JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya, memimpin rapat teknis pemantapan langkah pencegahan karhutla sekaligus antisipasi karhutla tahun 2021, Rabu (28/4/2021).
Ini merupakan rapat rutin agar tidak lengah mengatasi karhutla ke depan, setelah keberhasilan mengatasi karhutla di 2020.
"Ini merupakan rapat rutin untuk mengantisipasi karhutla. Apalagi pada momen Puasa Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, semua pihak harus waspada agar kejadian karhutla dapat segera diantisipasi sedini mungkin. Pesan Bapak Presiden selama masa Puasa Ramadan dan Lebaran jangan ada persoalan karhutla,” ujar Menteri Siti.
Rapat berlangsung secara daring membahas evaluasi atas upaya-upaya penanggulangan karhutla periode Januari-April 2021. Kepala BMKG Prof Dwikorita Karnawati dalam paparannya memprediksi curah hujan untuk enam bulan ke depan (Mei-Oktober) dan tingkat kerawanan terjadinya karhutla di Indonesia.
BMKG merekomendasikan agar semua pihak mewaspadai potensi karhutla kategori moderat dan tinggi pada bulan Juni-September 2021 di wilayah Riau, Jambi dan Sumsel. Kemudian pada bulan Juli-September 2021 di sebagian wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan bagian selatan. Lalu pada bulan Agustus-Oktober 2021 di wilayah NTT dan Papua bagian selatan.
Kepala BNPB yang diwakili oleh Sestama BNPB, Dody Ruswandi, menyebutkan, jika BNPB berdasarkan Inpres No 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan siap sedia membantu penanganan karhutla.
Dukungan yang dimaksudkan Dody meliputi sarana operasi pemadaman udara berupa Helikopter Fire Fighting dan Patroli, dan Bantuan dukungan untuk Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atas permohonan masing-masing gubernur.
Berikutnya BNPB bekerja sama dengan TNI/Polri akan memberikan dukungan pembiayaan pengerahan personil TNI/Polri dan masyarakat dalam rangka upaya pencegahan dan pemadaman darat. BNPB juga bekerja sama dengan KLHK akan memberikan dukungan pembiayaan kegiatan partisipatif masyarakat melalui program Masyarakat Peduli Api (MPA)-Paralegal.
Sementara itu Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menjelaskan tentang langkah modifikasi curah hujan melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) periode akhir Maret hingga 8 April di Provinsi Kalimantan Barat dan Riau. Selanjutnya Sekretaris Utama (Sestama) BNPB melaporkan progress Satgas Permanen di enam provinsi rawan karhutla yang ditopang oleh TNI dan Polri.
Menanggapi potensi terjadinya karhutla ke depan, Kepala (BPPT), Hammam Riza, menyebut jika lembaganya terus melakukan TMC. Melalui salah satu Deputinya, Yudi Anantasena, upaya TMC yang dilakukan oleh BPPT bekerja sama dengan KLHK, BNPB, BMKG, TNI, BRGM, BPBD pada bulan Maret-April menunjukan hasil yang cukup baik dari segi prosentase penambahan curah hujan di Provinsi Riau dan Kalimantan Barat.
Menteri Siti sangat berterima kasih dan berharap agar sinergitas dan integrasi kerja penanggulangan karhutla menjadi semakin baik kedepannya. Hal ini ia ungkapkan untuk mendorong upaya mewujudkan solusi permanen penanganan karhutla yang diminta oleh Presiden Jokowi segera dapat dilakukan.
Pada kesempatan ini juga dibahas upaya perintisan langkah integrasi analisis emisi karbon karhutla, serta analisis perubahan suhu bumi dan suhu dibawah permukaan bumi dalam kurun waktu puluhan hingga seratus tahun.
“Saya minta tolong BMKG dan BPPT untuk saat ini mulai lakukan integrasi karhutla dalam konteks emisi karbon dan pengendalian perubahan iklim. Kita serius menurunkan emisi karbon,” kata Menteri Siti mengakhiri.
Editor: Hary B Koriun
