JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyahri menilai OPM adalah kelompok pemberontak yang akan melakukan segala cara untuk memisahkan diri dari NKRI. Mereka bahkan tak segan menghabisi nyawa warga sipil.
Tak hanya melakukan pemberontakan, kata Kharis, OPM juga berupaya terus menggalang dukungan dari luar negeri. Termasuk, mempropaganda masyarakat internasional agar mendukung gerakan Free West Papua dengan menyuarakan isu pelanggaran HAM di Bumi Cenderawasih tersebut.
"Memang begitu yang terjadi. Mereka menggalang pengaruh ke luar negeri. Sudah banyak informasi seperti itu," ujarnya saat dihubungi wartawan, Jumat (27/12).
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, keberadaan OPM adalah sebuah ancaman bagi NKRI. Pasalnya, menurut dia, organisasi tersebut sudah merongrong kedaulatan negara.
Kharis menilai, apa yang dilakukan OPM itu adalah sebuah bentuk makar terhadap pemerintahan yang sah. Selain itu, menurutnya, mereka juga bisa disebut sebagai teroris karena mengganggu keamanan masyarakat.
"Bisa makar, bisa teroris, bisa macam-macam. Teror karena menebar ketakutan kepada masyarakat yang sudah hidup tenang. Bahkan masyarakat hingga prajurit sudah jadi korban. Makar karena melawan negara yang sah. Mau disebut apapun silakan, karena memenuhi semua," jelas Kharis.
Dihubungi terpisah, peneliti Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK), Universitas Padjadjaran (Unpad) Nanang Suryana mengatakan, kelahiran OPM memang untuk perjuangan kemerdekaan Papua.
"Konsep negara kesatuan yang menempatkan Papua menjadi bagian dari Indonesia bertentangan dengan doktrin politik mereka (OPM)," katanya.
Untuk mencapai tujuannya, kata Nanang, OPM kerap melakukan tindak kekerasan. Hal itu, menurutnya, karena OPM meyakini tindakan kekerasan adalah bagian dari strategi yang dapat diandalkan guna kemerdekaan Papua.
"Seiring waktu, situasi ini bersilang sengkarut dengan kepentingan dunia internasional pada soal Papua," ujar Nanang.
"Strategi membawa isu Papua ke panggung internasional adalah bagian dari upaya menarik perhatian dunia pada Papua. Dalam konteks ini kita harus mendudukan masalah Papua di dunia internasional dalam kaca mata relasi antar kepentingan, baik secara politik maupun ekonomi masing-masing negara," sambungnya.
Nanang menilai, keberadaan OPM merupakan ancaman bagi kedaualatan NKRI. Sehingga, menurutnya, operasi militer menjadi salah satu jalan menanggulangi masalah ini.
"Walaupun, tetap harus didudukkan masalah di Papua bukan hanya soal OPM. Tapi ada isu lain seperti isu kesejahteraan yang membutuhkan pendekatan yang berbeda," paparnya. (dil/jpnn)
Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal
