Sementara pembiayaan pendidikan yang ditanggung oleh orang tua sebesar 61 persen cukup memberatkan. Hal itu bisa dilihat dari besarnya jumlah sumbangan komite setiap bulan.

Demikian disampaikan anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati yang membidangi pendidikan. ’’Ini sudah kami bincangkan dengan Disdik Riau sejak dua tahun yang lalu. Kami sepakat dengan kebijakan pendidikan gratis berkualitas 12 tahun yang akan di realisasilan oleh Gubernur Riau,” sebut Ade, Selasa (17/7).

Pendidikan gratis, lanjut politisi PAN itu merupakan bentuk penguatan bidang pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Riau. 

Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah kebijakan tersebut harus memiliki sifat berkeadilan. Dalam arti, juga harus bisa dirasakan oleh siswa yang saat ini bersekolah di swasta dan juga sekolah keagamaan.

Kepada orangtua, dirinya berharap agar tidak serta merta lepas dari tanggung jawab pendidikan anak-anak. Mengingat biaya pendidikan itu tidak hanya terkait biaya operasional sekolah. Tapi juga biaya anak sehari-hari. Seperti transportasi, uang saku, pakaian dan lain sebagainya. 

Soal postur APBD, Ade menyebut hal itu tidak perlu dikhawatirkan. Selama ada komitmen bersama antara pemerintah, DPRD dan Dinas terkait. Sehingga sekolah gratis tentunya bukan hanya mimpi semata.

“Terkait postur APBD, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semua tergantung komitmen bersama,” ucapnya.

Kepada Dinas Pendidikan, ia sedikit memberikan catatan di mana ada sebuah persoalan yang sampai saat ini belum bisa terperhatikan dengan baik. Yakni peta kondisi pendidikan di Riau dan estimasi rasio pertumbuhan siswa, sekolah dan tenaga pendidikan.

Hal itu menurut dia sudah harus ada saat ini. Karena jika tidak, keinginan untuk mewujudkan sekolah gratis akan sangat sulit.

“Terakhir adalah infrastuktur sekolah sebagai penunjang. Ini juga harus diperhatikan jika kita tidak ingin persoalan zonasi kembali terjadi,” tambahnya.(nda)

Sementara pembiayaan pendidikan yang ditanggung oleh orang tua sebesar 61 persen cukup memberatkan. Hal itu bisa dilihat dari besarnya jumlah sumbangan komite setiap bulan.

Demikian disampaikan anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati yang membidangi pendidikan. ’’Ini sudah kami bincangkan dengan Disdik Riau sejak dua tahun yang lalu. Kami sepakat dengan kebijakan pendidikan gratis berkualitas 12 tahun yang akan di realisasilan oleh Gubernur Riau,” sebut Ade, Selasa (17/7).

Pendidikan gratis, lanjut politisi PAN itu merupakan bentuk penguatan bidang pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Riau. 

Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah kebijakan tersebut harus memiliki sifat berkeadilan. Dalam arti, juga harus bisa dirasakan oleh siswa yang saat ini bersekolah di swasta dan juga sekolah keagamaan.

Kepada orangtua, dirinya berharap agar tidak serta merta lepas dari tanggung jawab pendidikan anak-anak. Mengingat biaya pendidikan itu tidak hanya terkait biaya operasional sekolah. Tapi juga biaya anak sehari-hari. Seperti transportasi, uang saku, pakaian dan lain sebagainya. 

Soal postur APBD, Ade menyebut hal itu tidak perlu dikhawatirkan. Selama ada komitmen bersama antara pemerintah, DPRD dan Dinas terkait. Sehingga sekolah gratis tentunya bukan hanya mimpi semata.

“Terkait postur APBD, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semua tergantung komitmen bersama,” ucapnya.

Kepada Dinas Pendidikan, ia sedikit memberikan catatan di mana ada sebuah persoalan yang sampai saat ini belum bisa terperhatikan dengan baik. Yakni peta kondisi pendidikan di Riau dan estimasi rasio pertumbuhan siswa, sekolah dan tenaga pendidikan.

Hal itu menurut dia sudah harus ada saat ini. Karena jika tidak, keinginan untuk mewujudkan sekolah gratis akan sangat sulit.

“Terakhir adalah infrastuktur sekolah sebagai penunjang. Ini juga harus diperhatikan jika kita tidak ingin persoalan zonasi kembali terjadi,” tambahnya.(nda)