai pihak dalam konstelasi demokrasi tentu tetap ada. Namun, bukan berarti menghilangkan makna demokrasi. Kesemua perbedaan bukan berarti menghilangkan identitas bangsa yang berperadaban. Namun sayangnya, bak permainan sepak bola, munculnya "para penonton" yang berkomentar bagai pemain profesional muncul. Kemunculannya bila dibangun dalam bingkai bangsa berperadaban akan membuat dinamika demokrasi yang mencerdaskan.
Akan tetapi, bila komentar dilakukan dengan cara yang kurang bijak dan cenderung memperkeruh konstelasi demokrasi, maka hal ini perlu dijauhi. Berikan kesempatan untuk mereka membuktikan kerja yang diharapkan oleh bangsa. Mereka merupakan pilihan bersama dan anak bangsa yang patut diberi kesempatan yang sama. Bila "kicauan negatif" tetap dilakukan, maka indikasi peradaban yang rendah.
Ada beberapa catatan yang perlu diberikan pada putra-putri anak bangsa yang mendapatkan amanah dari pentas demokrasi yang berlangsung, yaitu : Pertama, perbedaan bukan membuat perseteruan. Semua kesempatan dan peluang untuk menjadi bagian demokrasi dimiliki oleh seluruh anak bangsa. Tunjukan kedewasaan dan martabat yang terpuji.
Kedua, bangun sifat tawadhu’ dalam diri. Semua yang terjadi pasti ada hikmah yang belum mampu diketahui. Keyakinan bahwa semua yang ditakdirkan Allah merupakan keputusan terbaik. Jangan biarkan sifat membenarkan diri dan menyalahkan orang lain menguasai diri. Berbaik sangka pada ketetapan hidup sembari melakukan introspeksi diri jauh lebih terpuji.
Ketiga, sadari apa yang diperoleh merupakan amanah yang memerlukan bukti mampu mensejahterakan seluruh lapisan. Yang terpilih tak merasa angkuh, sedangkan yang belum terpilih tak merasa pecundang. Para pemegang amanah perlu banyak belajar dan mengambil i'tibar atas pemegang amanah sebelumnya. Jangan melanjutkan kesalahan yang sudah terjadi untuk diteruskan pada kesalahan yang lain. Untuk itu, perlu dicerna nasehat Syekh Mutawalli Sya'rawi bahwa "sesungguhnya orang zhalim tidak akan mati dengan mudah, sehingga Allah membalas kezhalimannya dengan kehancuran, kehinaan dan azab yang luar biasa". Sungguh dalam nasehat tersebut dan sungguh nyata kebenaran atas nasehat yang diberikan.
Keempat, mampu melepaskan diri dari "para pendukung", baik politik maupun tim sukses. Bila pemegang amanah masih dibayang-bayangi dan mengikuti irama "para pendukung", maka mereka akan menjadi boneka atau robot yang tak memiliki martabat dalam melaksanakan amanah yang diberikan. Para pendukung telah selesai tugasnya tatkala mengantarkan "para pemegang amanah" pada harapan yang diinginkan.
Kelima, pemegang amanah perlu menyadari dan ingat pada komitmen yang pernah diucapkan. Jati diri akan terlihat pada bukti. Ingat pesan pepatah "sebelum memperoleh yang diinginkan, nama Tuhan selalu diucapkan. Namun, tatkala sudah mendapatkan apa yang diinginkan, maka dirinya berubah menjadi Tuhan". Bila hal ini terjadi, maka celakalah diri.
Keenam, meletakkan dan memberikan urusan pada yang memang "ahlinya". Ingatlah firman Allah : "Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh." (QS Al-Ahzab: 72).
Hal ini dipertegas oleh pesan Nabi Muhammad, bahwa "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi."Ada seorang sahabat bertanya; 'bagaimana maksud amanat disia-siakan?' Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran" (HR. Bukhari).
Bila tradisi meletakkan orang bukan pada ahlinya, perhatikan janji Allah : "Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik." (QS Al-Maidah 49).
Sungguh, begitu jelas ayat-ayat Allah dan akal membenarkan semua kebenaran. Lalu, mampukah kita menjawabnya?
Wa Allahua'lam bi al-Shawwab***
