SEBAGAI upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, setiap desa di Indragiri Hilir (Inhil) diminta harus memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Permintaan ini disampaikan Bupati Inhil HM Wardan saat mengikuti sekaligus menjadi keynote speaker web seminar (Webinar) yang ditaja Lembaga Penelitian Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat (LP3M), belum lama ini.
"Maka itu kita mempunyai program setiap desa wajib memiliki BUMDes sebagai penggerak ekonomi masyarakat pedesaan," jelasnya.
Di mana sekarang BUMDes tidak hanya bergerak di bidang simpan pinjam. Tetapi diinstruksikan Bupati, untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki masing-masing desa. Salah satunya perkebunan kelapa.
"Alhamdulillah saat sekarang ini sudah banyak BUMDes yang mengelola turunan dari kelapa," katanya.
Untuk itu, sesuai tema maka diperlukan kolaborasi BUMD dan BUMDes dalam mewujudkan Inhil sebagai pusat produksi komoditi kelapa di Indonesia bahkan dunia.
Berkaitan dengan webinar tersebut, diinginkan Bupati, agar terwujudnya Inhil sebagai pusat kelapa dunia tentunya webinar mempunyai alasan yang kuat menunjukkan spesifikasi komoditi kelapa yang dimiliki.
Apa yang disampaikan Bupati ini tentunya sangat beralasan, karena memang berdasarkan data statistik lebih dari 60 persen hamparan bumi Indragiri Hilir ditumbuhi oleh tanaman kelapa.
Sebanyak 20 kecamatan yang ada di Inhil merupakan daerah yang sangat strategis. Karena berbatasan lansung dengan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Jambi.
"Sebanyak 70 persen masyarakat kita hidup dari sektor perkebunan kelapa," kata Bupati Inhil HM Wardan lagi.(adv)
SEBAGAI upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, setiap desa di Indragiri Hilir (Inhil) diminta harus memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Permintaan ini disampaikan Bupati Inhil HM Wardan saat mengikuti sekaligus menjadi keynote speaker web seminar (Webinar) yang ditaja Lembaga Penelitian Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat (LP3M), belum lama ini.
"Maka itu kita mempunyai program setiap desa wajib memiliki BUMDes sebagai penggerak ekonomi masyarakat pedesaan," jelasnya.
Di mana sekarang BUMDes tidak hanya bergerak di bidang simpan pinjam. Tetapi diinstruksikan Bupati, untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki masing-masing desa. Salah satunya perkebunan kelapa.
"Alhamdulillah saat sekarang ini sudah banyak BUMDes yang mengelola turunan dari kelapa," katanya.
Untuk itu, sesuai tema maka diperlukan kolaborasi BUMD dan BUMDes dalam mewujudkan Inhil sebagai pusat produksi komoditi kelapa di Indonesia bahkan dunia.
Berkaitan dengan webinar tersebut, diinginkan Bupati, agar terwujudnya Inhil sebagai pusat kelapa dunia tentunya webinar mempunyai alasan yang kuat menunjukkan spesifikasi komoditi kelapa yang dimiliki.
Apa yang disampaikan Bupati ini tentunya sangat beralasan, karena memang berdasarkan data statistik lebih dari 60 persen hamparan bumi Indragiri Hilir ditumbuhi oleh tanaman kelapa.
Sebanyak 20 kecamatan yang ada di Inhil merupakan daerah yang sangat strategis. Karena berbatasan lansung dengan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Jambi.
"Sebanyak 70 persen masyarakat kita hidup dari sektor perkebunan kelapa," kata Bupati Inhil HM Wardan lagi.(adv)
