PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara (suspend) operasional 1.276 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Tindakan ini dilakukan menyusul ditemukannya ribuan dapur penyedia Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Keputusan penghentian sementara ini berdasar pada hasil pemantauan intensif yang dilakukan Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) BGN. Dari total unit yang ditindak, sebanyak 821 SPPG masih berada dalam proses pendaftaran, 447 unit dinyatakan tidak memenuhi syarat kelayakan, serta 8 unit lainnya belum terkonfirmasi status pendaftarannya.
Secara pemetaan wilayah, SPPG yang dijatuhi sanksi pembekuan sementara ini tersebar di beberapa area utama. Sebanyak 927 unit berada di Wilayah II (Jawa), 239 unit di Wilayah I (Sumatera), dan 110 unit Sisanya berada di Wilayah III (luar Jawa dan Sumatera).
Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, menegaskan bahwa faktor kesehatan dan keselamatan para siswa penerima manfaat merupakan prinsip utama yang tidak dapat ditawar.
“Kesehatan dan keselamatan penerima manfaat adalah prioritas utama. Kami tidak akan berkompromi terhadap standar kebersihan dan sanitasi. SLHS bukan sekadar persyaratan administratif, tetapi bagian penting untuk memastikan proses penyediaan makanan memenuhi standar higiene dan sanitasi,” ujarnya.
Ketegasan lembaga ini juga menyasar dapur penyedia yang berada di zona kritis. Kedeputian Tauwas BGN telah mengusulkan kepada pimpinan BGN untuk menutup permanen 654 SPPG dalam tenggat waktu tujuh hari ke depan jika tetap gagal memenuhi ambang standar yang ditetapkan.
Untuk memastikan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) berjalan konsisten, BGN bakal menerjunkan tim guna melakukan pemeriksaan fisik mendadak secara langsung ke lapangan.
“Kami juga akan melakukan pengecekan on the spot mengenai kelayakan dan standar dapur SPPG di seluruh Indonesia. Inspeksi ini bertujuan murni untuk memastikan kelayakan, kebersihan, serta penerapan SOP dilaksanakan dengan benar tanpa toleransi kesalahan,” tegas Ketut.
Meski ribuan unit dihentikan sementara, BGN menjamin pasokan makanan untuk masyarakat tidak akan terputus. Pihaknya telah merancang mekanisme alih layanan sementara ke SPPG terdekat yang terverifikasi laik fungsi serta memiliki kapasitas memadai.
Penghentian sementara ini diposisikan sebagai langkah pembenahan. BGN berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan setempat untuk mendampingi SPPG yang memiliki iktikad baik, di mana status suspend akan dicabut usai seluruh kualifikasi SLHS terpenuhi.
