JAKARTA (RIAUPOS.CO) —  Beredar kabar bahwa Prabowo Subianto bakal menduduki kursi Menteri Pertahanan (Menhan). Meskipun isu tersebut langsung dibantah oleh elite Ketua Umum Gerindra.

Menanggapi hal itu, Pengamat Politik Ireng Maulana menilai hal itu akan sulit terjadi. Pasalnya, posisi menhan akan menjadikan Prabowo menjadi bawahan presiden yang notabene adalah Jokowi yang dua kali bertarung dengan dirinya pada Pilpres.

“Bawahan itu tidak lagi sejajar apapun dalihnya,” ujar Alumni Lowa State University, lowa (IA) Amerika Serikat itu kepada wartawan, Selasa (8/10).

Ireng juga menganggap, Prabowo tidak sungguh-sungguh untuk mengambil posisi Menhan. Karena mantan Danjen Kopassus itu masih akan menjadi rujukan kekuatan politik yang mewarnai dinamika demokrasi Indonesia.

“Banyak peristiwa politik hari- hari ini, kita ketahui sikap dan tindakan politik Prabowo masih ditunggu sebagai respon dari berbagai persoalan yang ada di tanah air. Kelihatan sekali Prabowo masih diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan politik arus utama,” paparnya.

Lebih lanjut Ireng juga mengatakan, Prabowo tidak perlu menjadi Menhan mengingat kapasitas dirinya diperlukan bersama kekuatan bangsa lainnya untuk memback-up pemerintah dalam urusan kepentingan nasional yang jauh lebih besar dan lebih krusial.

“Mungkin akan lebih elegan jika Prabowo mau mewakafkan dirinya masuk dalam jajaran Watimpres sehingga pikiran-pikiran dan keberpihakannya terhadap kemajuan negara akan lebih langsung memperkuat gerak langkah kepemimpinan Jokowi,” tutur Ireng.

Pada peran ini, lanjut Ireng, Prabowo akan lebih bisa memperlihatkan kelasnya sebagai tokoh, dan bukan sebagai bawahan atau pembantu presiden seperti menteri dalam kabinet. Publik tentu ingin menyaksikan kolaborasi yang konstruktif dari para tokoh misalkan antara Jokowi dan Prabowo dalam konteks Presiden dan Watimpres.

“Jika hanya akan berakhir di kursi menteri dan diikuti tawaran mendapatkan gelar Jenderal kehormatan dengan empat bintang, maka demi apalagi semua peristiwa politik yang selama ini menjadi bagian dari jatuh bangun dirinya di politik,” pungkasnya.

Sementara itu Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, hingga saat ini tidak ada tawaran posisi Menhan kepada partainya, baik dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun dari orang terdekatnya.

“Justru saya belum dengar sama sekali soal itu. Lah kok bisa ada berita Presiden Jokowi menawarkan Menteri Pertahanan ke Gerindra, saya heran dari mana sumbernya,” kata Sufmi Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10).

Dasco juga menuturkan, mengaku tak pernah mendengar perihal kursi Menhan yang ditawarkan ke partainya. Bahkan, kata dia, sang ketum, Prabowo Subianto, juga mengaku tak pernah ditawari ataupun meminta kursi Menhan.

“Kita konfirmasi, soal itu (kursi menhan) enggak ada,” kata Dasco.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal

JAKARTA (RIAUPOS.CO) —  Beredar kabar bahwa Prabowo Subianto bakal menduduki kursi Menteri Pertahanan (Menhan). Meskipun isu tersebut langsung dibantah oleh elite Ketua Umum Gerindra.

Menanggapi hal itu, Pengamat Politik Ireng Maulana menilai hal itu akan sulit terjadi. Pasalnya, posisi menhan akan menjadikan Prabowo menjadi bawahan presiden yang notabene adalah Jokowi yang dua kali bertarung dengan dirinya pada Pilpres.

“Bawahan itu tidak lagi sejajar apapun dalihnya,” ujar Alumni Lowa State University, lowa (IA) Amerika Serikat itu kepada wartawan, Selasa (8/10).

Ireng juga menganggap, Prabowo tidak sungguh-sungguh untuk mengambil posisi Menhan. Karena mantan Danjen Kopassus itu masih akan menjadi rujukan kekuatan politik yang mewarnai dinamika demokrasi Indonesia.

“Banyak peristiwa politik hari- hari ini, kita ketahui sikap dan tindakan politik Prabowo masih ditunggu sebagai respon dari berbagai persoalan yang ada di tanah air. Kelihatan sekali Prabowo masih diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan politik arus utama,” paparnya.

Lebih lanjut Ireng juga mengatakan, Prabowo tidak perlu menjadi Menhan mengingat kapasitas dirinya diperlukan bersama kekuatan bangsa lainnya untuk memback-up pemerintah dalam urusan kepentingan nasional yang jauh lebih besar dan lebih krusial.

“Mungkin akan lebih elegan jika Prabowo mau mewakafkan dirinya masuk dalam jajaran Watimpres sehingga pikiran-pikiran dan keberpihakannya terhadap kemajuan negara akan lebih langsung memperkuat gerak langkah kepemimpinan Jokowi,” tutur Ireng.

Pada peran ini, lanjut Ireng, Prabowo akan lebih bisa memperlihatkan kelasnya sebagai tokoh, dan bukan sebagai bawahan atau pembantu presiden seperti menteri dalam kabinet. Publik tentu ingin menyaksikan kolaborasi yang konstruktif dari para tokoh misalkan antara Jokowi dan Prabowo dalam konteks Presiden dan Watimpres.

“Jika hanya akan berakhir di kursi menteri dan diikuti tawaran mendapatkan gelar Jenderal kehormatan dengan empat bintang, maka demi apalagi semua peristiwa politik yang selama ini menjadi bagian dari jatuh bangun dirinya di politik,” pungkasnya.

Sementara itu Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, hingga saat ini tidak ada tawaran posisi Menhan kepada partainya, baik dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun dari orang terdekatnya.

“Justru saya belum dengar sama sekali soal itu. Lah kok bisa ada berita Presiden Jokowi menawarkan Menteri Pertahanan ke Gerindra, saya heran dari mana sumbernya,” kata Sufmi Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10).

Dasco juga menuturkan, mengaku tak pernah mendengar perihal kursi Menhan yang ditawarkan ke partainya. Bahkan, kata dia, sang ketum, Prabowo Subianto, juga mengaku tak pernah ditawari ataupun meminta kursi Menhan.

“Kita konfirmasi, soal itu (kursi menhan) enggak ada,” kata Dasco.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal

JAKARTA (RIAUPOS.CO) —  Beredar kabar bahwa Prabowo Subianto bakal menduduki kursi Menteri Pertahanan (Menhan). Meskipun isu tersebut langsung dibantah oleh elite Ketua Umum Gerindra.

Menanggapi hal itu, Pengamat Politik Ireng Maulana menilai hal itu akan sulit terjadi. Pasalnya, posisi menhan akan menjadikan Prabowo menjadi bawahan presiden yang notabene adalah Jokowi yang dua kali bertarung dengan dirinya pada Pilpres.

“Bawahan itu tidak lagi sejajar apapun dalihnya,” ujar Alumni Lowa State University, lowa (IA) Amerika Serikat itu kepada wartawan, Selasa (8/10).

Ireng juga menganggap, Prabowo tidak sungguh-sungguh untuk mengambil posisi Menhan. Karena mantan Danjen Kopassus itu masih akan menjadi rujukan kekuatan politik yang mewarnai dinamika demokrasi Indonesia.

“Banyak peristiwa politik hari- hari ini, kita ketahui sikap dan tindakan politik Prabowo masih ditunggu sebagai respon dari berbagai persoalan yang ada di tanah air. Kelihatan sekali Prabowo masih diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan politik arus utama,” paparnya.

Lebih lanjut Ireng juga mengatakan, Prabowo tidak perlu menjadi Menhan mengingat kapasitas dirinya diperlukan bersama kekuatan bangsa lainnya untuk memback-up pemerintah dalam urusan kepentingan nasional yang jauh lebih besar dan lebih krusial.

“Mungkin akan lebih elegan jika Prabowo mau mewakafkan dirinya masuk dalam jajaran Watimpres sehingga pikiran-pikiran dan keberpihakannya terhadap kemajuan negara akan lebih langsung memperkuat gerak langkah kepemimpinan Jokowi,” tutur Ireng.

Pada peran ini, lanjut Ireng, Prabowo akan lebih bisa memperlihatkan kelasnya sebagai tokoh, dan bukan sebagai bawahan atau pembantu presiden seperti menteri dalam kabinet. Publik tentu ingin menyaksikan kolaborasi yang konstruktif dari para tokoh misalkan antara Jokowi dan Prabowo dalam konteks Presiden dan Watimpres.

“Jika hanya akan berakhir di kursi menteri dan diikuti tawaran mendapatkan gelar Jenderal kehormatan dengan empat bintang, maka demi apalagi semua peristiwa politik yang selama ini menjadi bagian dari jatuh bangun dirinya di politik,” pungkasnya.

Sementara itu Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, hingga saat ini tidak ada tawaran posisi Menhan kepada partainya, baik dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun dari orang terdekatnya.

“Justru saya belum dengar sama sekali soal itu. Lah kok bisa ada berita Presiden Jokowi menawarkan Menteri Pertahanan ke Gerindra, saya heran dari mana sumbernya,” kata Sufmi Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10).

Dasco juga menuturkan, mengaku tak pernah mendengar perihal kursi Menhan yang ditawarkan ke partainya. Bahkan, kata dia, sang ketum, Prabowo Subianto, juga mengaku tak pernah ditawari ataupun meminta kursi Menhan.

“Kita konfirmasi, soal itu (kursi menhan) enggak ada,” kata Dasco.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal

JAKARTA (RIAUPOS.CO) —  Beredar kabar bahwa Prabowo Subianto bakal menduduki kursi Menteri Pertahanan (Menhan). Meskipun isu tersebut langsung dibantah oleh elite Ketua Umum Gerindra.

Menanggapi hal itu, Pengamat Politik Ireng Maulana menilai hal itu akan sulit terjadi. Pasalnya, posisi menhan akan menjadikan Prabowo menjadi bawahan presiden yang notabene adalah Jokowi yang dua kali bertarung dengan dirinya pada Pilpres.

“Bawahan itu tidak lagi sejajar apapun dalihnya,” ujar Alumni Lowa State University, lowa (IA) Amerika Serikat itu kepada wartawan, Selasa (8/10).

Ireng juga menganggap, Prabowo tidak sungguh-sungguh untuk mengambil posisi Menhan. Karena mantan Danjen Kopassus itu masih akan menjadi rujukan kekuatan politik yang mewarnai dinamika demokrasi Indonesia.

“Banyak peristiwa politik hari- hari ini, kita ketahui sikap dan tindakan politik Prabowo masih ditunggu sebagai respon dari berbagai persoalan yang ada di tanah air. Kelihatan sekali Prabowo masih diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan politik arus utama,” paparnya.

Lebih lanjut Ireng juga mengatakan, Prabowo tidak perlu menjadi Menhan mengingat kapasitas dirinya diperlukan bersama kekuatan bangsa lainnya untuk memback-up pemerintah dalam urusan kepentingan nasional yang jauh lebih besar dan lebih krusial.

“Mungkin akan lebih elegan jika Prabowo mau mewakafkan dirinya masuk dalam jajaran Watimpres sehingga pikiran-pikiran dan keberpihakannya terhadap kemajuan negara akan lebih langsung memperkuat gerak langkah kepemimpinan Jokowi,” tutur Ireng.

Pada peran ini, lanjut Ireng, Prabowo akan lebih bisa memperlihatkan kelasnya sebagai tokoh, dan bukan sebagai bawahan atau pembantu presiden seperti menteri dalam kabinet. Publik tentu ingin menyaksikan kolaborasi yang konstruktif dari para tokoh misalkan antara Jokowi dan Prabowo dalam konteks Presiden dan Watimpres.

“Jika hanya akan berakhir di kursi menteri dan diikuti tawaran mendapatkan gelar Jenderal kehormatan dengan empat bintang, maka demi apalagi semua peristiwa politik yang selama ini menjadi bagian dari jatuh bangun dirinya di politik,” pungkasnya.

Sementara itu Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, hingga saat ini tidak ada tawaran posisi Menhan kepada partainya, baik dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun dari orang terdekatnya.

“Justru saya belum dengar sama sekali soal itu. Lah kok bisa ada berita Presiden Jokowi menawarkan Menteri Pertahanan ke Gerindra, saya heran dari mana sumbernya,” kata Sufmi Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10).

Dasco juga menuturkan, mengaku tak pernah mendengar perihal kursi Menhan yang ditawarkan ke partainya. Bahkan, kata dia, sang ketum, Prabowo Subianto, juga mengaku tak pernah ditawari ataupun meminta kursi Menhan.

“Kita konfirmasi, soal itu (kursi menhan) enggak ada,” kata Dasco.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal