(RIAUPOS.CO) – Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar dengar pendapat bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti, mengenai nasib tenaga non-PNS di lingkungannya, Senin (24/5) sore yang dilaksanakan secara tertutup.
Hasil dari keputusan rapat tersebut, DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti mendesak pemerintah daerah untuk melakukan uji petik terhadap jumlah honorer yang tersebar.
Demikian disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Fauzi SE pasca rapat selesai kepada Riau Pos. Pasalnya hingga saat ini ia menilai pemkab belum memiliki data yang akurat terhadap jumlah tenaga honorer yang dimaksud.
“Kami beri mereka waktu 10 hari untuk melakukan itu. Makin cepat makin bagus. Jika itu telah selesai maka akan lanjutkan tahapan lainnya, seperti mencari solusi apakah nanti akan dilakukan pengurangan jumlah namun dilakukan secara selektif, atau pendapatannya yang kita kurangi,” ujarnya
Langkah tersebut tentunya menindaklanjuti minimnya kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi besarnya belanja rutin yang disalurkan kepada seluruh THL yang dimaksud.
Terpisah jajaran Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Dedi Putra Shi juga membeberkan jika pemda dan pihaknya belum ada membahas terhadap rencana pengurangan tenaga non-PNS yang dimaksud.
Namun rapat tersebut lebih kepada membahas tentang verifikasi data dan jumlah tenaga non-PNS yang saat ini masih dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. “Untuk itu kami sarankan verifikasi mesti dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing OPD,” ungkapnya.
Menambah terhadap apa yang telah diterangkan Fauzi SE, ia juga menekankan kepada pemerintah kabupaten harus memberikan kepastian terhadap seluruh kebijakan yang akan ditempuh. Mulai dari kepastian data, anggaran, kepastian hukum.
“Jadi kami tidak mau lagi ada lagi isu yang beredar terdapat THL fiktif, jumlah THL yang meledak. Bahkan kami juga tidak mau tenaga non pns yang benar- benar bekerja ini jadi korban karena dianggap beban. Jika sudah satu kata dan data maka kita minta BKD take over ini. Kerena mereka garda terdepan untuk. Kita tak mau lempar sana dan lempar sini,” ujarnya.
Kepala BKD Kabupaten Kepulauan Meranti Alizar mengaku akan menelusuri apa yang menjadi atensi dari hasil rapat tersebut.(ksm)
Laporan WIRA SAPUTRA, Meranti
