JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan aturan pencairan THR dan gaji ke-13 bagi ASN tahun ini. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.
Aparatur negara tersebut terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan calon PNS (CPNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri dan pejabat negara.
Dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa THR dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Jika THR belum dapat dibayarkan pada waktu tersebut, maka dapat dibayar setelah tanggal hari raya. Untuk besarannya didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2024.
Sedangkan untuk gaji ke-13 dibayarkan paling cepat bulan Juni tahun 2024. Besaran gaji ke-13 dibayarkan sebagaimana dimaksud didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2024. Hal ini tertuang dalam pasal 12. Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
Lalu, dijelaskan pula untuk THR dan gaji ke-13 bagi staf khusus di lingkungan kementerian/lembaga dan pejabat yang hak keuangannya atau administratifnya setara atau setingkat menteri, wakil menteri, pejabat pimpinan tinggi, administrator atau pengawas, diberikan paling banyak sebesar THR dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada pejabat yang setingkat hak keuangannya. Khusus untuk CPNS, THR terdiri dari 80 persen dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan umum dan tunjangan kinerja.
”Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara,” ungkap Presiden, Kamis (14/3).
Kejar Target Pengangkatan 1 Juta Guru PPPK
Di sisi lain, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus berupaya mengejar target pengangkatan 1 juta guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Tahun ini, jumlah kebutuhan formasi yang dibuka mencapai 419.146 kuota.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyebut, pelaksanaan seleksi Guru ASN PPPK ini merupakan wujud komitmen Kemendikbudristek dalam menjalankan arahan Presiden Joko Widodo.
Di mana pada tahun 2024, Presiden telah menetapkan kebutuhan ASN secara nasional sebesar 2,3 juta. ”Adapun kuota yang perlu dipenuhi tahun ini adalah sebanyak 419.146 guru ASN PPPK. Sehingga target 1 juta guru Insya Allah dapat terpenuhi,” ujarnya dalam sambutannya di acara Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN Tahun Anggaran 2024 yang diselenggarakan Kemenpan-RB di Jakarta, Kamis (14/3).
Nadiem menekankan, pihaknya senantiasa mendorong pemenuhan kebutuhan guru ASN PPPK di sekolah negeri.
Salah satunya melalui seleksi guru ASN PPPK. Karenanya, kebijakan ini akan terus digulirkan di tahun ini. Sebagai informasi, sampai dengan 2023, Kemendikbudristek telah meluluskan 774.999 guru ASN PPPK.
”Dalam upaya untuk mewujudkan cita-cita gerakan Merdeka Belajar, yakni meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, kami akan meneruskan kebijakan perekrutan guru ASN PPPK,” ungkapnya.
Selain kebutuhan guru, Nadiem juga menyampaikan kebutuhan usulan formasi PPPK untuk Tenaga Administrasi Sekolah dan Pengawas Sekolah. Pada tahun ini, terdapat 18.729 formasi Pengawas Sekolah Jenjang Ahli Muda yang dapat dipenuhi melalui ASN PPPK.
Dalam kesempatan itu, ia turut menyatakan apresiasi dan ucapan terima kasihnya atas kolaborasi yang telah terjalin dengan baik dengan KemenPANRB dan Kementerian/Lembaga terkait dalam penyelenggaraan seleksi guru ASN PPPK sejak 2021. Mengingat keberhasilan terselenggaranya seleksi guru ASN PPPK melibatkan gotong royong dan kolaborasi yang erat semua pihak.
Sebagai informasi, angka ini merupakan kebutuhan guru yang dibuka pemerintah pusat. Untuk pemenuhannya masih bergantung dari pengajuan formasi dari pemerintah daerah (pemda).
Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, pemda kerap mengajukan jumlah formasi jauh dibawah kebutuhan di daerah dan alokasi dari pemerintah pusat. Tahun lalu, dalam seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) formasi untuk guru PPPK hanya berkisar 296.059. Kemudian di 2022 sekitar 319.716 formasi.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan, pada seleksi CASN 2024, akan ada porsi cukup besar bagi fresh graduate. Terutama yang memiliki kemampuan digital.
Menurutnya, Kemenpan-RB telah menerima usulan kebutuhan ASN dari berbagai instansi pusat dan daerah sebesar 1,38 juta. Dari jumlah tersebut, sudah ditetapkan formasi sebanyak 1,28 juta untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebesar 2,3 juta secara bertahap.
Keperluan ASN ini terdiri atas dua kategori, yaitu calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang bisa dilamar oleh fresh graduate dan PPPK untuk tenaga non-ASN dan eks THK-2 yang telah masuk basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN).
”Pada tahun ini pemerintah membuka ruang untuk fresh graduate yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya, karena tahun ini jumlah rekrutmen CPNS-nya relatif lebih besar dibanding sebelumnya,” ungkapnya.
Formasinya mencapai sekitar 600 ribu formasi. Penempatannya pun tak terbatas seperti tahun lalu, seperti di Kejaksaan, Kementerian Luar Negeri, dan lainnya. ”Ini adalah formasi fresh graduate yang paling besar dalam 10 tahun terakhir,” sambungnya.
ASN talenta digital dari kalangan fresh graduate memang jadi salah satu sasaran di tahun ini lantaran mereka akan dibidik menjadi akselerator mesin birokrasi dan pelayanan publik. Termasuk, di ibukota nusantara (IKN).
Anas mengungkapkan, arah kebijakan rekrutmen ASN talenta digital didesain berdampak dalam mengakselerasi ekonomi lokal dan nasional. Mulai digitalisasi sektor pertanian, perindustrian, pariwisata, produksi UMKM, perdagangan, dan sebagainya.
”Sehingga talenta digital yang akan direkrut bukan hanya pada sektor hilir, seperti digital marketing , tetapi juga di sektor hulu, di lini produksi seperti pertanian dengan e-farming untuk melipatgandakan nilai tambah ekonomi lokal dan nasional,” jelasnya.
Selain talenta digital, pemenuhan SDM di bidang Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pemenuhan SDM untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) juga jadi prioritas di seleksi CASN tahun ini. Untuk SDM APIP, yang dapat direkrut oleh instansi pemerintah antara lain auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD). Sebab, hampir di seluruh daerah tengah kekurangan auditor. ”Oleh karena itu kami minta auditor dipersiapkan di formasi dengan baik,” katanya.
Sementara untuk IKN, Anas mengatakan, presiden memintah ada ada formasi yang dialokasikan untuk IKN. Dalam pengisian ASN di IKN, ada tiga skenario yang dibuat pemerintah. Yakni, bersumber dari pemindahan ASN kementerian/lembaga satuan kerja pusat.
Lalu, formasi CPNS khusus IKN di tahun 2024 dan kebijakan afirmatif khusus untuk putra-putri terbaik di wilayah Kalimantan Timur serta mutasi pegawai ASN pemda di wilayah Kalimantan Timur. Nantinya, alokasi seleksi nasional ditentukan usai alokasi ASN khusus dari wilayah Kalimantan Timur disiapkan. Ini sebagai upaya memberi keseimbangan bagi ASN lokal.
”Khusus untuk IKN, kami kemarin telah diskusi untuk mengajukan afirmasi seperti di Papua. Karena kalau di IKN 100 persen ini dibuka bebas, khawatir kami ada penduduk lokal tidak tertampung di dalam seleksi CPNS secara nasional khusus di IKN,” tutur Mantan Kepala LKPP tersebut.
Kendati demikian, proses seleksi CPNS dipastikan tetap terbuka. Hanya saja, masyarakat di Kalimantan Timur berpeluang lebih untuk lolos seleksi untuk penempatan di IKN melalui skema afirmasi yang tengah dirancang.(mia/jpg)
