JAKARTA(RIAUPOS.CO) — SIKAP Arab Saudi yang tidak kunjung memastikan penyelenggaraan haji untuk negara lain, membuat semakin banyak negara yang membatalkan pengiriman jamaah. Brunei Darussalam dikabarkan segera mengikuti keputusan Indonesia membatalkan pengiriman jamaah haji 2021. Informasi tersebut disampaikan Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali.
"Menurut informasi dari kolega di perwakilan, Brunei juga akan membatalkan (pengiriman jamaah haji, red)," katanya saat dihubungi, kemarin (4/6).
Tetapi secara resmi sampai saat ini baru Indonesia dan Singapura yang memutuskan tidak mengirim jamaah haji. Endang menegaskan hingga saat ini belum ada perkembangan informasi penyelenggaraan haji 2021 di Arab Saudi. Pengumuman teknis penyelenggaraan haji 2021 juga belum dikeluarkan. Termasuk skema pendaftaran haji 2021 bagi warga di dalam Arab Saudi.
Sebelumnya beredar kabar Kementerian Kesehatan Arab Saudi mengeluarkan informasi haji tahun ini sebanyak 60 ribu orang. Perinciannya adalah 15 ribu untuk warga Arab Saudi. Kemudian sisanya 45 ribu untuk warga negara asing. Banyak pihak yang memperkirakan bahwa kuota 45 ribu untuk untuk warga negara asing yang ada di dalam Arab Saudi.
Informasi kuota haji yang hanya 60 ribu orang itu juga diterima oleh Kabid Umrah Asosiasi Muslim Penyelenggaraan Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Zaky Zakaria Anshary. Dia memperkirakan dalam waktu satu sampai dua pekan ke depan, Arab Saudi akan mulai membuka pendaftaran haji 2021. "Saudi akan menerima pendaftaran haji bagi warga negaranya dan ekspatriat dari berbagai negara yang sudah bermukim di Saudi," katanya.
Dengan demikian penyelenggaraan haji tahun ini sama dengan tahun lalu. Yaitu hanya menerima warga yang berada di dalam Arab Saudi. Bedanya tahun ini kuotanya lebih banyak. Seperti diketahui tahun lalu jumlah jamaah haji hanya sekitar seribu orang saja. Zaky mengatakan penyebab Arab Saudi belum menerima jamaah dari luar negeri murni karena pandemi Covid-19. Arab Saudi menghindari peningkatan kasus Covid-19 di negaranya. Selain itu juga menghindari potensi terjadinya klaster Covid-19 yang mendunia.
Dia sendiri menyayangkan tahun ini masyarakat Indonesia kembali tidak bisa berangkat haji. "Tapi semoga ini adalah keputusan terbaik untuk semua," tuturnya.
Zaky mengatakan dibatalkannya pengiriman jamaah haji dalam dua tahun berturut-turut otomatis memperpanjang antrean. Akibat keputusan ini seluruh jamaah calon haji (JCH) antreannya mundur dua tahun dari estimasi awal keberangkatan. Sementara itu Kemenag kembali menyampaikan bahwa keputusan pembatalan haji dilakukan melalui kajian mendalam. Selain itu Kemenag juga membantah keputusan tersebut dilakukan dengan terburu-buru.
"Keputusan (pembatalan, red) itu tentu berdasarkan kajian mendalam. Baik dari aspek kesehatan, pelaksanaan ibadah, hingga waktu persiapan," kata Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Khoirizi H Dasir.
Dia menjelaskan skenario penyelenggaraan haji 2021 sudah disusun sejak Desember 2020 lalu. Saat itu Kemenag sudah menyusun serangkaian skenario pemberangkatan jamaah di tengah pandemi. Khususnya dikaitkan dengan kuota haji Indonesia. Skenario disusun untuk kuota haji 50 persen, 30 persen, 25 persen, sampai 5 persen dari kuota normal.
Selain itu Kemenag juga sudah menyiapkan asrama haji untuk menerima kedatangan jamaah. Bahkan persiapan asrama haji dilakukan dengan protokol kesehatan. Seperti menyiapkan gedung khusus untuk karantina jika ada calon jamaah yang positif Covid-19. Kemudian juga kamar dengan kapasitas dua orang untuk penerapan jaga jarak.
Kemenag juga memastikan JCH berhak mengambil setoran lunas biaya haji yang sudah mereka setor pada 2020 lalu. Sekretaris Ditjen PHU Kemenag Ramadan Harisman mengatakan JCH yang menarik uang setoran lunas biaya hajinya tidak dinyatakan gugur. Mereka tetap berhak menempati porsi pemberangkatan haji 2022 nanti.
Skema penarikan uang pelunasan biaya haji itu diawali dengan pengajuan surat permohonan ke Kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota. Kemudian permohonan tersebut divalidasi. Jika dinyatakan valid dan sah makan dilanjutkan dengan input permohonan penarikan setoran pelunasan di sistem komputerisasi haji terpadu (Siskohat) Kemenag.
Pada tahap akhir Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang memegang uang jamaah haji, mencairkan uang pelunasan melalui bank penerima setoran tempat JCH membayar pelunasan. Ramadan mengatakan seluruh tahapan penarikan uang setoran pelunasan haji diperkirakan memakan waktu sembilan hari kerja. Seperti diketahui setiap JCH membayar uang setoran awal haji Rp25 juta. Kemudian rata-rata biaya haji 2020 yang ditetapkan Kemenag bersama DPR adalah Rp35,2 jutaan. Sehingga jamaah menyetor uang pelunasan sekitar Rp10,2 juta.
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyayangkan pembatalan ibadah haji. Padahal, upaya pamungkas belum dilakukan. Yaitu, komunikasi dan diplomasi tingkat kepala negara. Presiden Jokowi bisa langsung berkomunikasi dan melobi Raja Salman bin Abdul Aziz. "Agar Arab Saudi memberikan kuota haji bagi jamaah Indonesia tahun ini," terangnya.
Menurut dia, lobi tingkat tinggi itu penting dilakukan Presiden Jokowi untuk membuktikan keseriusan pemerintah dalam membela hak calon haji yang juga rakyat Indonesia. Hal tersebut kemungkinan bisa dilakukan, karena Presiden Jokowi memiliki kedekatan dengan Raja Salman. Bahkan, Jokowi pernah datang langsung ke Arab Saudi dalam rangka membahas peningkatan kerja sama di bidang ekonomi pada April 2019.
Hidayat menyatakan, umat Islam calon haji Indonesia sangat berharap bisa diberangkatkan tahun ini. Sebab, pada tahun lalu tidak ada pemberangkatan calon jamaah haji dari Indonesia.
"Karena alasan yang sama, yaitu keselamatan jamaah akibat pandemi Covid-19," urainya.
Kondisi saat ini berbeda dengan 2020. Pada tahun lalu, Arab Saudi memang menutup pintu haji bagi jamaah luar Saudi, termasuk yang dari Indonesia. Tetapi pada tahun ini, Pemerintah Saudi membuka haji bagi 60.000 calon haji, yakni 15.000 dari dalam negeri Saudi, dan 45.000 dari luar Saudi. Melihat peluang itu, tentu umat dan para calon haji akan kecewa bila Presiden Jokowi absen dalam memperjuangkan peluang yang ada tersebut.
Hidayat mengatakan, sejak awal pihaknya sudah mengingatkan kepada Menag Yaqut Cholil Qoumas terkait pentingnya lobi diplomasi kelas tinggi untuk membuka peluang pemberangkatan calon haji dari Indonesia. Presiden Jokowi bisa berkomunikasi langsung dengan Raja Salman, sebagaimana yang dilakukan oleh PM Malaysia Muhyidin.
Apa pun hasilnya, kata Hidayat, jika lobi antarkepala negara itu sudah dilakukan dan membuahkan hasil, tentu umat akan mengapresiasi. Tapi kalaupun belum berhasil karena pertimbangan pandemi Covid-19, maka masyarakat akan tahu bahwa usaha maksimal sudah dilakukan.
"Mereka bisa lebih mudah untuk diajak memahami mengapa belum bisa berangkat haji tahun ini," tuturnya.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu masih berharap Presiden Jokowi bisa melakukan komunikasi langsung dengan Raja Salman. Apalagi desakan untuk berkomunikasi langsung tersebut telah datang dari berbagai kalangan, mulai dari DPR RI, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia, hingga pernyataan Dubes RI untuk Arab Saudi bahwa Presiden Jokowi memiliki link khusus dengan Pangeran Muhammad bin Salman.
Menanggapi beredarnya surat dari Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia kepada DPR, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai adanya komunikasi yang kurang tepat. Terkhusus dalam koordinasi penyediaan kuota calon jamaah haji Indonesia kemarin. Dasco meminta agar masalah ini tidak lagi menjadi polemik lanjutan setelah Indonesia dipastikan tidak memberangkatkan calon jamaah haji.
Dasco menegaskan bahwa selama ini DPR juga telah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk perwakilan Kerajaan Arab Saudi dan perwakilan Indonesia di Arab Saudi. Ketika kemudian dia menyampaikan bahwa kemungkinan Indonesia tak mendapat kuota haji pada akhir Mei, Dasco menyebut bahwa itu juga sudah melalui komunikasi dengan pihak-pihak bersangkutan sebelumnya.
"Sampai tanggal 28 Mei limit waktu yang seharusnya kita mempersiapkan haji. Itu kita belum mendapat kepastian dari pemerintah Arab Saudi. Sehingga, sudah benar Kementerian Agama mengambil sikap tidak menyelenggarakan haji," jelasnya di Kompleks DPR Senayan, kemarin.
Sebab, tidak mungkin persiapan dilakukan dalam waktu kurang dari sebulan hingga pemberangkatan seharusnya pada 20 Juni. "Saya tidak mengada-ada. Karena dengan perhitungan waktu itu, kita sudah cek juga belum ada kabar dari Arab Saudi kita dapat kuota haji atau tidak. Jadi jangan bereaksi berlebihan," lanjutnya.
Dia menyayangkan hal ini kemudian merembet, padahal seharusnya masalah komunikasi sudah baik antara pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi. Politisi Gerindra itu pun mengharapkan perwakilan Arab Saudi di Indonesia juga bisa menjalankan koordinasi dengan baik dengan pemerintah Indonesia.(wan/lum/deb/ted)
