ROKANHILIR (RIAUPOS.CO) — Peningkatan dalam bidang pendidikan di Rokan Hilir (Rohil) masih banyak yang harus diperhatikan. Terutama yang berkaitan dengan pembangunan sarana prasarana pendidikan, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan lainnya. Hal itu disampaikan Bupati Rohil H Suyatno AMp, Selasa (10/12) di Bagansiapiapi.
"Untuk saat ini jumlah SMA di Rohil sebanyak 64, SMP 127 dan SD sebanyak 376 dan SLB sebanyak dua," kata bupati.
Berkaca pada angka itu, menurut Bupati, masih terdapat ketimpangan. Di mana kelulusan SD tidak memadai dengan keberadaan SMP dan begitu juga untuk tingkat SMA.
Bupati mengharapkan dengan kondisi itu dapat diperhatikan bersama agar tidak menimbulkan kesenjangan terhadap angka kelulusan SD dengan daya tampung untuk SMP maupun SMA.
- Advertisement -
Bupati menegaskan, walaupun untuk SMA sederajat menjadi kewenangan dari provinsi, namun tidak ada salahnya pihak pemkab turut memberikan dukungannya. Begitu juga sebaliknya, untuk pendidikan tingkat SD dan SMP sederajat yang merupakan kewenangan kabupaten turut mendapatkan perhatian provinsi. Intinya, lanjut Bupati, ada saling sinergisitas yang terjalin dengan baik.
Selain soal fasilitas pendidikan, Bupati mengharapkan agar bantuan keuangan (bankeu) untuk guru bantu dapat ditingkatkan.
- Advertisement -
"Kalau tak salah bankeu guru bantu sekitar Rp4 miliar pada 2019 ini. Kami berharap agar bisa ditingkatkan," tukas bupati.(adv)
ROKANHILIR (RIAUPOS.CO) — Peningkatan dalam bidang pendidikan di Rokan Hilir (Rohil) masih banyak yang harus diperhatikan. Terutama yang berkaitan dengan pembangunan sarana prasarana pendidikan, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan lainnya. Hal itu disampaikan Bupati Rohil H Suyatno AMp, Selasa (10/12) di Bagansiapiapi.
"Untuk saat ini jumlah SMA di Rohil sebanyak 64, SMP 127 dan SD sebanyak 376 dan SLB sebanyak dua," kata bupati.
Berkaca pada angka itu, menurut Bupati, masih terdapat ketimpangan. Di mana kelulusan SD tidak memadai dengan keberadaan SMP dan begitu juga untuk tingkat SMA.
Bupati mengharapkan dengan kondisi itu dapat diperhatikan bersama agar tidak menimbulkan kesenjangan terhadap angka kelulusan SD dengan daya tampung untuk SMP maupun SMA.
Bupati menegaskan, walaupun untuk SMA sederajat menjadi kewenangan dari provinsi, namun tidak ada salahnya pihak pemkab turut memberikan dukungannya. Begitu juga sebaliknya, untuk pendidikan tingkat SD dan SMP sederajat yang merupakan kewenangan kabupaten turut mendapatkan perhatian provinsi. Intinya, lanjut Bupati, ada saling sinergisitas yang terjalin dengan baik.
Selain soal fasilitas pendidikan, Bupati mengharapkan agar bantuan keuangan (bankeu) untuk guru bantu dapat ditingkatkan.
"Kalau tak salah bankeu guru bantu sekitar Rp4 miliar pada 2019 ini. Kami berharap agar bisa ditingkatkan," tukas bupati.(adv)
