JAKARTA (RIAUPOS.CO) – MPR menjadi tuan rumah dalam sidang tahunan menyambut perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2019. Sejumlah tokoh bakal hadir di perhelatan akbar ini, termasuk Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Ketua MPR, Zulkifli Hasan sudah mendapatkan informasi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wakil Presiden Boediono dan BJ Habibie berhalangan hadir. Mereka absen datang karena masalah kesehatannya.
“Cuma Pak SBY kayaknya yang enggak datang ya, kemudian Pak Boediono, dan Pak Habibie juga katanya itu soal kesehatan,” ujar Zulkifli, Jumat (16/8).
Sementara, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengatakan akan menghadiri sidang tahunan itu.
“Iya, saya (yang) akan hadir,” ujar Sandiaga.
Sandiaga mengatakan, kedatangan ke hajatan akbar MPR untuk menggantikan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang berhalangan hadir di acara tersebut.
“Saya besok akan hadir di pidato kenegaraan pembacaan nota keuangan dan berkoordinasi dengan beliau (Prabowo), karena Pak Prabowo sudah terjadwalkan acara yang lain, jadi beliau tidak akan hadir,” tuturnya.
Dalam sidang tahunan MPR ini bertemakan tentang ‘peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Unggul dari segala bidang. Seperti tanahnya, masyarakat dan Indonesia.
“Karena kalau SDM-nya tidak unggul juga akan menjadi bumerang bagi kita sendiri,” tuturnya.
Terpisah, Sekjen DPR, Indra Iskandar mengatakan sudah mengundang semua kepala tinggi lembaga dan juga tokoh-tokoh penting lainnya. Sehingga ia memperkirakan ada 10.000 orang yang akan hadir di sidang tahunan ini.
“Kalau dalam rekapitulasi kami terakhir mulai dari teladan di depan sini, mencapai 10.000, termasuk anggota DPD, DPR, kedutaaan, lembaga tinggi negara, lembaga-lembanga LPMK,” ucapnya.
Indra mengatakan, sejumlah pejabat dijadwalkan hadir dalam sidang tersebut termasuk bekas calon wakil presiden Sandiaga Uno dan wakil presiden terpilih Ma’ruf Amin.
Selain itu, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden Try Sutrisno sudah dipastikan akan hadir. Namun Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono dan BJ Habibe belum memberikan konfirmasi apakah akan hadir atau tidak dalam sidang tahunan.
“Dari mantan presiden yang belum konfirm hadir Pak SBY Boediono dan Habibie,” pungkasnya.
Sekadar informasi, pada tanggal 16 Agustus 2019 nanti, seluruh bangsa Indonesia akan menyaksikan momen bersejarah besar, yakni perhelatan besar kenegaraan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2019.
Agar perhelatan kenegaran besar tersebut berjalan lancar, aman dan sukses serta memberi dampak positif untuk seluruh masyarakat, Sekretariat Jenderal MPR RI terus memaksimalkan berbagai persiapan-persiapan demi mendukung kelancaran Sidang Tahunan tersebut.
Kepala Biro Humas Setjen MPR RI Siti Fauziah mengungkapkan, di internal Setjen MPR sendiri dan dengan lembaga-lembaga lain seperti DPR, DPD, pihak Istana Kepresidenan, pihak-pihak keamanan, sinergitas serta koordinasi sangat di kedepankan dan terus dijaga. “Berbagai rapat koordinasi dan rapat gabungan sering kami lakukan dengan satu tujuan demi sukses dan lancarnya acara,” katanya, di Jakarta, Kamis (15/8).
Biro Humas sendiri, lanjut Siti Fauziah, sesuai fungsi dan kewenangannya bergerak cepat terutama seputar sistem dan teknis pendaftaran peliputan Sidang Tahunan.
“Acara sebesar Sidang Tahunan tentu saja menarik dari sisi pemberitaan oleh berbagai media massa nasional bahkan internasional. Dari media, seluruh rakyat Indonesia dan masyarakat dunia bisa mengakses perjalanan Sidang. Untuk itulah kami berupaya keras sekuat tenaga mengakomodir kebutuhan akses para peliput,” ujarnya.
Ditambahkan Siti Fauziah, di acara Sidang Tahunan nanti, ada sisi menarik yang akan dipersembahkan Humas Setjen MPR RI yakni Pameran Perpustakaan yang akan digelar di area lobi Gedung Nusantara V, Kompleks Gedung Parlemen.
Pameran perpustakaan tersebut selain diikuti MPR, juga diikuti beberapa Kementerian dan Lembaga negara lainnya yakni Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Perpustakaan Nasional dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
Sumber: Jawapos.com
Editor: Edwir
