JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun depan naik menjadi Rp 54,31 triliun. Bila dibandingkan dengan perkiraan serapan tahun ini yang sebanyak Rp 49,84 triliun, ada kenaikan Rp 4,47 triliun. Kemendikbud berharap sekolah semakin transparan dalam menyampaikan pemanfaatan dana BOS.

“Kalau bisa setiap tahun anggaran baru, terima dana BOS, laporannya ditempel di tembok sekolah,’’ kata Ananto Kusuma Seta, staf ahli Mendikbud bidang inovasi dan daya saing, setelah membuka pameran Global Educational Supplies & Solutions Indonesia 2019 di Jakarta, Rabu (18/9).

Ananto menuturkan, keterbukaan informasi terkait pengelolaan dana BOS itu penting. Sebab, hal tersebut bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat selaku user alias pengguna dari lembaga pendidikan. Dia berharap guru dan kepala sekolah mampu menjaga diri supaya tidak sampai terjadi penyelewengan dana BOS.

Kemendikbud berharap keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran di sekolah membantu pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud. Menurut Ananto, keberadaan komite sekolah bisa menjadi salah satu titik masuk dimulainya era keterbukaan publik dalam pengelolaan dana sekolah. ’’Komite sekolah harus melibatkan tokoh masyarakat dari berbagai unsur,’’ jelasnya.

Ananto menuturkan, sesuai ketentuan pembentukan komite sekolah yang baru, anggotanya harus mewakili masyarakat. Dengan demikian, tidak ada lagi tudingan bahwa komite sekolah itu adalah tangan kanan kepala sekolah.

Ananto mengingatkan peruntukan dana BOS. Di antaranya, pelatihan guru dan penyediaan buku pelajaran. Dia menjelaskan, penyediaan gawai juga bisa dialokasikan dari dana BOS. ’’Itu bagian dari peningkatan kualitas pendidikan,’’ katanya.

Namun, dia mengingatkan agar penggunaan gawai di kalangan siswa itu dipantau. Jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan di luar pembelajaran.

Hal itu sesuai dengan program digitalisasi sekolah yang dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Melalui digitalisasi sekolah, dia ingin mempercepat akses layanan pendidikan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Kemarin (18/9) dia membagikan 1.142 tablet kepada para siswa di Natuna, Kepulauan Riau. ’’Zaman sekarang, pendidikan harus berbasis teknologi. Daerah 3T mesti dipaksa agar tidak ketinggalan dari Jawa,’’ ujarnya.

Muhadjir sadar bahwa jaringan internet belum merata di Indonesia. Tidak semua sekolah memiliki wifi. Karena itu, dia bakal mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mempercepat pemasangan jaringan nirkabel itu di daerah 3T. ’’Janji menkominfo pada saya, mengutamakan sekolah dulu. Sekolah yang tidak ada internet dilaporkan (untuk segera dipasang, Red),’’ katanya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun depan naik menjadi Rp 54,31 triliun. Bila dibandingkan dengan perkiraan serapan tahun ini yang sebanyak Rp 49,84 triliun, ada kenaikan Rp 4,47 triliun. Kemendikbud berharap sekolah semakin transparan dalam menyampaikan pemanfaatan dana BOS.

“Kalau bisa setiap tahun anggaran baru, terima dana BOS, laporannya ditempel di tembok sekolah,’’ kata Ananto Kusuma Seta, staf ahli Mendikbud bidang inovasi dan daya saing, setelah membuka pameran Global Educational Supplies & Solutions Indonesia 2019 di Jakarta, Rabu (18/9).

Ananto menuturkan, keterbukaan informasi terkait pengelolaan dana BOS itu penting. Sebab, hal tersebut bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat selaku user alias pengguna dari lembaga pendidikan. Dia berharap guru dan kepala sekolah mampu menjaga diri supaya tidak sampai terjadi penyelewengan dana BOS.

Kemendikbud berharap keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran di sekolah membantu pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud. Menurut Ananto, keberadaan komite sekolah bisa menjadi salah satu titik masuk dimulainya era keterbukaan publik dalam pengelolaan dana sekolah. ’’Komite sekolah harus melibatkan tokoh masyarakat dari berbagai unsur,’’ jelasnya.

Ananto menuturkan, sesuai ketentuan pembentukan komite sekolah yang baru, anggotanya harus mewakili masyarakat. Dengan demikian, tidak ada lagi tudingan bahwa komite sekolah itu adalah tangan kanan kepala sekolah.

Ananto mengingatkan peruntukan dana BOS. Di antaranya, pelatihan guru dan penyediaan buku pelajaran. Dia menjelaskan, penyediaan gawai juga bisa dialokasikan dari dana BOS. ’’Itu bagian dari peningkatan kualitas pendidikan,’’ katanya.

Namun, dia mengingatkan agar penggunaan gawai di kalangan siswa itu dipantau. Jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan di luar pembelajaran.

Hal itu sesuai dengan program digitalisasi sekolah yang dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Melalui digitalisasi sekolah, dia ingin mempercepat akses layanan pendidikan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Kemarin (18/9) dia membagikan 1.142 tablet kepada para siswa di Natuna, Kepulauan Riau. ’’Zaman sekarang, pendidikan harus berbasis teknologi. Daerah 3T mesti dipaksa agar tidak ketinggalan dari Jawa,’’ ujarnya.

Muhadjir sadar bahwa jaringan internet belum merata di Indonesia. Tidak semua sekolah memiliki wifi. Karena itu, dia bakal mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mempercepat pemasangan jaringan nirkabel itu di daerah 3T. ’’Janji menkominfo pada saya, mengutamakan sekolah dulu. Sekolah yang tidak ada internet dilaporkan (untuk segera dipasang, Red),’’ katanya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun depan naik menjadi Rp 54,31 triliun. Bila dibandingkan dengan perkiraan serapan tahun ini yang sebanyak Rp 49,84 triliun, ada kenaikan Rp 4,47 triliun. Kemendikbud berharap sekolah semakin transparan dalam menyampaikan pemanfaatan dana BOS.

“Kalau bisa setiap tahun anggaran baru, terima dana BOS, laporannya ditempel di tembok sekolah,’’ kata Ananto Kusuma Seta, staf ahli Mendikbud bidang inovasi dan daya saing, setelah membuka pameran Global Educational Supplies & Solutions Indonesia 2019 di Jakarta, Rabu (18/9).

Ananto menuturkan, keterbukaan informasi terkait pengelolaan dana BOS itu penting. Sebab, hal tersebut bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat selaku user alias pengguna dari lembaga pendidikan. Dia berharap guru dan kepala sekolah mampu menjaga diri supaya tidak sampai terjadi penyelewengan dana BOS.

Kemendikbud berharap keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran di sekolah membantu pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud. Menurut Ananto, keberadaan komite sekolah bisa menjadi salah satu titik masuk dimulainya era keterbukaan publik dalam pengelolaan dana sekolah. ’’Komite sekolah harus melibatkan tokoh masyarakat dari berbagai unsur,’’ jelasnya.

Ananto menuturkan, sesuai ketentuan pembentukan komite sekolah yang baru, anggotanya harus mewakili masyarakat. Dengan demikian, tidak ada lagi tudingan bahwa komite sekolah itu adalah tangan kanan kepala sekolah.

Ananto mengingatkan peruntukan dana BOS. Di antaranya, pelatihan guru dan penyediaan buku pelajaran. Dia menjelaskan, penyediaan gawai juga bisa dialokasikan dari dana BOS. ’’Itu bagian dari peningkatan kualitas pendidikan,’’ katanya.

Namun, dia mengingatkan agar penggunaan gawai di kalangan siswa itu dipantau. Jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan di luar pembelajaran.

Hal itu sesuai dengan program digitalisasi sekolah yang dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Melalui digitalisasi sekolah, dia ingin mempercepat akses layanan pendidikan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Kemarin (18/9) dia membagikan 1.142 tablet kepada para siswa di Natuna, Kepulauan Riau. ’’Zaman sekarang, pendidikan harus berbasis teknologi. Daerah 3T mesti dipaksa agar tidak ketinggalan dari Jawa,’’ ujarnya.

Muhadjir sadar bahwa jaringan internet belum merata di Indonesia. Tidak semua sekolah memiliki wifi. Karena itu, dia bakal mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mempercepat pemasangan jaringan nirkabel itu di daerah 3T. ’’Janji menkominfo pada saya, mengutamakan sekolah dulu. Sekolah yang tidak ada internet dilaporkan (untuk segera dipasang, Red),’’ katanya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun depan naik menjadi Rp 54,31 triliun. Bila dibandingkan dengan perkiraan serapan tahun ini yang sebanyak Rp 49,84 triliun, ada kenaikan Rp 4,47 triliun. Kemendikbud berharap sekolah semakin transparan dalam menyampaikan pemanfaatan dana BOS.

“Kalau bisa setiap tahun anggaran baru, terima dana BOS, laporannya ditempel di tembok sekolah,’’ kata Ananto Kusuma Seta, staf ahli Mendikbud bidang inovasi dan daya saing, setelah membuka pameran Global Educational Supplies & Solutions Indonesia 2019 di Jakarta, Rabu (18/9).

Ananto menuturkan, keterbukaan informasi terkait pengelolaan dana BOS itu penting. Sebab, hal tersebut bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat selaku user alias pengguna dari lembaga pendidikan. Dia berharap guru dan kepala sekolah mampu menjaga diri supaya tidak sampai terjadi penyelewengan dana BOS.

Kemendikbud berharap keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran di sekolah membantu pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud. Menurut Ananto, keberadaan komite sekolah bisa menjadi salah satu titik masuk dimulainya era keterbukaan publik dalam pengelolaan dana sekolah. ’’Komite sekolah harus melibatkan tokoh masyarakat dari berbagai unsur,’’ jelasnya.

Ananto menuturkan, sesuai ketentuan pembentukan komite sekolah yang baru, anggotanya harus mewakili masyarakat. Dengan demikian, tidak ada lagi tudingan bahwa komite sekolah itu adalah tangan kanan kepala sekolah.

Ananto mengingatkan peruntukan dana BOS. Di antaranya, pelatihan guru dan penyediaan buku pelajaran. Dia menjelaskan, penyediaan gawai juga bisa dialokasikan dari dana BOS. ’’Itu bagian dari peningkatan kualitas pendidikan,’’ katanya.

Namun, dia mengingatkan agar penggunaan gawai di kalangan siswa itu dipantau. Jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan di luar pembelajaran.

Hal itu sesuai dengan program digitalisasi sekolah yang dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Melalui digitalisasi sekolah, dia ingin mempercepat akses layanan pendidikan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Kemarin (18/9) dia membagikan 1.142 tablet kepada para siswa di Natuna, Kepulauan Riau. ’’Zaman sekarang, pendidikan harus berbasis teknologi. Daerah 3T mesti dipaksa agar tidak ketinggalan dari Jawa,’’ ujarnya.

Muhadjir sadar bahwa jaringan internet belum merata di Indonesia. Tidak semua sekolah memiliki wifi. Karena itu, dia bakal mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mempercepat pemasangan jaringan nirkabel itu di daerah 3T. ’’Janji menkominfo pada saya, mengutamakan sekolah dulu. Sekolah yang tidak ada internet dilaporkan (untuk segera dipasang, Red),’’ katanya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal