Selasa, 2 Desember 2025
spot_img

Kelola Keuangan Harus Transparan dan Akuntabel

DUMAI (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Kota Dumai menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan kualitas laporan keuangan. Kegiatan yang dipusatkan di salah satu hotel di Kota Dumai, Jumat (8/4) ini dibuka secara langsung oleh Wali Kota (Wako) Dumai H Paisal SKM MARS.

Wako Dumai H Paisal mengatakan bahwa kegiatan FGD tersebut dapat menjadi acuan bagi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merancang sistem pengelolaan keuangan daerah. "Insya Allah nanti di APBD perubahan kami akan menyiapkan tenaga-tenaga akutansi sehingga bisa lebih memudahkan OPD-OPD yang ada dalam mengelola dan laporan-laporan keuangan di masing-masing OPD tersebut. Kami menginginkan masalah keuangan ini menjadi lebih transparan dan akuntabel sehingga lebih baik ," ucapnya.

Baca Juga:  Tahapan Lengkap Pendaftaran Bakal Calon Anggota KPU dan Bawaslu

Turut hadir pada kegiatan ini Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sekda Kota Dumai, Ketua DPRD, Staff Ahli, Asisten, beserta staff. Lebih lanjut dikatakan Paisal, FGD ini juga terkait dengan sosialisasi Sistem dan Prosedur (Sisdur) pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada Permendagri nomor 77 tahun 2020 yakni Pelaksanaan Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK).

"Kita berharap tidak ada lagi OPD yang tidak mentaati Sisdur tersebut dan Alhamdulillah seluruh PA di semua OPD selama ini sudah sangat sesuai ketentuan, semoga dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dalam mengukur kinerja tata Kelola keuangan daerah", harapnya.

Baca Juga:  1.500 Dosis untuk Vaksinasi Sempena Hari Pahlawan

Dengan menjalankan semua kegiatan sesuai prosedur diharapakan akan memudahkan OPD dalam bekerja dan tidak harus berurusan dengan badan pemeriksaan keuangan (BPK) maupun penegak hukum di belakangan hari.  "Sudah saatnya kita terbuka permasalahan  anggaran ini agar masyarakat bisa mengontrol kerjaan kita sampai dimana dan apa yang kita kerjakan untuk Dumai ini, " tegas Paisal.(mx12/rpg)

DUMAI (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Kota Dumai menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan kualitas laporan keuangan. Kegiatan yang dipusatkan di salah satu hotel di Kota Dumai, Jumat (8/4) ini dibuka secara langsung oleh Wali Kota (Wako) Dumai H Paisal SKM MARS.

Wako Dumai H Paisal mengatakan bahwa kegiatan FGD tersebut dapat menjadi acuan bagi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merancang sistem pengelolaan keuangan daerah. "Insya Allah nanti di APBD perubahan kami akan menyiapkan tenaga-tenaga akutansi sehingga bisa lebih memudahkan OPD-OPD yang ada dalam mengelola dan laporan-laporan keuangan di masing-masing OPD tersebut. Kami menginginkan masalah keuangan ini menjadi lebih transparan dan akuntabel sehingga lebih baik ," ucapnya.

Baca Juga:  Hindari Disparitas Hukum untuk Kasus Novel

Turut hadir pada kegiatan ini Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sekda Kota Dumai, Ketua DPRD, Staff Ahli, Asisten, beserta staff. Lebih lanjut dikatakan Paisal, FGD ini juga terkait dengan sosialisasi Sistem dan Prosedur (Sisdur) pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada Permendagri nomor 77 tahun 2020 yakni Pelaksanaan Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK).

"Kita berharap tidak ada lagi OPD yang tidak mentaati Sisdur tersebut dan Alhamdulillah seluruh PA di semua OPD selama ini sudah sangat sesuai ketentuan, semoga dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dalam mengukur kinerja tata Kelola keuangan daerah", harapnya.

Baca Juga:  BPJAMSOSTEK Sumbarriau Sampaikan Layanan JKK dan Return to Work di Tengah Pandemi

Dengan menjalankan semua kegiatan sesuai prosedur diharapakan akan memudahkan OPD dalam bekerja dan tidak harus berurusan dengan badan pemeriksaan keuangan (BPK) maupun penegak hukum di belakangan hari.  "Sudah saatnya kita terbuka permasalahan  anggaran ini agar masyarakat bisa mengontrol kerjaan kita sampai dimana dan apa yang kita kerjakan untuk Dumai ini, " tegas Paisal.(mx12/rpg)

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari

DUMAI (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Kota Dumai menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan kualitas laporan keuangan. Kegiatan yang dipusatkan di salah satu hotel di Kota Dumai, Jumat (8/4) ini dibuka secara langsung oleh Wali Kota (Wako) Dumai H Paisal SKM MARS.

Wako Dumai H Paisal mengatakan bahwa kegiatan FGD tersebut dapat menjadi acuan bagi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merancang sistem pengelolaan keuangan daerah. "Insya Allah nanti di APBD perubahan kami akan menyiapkan tenaga-tenaga akutansi sehingga bisa lebih memudahkan OPD-OPD yang ada dalam mengelola dan laporan-laporan keuangan di masing-masing OPD tersebut. Kami menginginkan masalah keuangan ini menjadi lebih transparan dan akuntabel sehingga lebih baik ," ucapnya.

Baca Juga:  Evakuasi Reruntuhan Ponpes Sidoarjo Hampir Tuntas, BNPB: Tragedi dengan Korban Jiwa Terbesar 2025

Turut hadir pada kegiatan ini Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sekda Kota Dumai, Ketua DPRD, Staff Ahli, Asisten, beserta staff. Lebih lanjut dikatakan Paisal, FGD ini juga terkait dengan sosialisasi Sistem dan Prosedur (Sisdur) pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada Permendagri nomor 77 tahun 2020 yakni Pelaksanaan Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK).

"Kita berharap tidak ada lagi OPD yang tidak mentaati Sisdur tersebut dan Alhamdulillah seluruh PA di semua OPD selama ini sudah sangat sesuai ketentuan, semoga dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dalam mengukur kinerja tata Kelola keuangan daerah", harapnya.

Baca Juga:  Konflik di Tubuh Prancis Usai Disingkirkan Swiss

Dengan menjalankan semua kegiatan sesuai prosedur diharapakan akan memudahkan OPD dalam bekerja dan tidak harus berurusan dengan badan pemeriksaan keuangan (BPK) maupun penegak hukum di belakangan hari.  "Sudah saatnya kita terbuka permasalahan  anggaran ini agar masyarakat bisa mengontrol kerjaan kita sampai dimana dan apa yang kita kerjakan untuk Dumai ini, " tegas Paisal.(mx12/rpg)

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari