JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy ikut mengomentari masalah anggaran lem Aibon Rp 82 miliar di DKI Jakarta.
Menurut Muhadjir, hal tersebut hanya salah input data sehingga tidak perlu disalahkan.
- Advertisement -
"Kalau berdasarkan yang saya baca di media, itukan kekeliruan. Kekeliruan input data. Harus dimaklumilah namanya keliru masa mau disalahkan," kata Muhadjir usai memimpin rakor perdana dengan para menteri di bawah Kemenko PMK, Kamis (31/10).
Dia menyebutkan, setiap orang bisa melakukan kekeliruan. Yang penting setelah tahu keliru dibenahi.
Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI Jakarta melalui anggotanya, William Aditya Sarana menyoroti sejumlah anggaran Pemprov DKI Jakarta yang janggal.
- Advertisement -
Anggaran yang menjadi sorotan PSI dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020, mulai dari anggaran Rp 82,8 miliar untuk pengadaan lem aibon di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat, pengadaan pulpen sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.
Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan. Lalu, ada beberapa unit peladen senilai Rp 66 miliar dianggarkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. (esy/jpnn)
Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal
JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy ikut mengomentari masalah anggaran lem Aibon Rp 82 miliar di DKI Jakarta.
Menurut Muhadjir, hal tersebut hanya salah input data sehingga tidak perlu disalahkan.
"Kalau berdasarkan yang saya baca di media, itukan kekeliruan. Kekeliruan input data. Harus dimaklumilah namanya keliru masa mau disalahkan," kata Muhadjir usai memimpin rakor perdana dengan para menteri di bawah Kemenko PMK, Kamis (31/10).
Dia menyebutkan, setiap orang bisa melakukan kekeliruan. Yang penting setelah tahu keliru dibenahi.
Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI Jakarta melalui anggotanya, William Aditya Sarana menyoroti sejumlah anggaran Pemprov DKI Jakarta yang janggal.
Anggaran yang menjadi sorotan PSI dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020, mulai dari anggaran Rp 82,8 miliar untuk pengadaan lem aibon di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat, pengadaan pulpen sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.
Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan. Lalu, ada beberapa unit peladen senilai Rp 66 miliar dianggarkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. (esy/jpnn)
Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal
