Inggris dan Sekutu Bela Hongkong

HONGKONG (RIAUPOS.CO) — Inggris akhirnya mengomentari krisis politik terbaru di Hongkong. Bekas penjajah pulau tersebut mengajak sekutunya membela kubu prodemokrasi. Aliansi bernama Five Eyes itu meminta Cina segera mencabut keputusan politisnya.

Five Eyes terdiri atas Inggris, Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Selandia Baru. Menteri luar negeri dari lima negara tersebut baru saja merilis pernyataan bersama kemarin (19/11). Mereka meminta pemerintah Cina bersedia menempatkan lagi empat anggota parlemen Hongkong yang didepak pekan lalu.

"Aturan diskualifikasi politisi tampak seperti upaya untuk menghilangkan semua suara kritis pasca pengunduran jadwal pemilu dewan legislatif," tulis mereka menurut Al Jazeera.

Parlemen Hongkong me­mang sedang amburadul. Seharusnya rakyat bisa memilih 35 anggota parlemen baru. Hanya setengah dari total 70 anggota LegCo, sebutan dewan legislatif, yang dipilih melalui pemilihan umum.Namun, tiba-tiba Chief Executive Carrie Lam mengumumkan bahwa pemilu itu diundur satu tahun dengan alasan pandemi Covid-19. Sejak itu, parlemen sering ribut dan rusuh. Akhirnya, parlemen Cina memerintah pemerintahan daerah administratif khusus (DAK) untuk mendepak para oposisi yang dianggap membahayakan keamanan negara. "Langkah ini adalah obat yang paling tepat agar badan legislatif berjalan lancar," ungkap Kementerian Luar Negeri Cina dalam pernyataan resmi.

Legislator yang didepak adalah Alvin Yeung, Kwok Ka-ki, Dennis Kwok, dan Kenneth Leung. Mereka dianggap tidak setia kepada negara karena meminta AS memberikan sanksi kepada Cina dan Hongkong atas langkah-langkah sepihaknya. Tak lama setelah itu, 15 legislator oposisi LegCo menyusul ikut mengundurkan diri.

Kepolisian Hongkong juga baru menangkap tiga tokoh oposisi di LegCo pada Rabu (18/11). 

Mereka diproses hukum karena aksi menyiramkan cairan bau pada awal tahun untuk menghentikan debat aturan larangan menghina lagu nasional Cina.

"Apa beda negara ini dengan negara otoriter? Mereka terus menekan suara oposisi," kata Ted Hui, salah seorang anggota parlemen yang ditangkap, kepada Agence France-Presse setelah bebas dengan jaminan.

Inggris dan sekutunya menganggap intervensi di parlemen itu sudah keterlaluan. Mereka mengingatkan bahwa Cina sudah menyetujui untuk memberi Hongkong kebebasan demokrasi setidaknya selama 50 tahun. Artinya, sistem satu negara dua sistem masih dijamin berlaku hingga 2047. "Demi kestabilan Hongkong, kami meminta otoritas Cina dan Hongkong menghormati opini rakyat. Juga, menganulir semua aksi kepada pejabat terpilih," tutur mereka.

Namun, Cina tetap pada pendirian. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Zhao Lijian memperingatkan bahwa Cina tidak akan tinggal diam jika ada negara asing yang mencampuri urusan dalam negeri. Menurut dia, yang dilakukan aliansi Five Eyes sudah melanggar aturan internasional paling mendasar. "Saya tak peduli lima mata atau sepuluh mata. Kalau mereka macam-macam de­ngan kedaulatan Cina, semua mata itu otomatis buta," tegasnya.(bil/c14/bay/jpg)

Laporan: JPG (Hongkong)

HONGKONG (RIAUPOS.CO) — Inggris akhirnya mengomentari krisis politik terbaru di Hongkong. Bekas penjajah pulau tersebut mengajak sekutunya membela kubu prodemokrasi. Aliansi bernama Five Eyes itu meminta Cina segera mencabut keputusan politisnya.

Five Eyes terdiri atas Inggris, Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Selandia Baru. Menteri luar negeri dari lima negara tersebut baru saja merilis pernyataan bersama kemarin (19/11). Mereka meminta pemerintah Cina bersedia menempatkan lagi empat anggota parlemen Hongkong yang didepak pekan lalu.

"Aturan diskualifikasi politisi tampak seperti upaya untuk menghilangkan semua suara kritis pasca pengunduran jadwal pemilu dewan legislatif," tulis mereka menurut Al Jazeera.

Parlemen Hongkong me­mang sedang amburadul. Seharusnya rakyat bisa memilih 35 anggota parlemen baru. Hanya setengah dari total 70 anggota LegCo, sebutan dewan legislatif, yang dipilih melalui pemilihan umum.Namun, tiba-tiba Chief Executive Carrie Lam mengumumkan bahwa pemilu itu diundur satu tahun dengan alasan pandemi Covid-19. Sejak itu, parlemen sering ribut dan rusuh. Akhirnya, parlemen Cina memerintah pemerintahan daerah administratif khusus (DAK) untuk mendepak para oposisi yang dianggap membahayakan keamanan negara. "Langkah ini adalah obat yang paling tepat agar badan legislatif berjalan lancar," ungkap Kementerian Luar Negeri Cina dalam pernyataan resmi.

Legislator yang didepak adalah Alvin Yeung, Kwok Ka-ki, Dennis Kwok, dan Kenneth Leung. Mereka dianggap tidak setia kepada negara karena meminta AS memberikan sanksi kepada Cina dan Hongkong atas langkah-langkah sepihaknya. Tak lama setelah itu, 15 legislator oposisi LegCo menyusul ikut mengundurkan diri.

Kepolisian Hongkong juga baru menangkap tiga tokoh oposisi di LegCo pada Rabu (18/11). 

Mereka diproses hukum karena aksi menyiramkan cairan bau pada awal tahun untuk menghentikan debat aturan larangan menghina lagu nasional Cina.

"Apa beda negara ini dengan negara otoriter? Mereka terus menekan suara oposisi," kata Ted Hui, salah seorang anggota parlemen yang ditangkap, kepada Agence France-Presse setelah bebas dengan jaminan.

Inggris dan sekutunya menganggap intervensi di parlemen itu sudah keterlaluan. Mereka mengingatkan bahwa Cina sudah menyetujui untuk memberi Hongkong kebebasan demokrasi setidaknya selama 50 tahun. Artinya, sistem satu negara dua sistem masih dijamin berlaku hingga 2047. "Demi kestabilan Hongkong, kami meminta otoritas Cina dan Hongkong menghormati opini rakyat. Juga, menganulir semua aksi kepada pejabat terpilih," tutur mereka.

Namun, Cina tetap pada pendirian. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Zhao Lijian memperingatkan bahwa Cina tidak akan tinggal diam jika ada negara asing yang mencampuri urusan dalam negeri. Menurut dia, yang dilakukan aliansi Five Eyes sudah melanggar aturan internasional paling mendasar. "Saya tak peduli lima mata atau sepuluh mata. Kalau mereka macam-macam de­ngan kedaulatan Cina, semua mata itu otomatis buta," tegasnya.(bil/c14/bay/jpg)

Laporan: JPG (Hongkong)