PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau berjanji akan memperjuangkan nasib Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah dinyatakan lolos seleksi tahun 2024.
Legislator berkomitmen untuk mengawal aspirasi mereka hingga ke tingkat pusat. Janji tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Riau, Abdullah, saat menemui ratusan CPNS dan PPPK yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Riau, Senin (10/3).
Para peserta aksi menuntut pencabutan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) yang menunda jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN). Berdasarkan edaran tersebut, pengangkatan CPNS yang semula dijadwalkan pada Maret 2025 diundur hingga Oktober 2025.
Sementara itu, pengangkatan PPPK baru akan dilakukan pada Maret 2026. Kebijakan ini dinilai merugikan sekitar 4 juta pelamar di seluruh Indonesia, termasuk lebih dari 23 ribu CPNS dan PPPK yang telah lolos seleksi di Riau.
Dalam aksi tersebut, para pendemo yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti tenaga honorer, guru, tenaga kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pegawai Kementerian Agama, serta pegawai organisasi perangkat daerah (OPD) dari berbagai kabupaten/kota, membawa spanduk bertuliskan tuntutan mereka.
Beberapa di antaranya berbunyi: “Kami mengabdi, bukan menunggu janji. Segera terbitkan SK #savecasn2024, tolak TMT serentak, kami butuh kepastian, bukan janji. DPRD harus bergerak, jangan diam saat hak CPNS dan PPPK dilanggar.”
Perwakilan Forum Aliansi PPPK dan CPNS Riau, Abu Nazar, menegaskan bahwa aksi ini bertujuan untuk mendesak pemerintah agar pengangkatan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Hari ini (kemarin, red), kami yang telah lolos seleksi menuntut agar pengangkatan dilakukan sebagaimana mestinya dan tidak mengalami penundaan lebih lanjut,” ujar Abu Nazar.
Menanggapi aksi tersebut, anggota DPRD Riau, Abdullah menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. “Kami sudah mendengar keputusan rapat Komisi II DPR RI dan Menpan-RB terkait penyesuaian dan penundaan jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK 2024,” ujar Abdullah.
“Namun, keresahan serta perjuangan bapak ibu yang telah bekerja belasan tahun harus diapresiasi. Kami akan terus memperjuangkan hak kalian,” sambungnya menegaskan.
Lebih lanjut, Abdullah memastikan bahwa DPRD Riau akan mengawal aspirasi para CPNS dan PPPK hingga ke tingkat pusat. Bahkan, pada Jumat (14/3), pihaknya akan bertolak ke DPR RI untuk menemui Komisi II dan menyampaikan tuntutan dari para tenaga honorer yang telah lolos seleksi.
“Kami akan terus memperjuangkan aspirasi PPPK dan CPNS agar hak mereka diberikan sebagaimana mestinya. Semoga perjuangan ini mendapat berkah dan dikabulkan,” tegas Abdullah, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PKS DPRD Riau.(adv/nda)
