SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) – Laskar Muda Melayu Riau (LM­2R) menuding DPRD lemah dan takut sama Bupati Kepulauan Meranti. Tudingan tersebut keluar pascaaksi menabur beras kunyit di halaman Setdakab setempat.  

Setelah dari sana, mereka menyambangi Setwan yang disambut  Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Ardiansyah dan jajaran komisi III Taufikurohhman, Selasa (2/11).  

Ardian menyambut baik kehadiran LM2R yang dinakhodai  Jefrizal Jef dengan mengucapkan selamat datang dan siap menerima aspirasi dari mereka. Ketika diberi kesempatan bicara, Jef tampak meledak setelah hasil dari aksi pertama belum ada titik terang dari tiga tuntutan yang diberikan kepada DPRD setempat. 

Adapun tiga tuntutan yang dimaksud mulai dari membatalkan kebijakan one way, ratusan pejabat yang nonjob hingga nasib ribuan tenaga harian lepas (THL) atau yang kerap disebut tenaga honorer dengan masa kontrak yang tidak diperpanjang.  

"Dulu saya tahu dewan itu sebagai penyambung lidah rakyat, menyambut aspirasi, mengontrol kebijakan pemerintah, dan penentu anggaran. Tapi sekarang saya nilai kerjanya tidur,  tidak mampu  mengawal kebijakan yang dibuat  pemerintah daerah," tegasnya. 

Bahkan ia mengaku pesimis dan malu karena DPRD Kepulauan Meranti tidak seperti dulu.

Jadi ia mengajak seluruh pimpinan dan anggota DPRD untuk sepakat dan sama-sama menolak segala kebijakan yang dimaksud. "Jadi mari sama-sama menyelesaikan masalah besar ini. Jadi harapan kami DPRD Meranti sepakat menolak kebijakan tersebut," ungkapnya.

Ketua DPRD  Kepulauan Meranti Ardiansyah mengaku memang setiap kebijakan yang diambil oleh bupati kerap memicu kontroversi. Mulai dari kebijakan gaji dan merumahkan honorer, melapor warga ke polisi, hingga masalah one way. 

"Melihat rangkaian kebijakan kontroversi itu tentunya secara kelembagaan kami tidak bisa sembarangan. Harus menanggapi dengan mekanisme yang berlaku, dan tidak bisa panggil panggil begitu saja," ungkapnya kepada Riau Pos.

Untuk itu, pekan depan DPRD mengagendakan rapat komisi untuk membahas hal ini.  

"Pekan depan. Tapi yang jelas kami  tetap akan bersikap namun tak mau tergopoh-gopoh karena efeknya bakal panjang jika timbul wacana seperti hak angket, apalagi sampai interpelasi," ujarnya.(gem)

Laporan WIRA SAPUTRA, Selatpanjang

SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) – Laskar Muda Melayu Riau (LM­2R) menuding DPRD lemah dan takut sama Bupati Kepulauan Meranti. Tudingan tersebut keluar pascaaksi menabur beras kunyit di halaman Setdakab setempat.  

Setelah dari sana, mereka menyambangi Setwan yang disambut  Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Ardiansyah dan jajaran komisi III Taufikurohhman, Selasa (2/11).  

Ardian menyambut baik kehadiran LM2R yang dinakhodai  Jefrizal Jef dengan mengucapkan selamat datang dan siap menerima aspirasi dari mereka. Ketika diberi kesempatan bicara, Jef tampak meledak setelah hasil dari aksi pertama belum ada titik terang dari tiga tuntutan yang diberikan kepada DPRD setempat. 

Adapun tiga tuntutan yang dimaksud mulai dari membatalkan kebijakan one way, ratusan pejabat yang nonjob hingga nasib ribuan tenaga harian lepas (THL) atau yang kerap disebut tenaga honorer dengan masa kontrak yang tidak diperpanjang.  

"Dulu saya tahu dewan itu sebagai penyambung lidah rakyat, menyambut aspirasi, mengontrol kebijakan pemerintah, dan penentu anggaran. Tapi sekarang saya nilai kerjanya tidur,  tidak mampu  mengawal kebijakan yang dibuat  pemerintah daerah," tegasnya. 

Bahkan ia mengaku pesimis dan malu karena DPRD Kepulauan Meranti tidak seperti dulu.

Jadi ia mengajak seluruh pimpinan dan anggota DPRD untuk sepakat dan sama-sama menolak segala kebijakan yang dimaksud. "Jadi mari sama-sama menyelesaikan masalah besar ini. Jadi harapan kami DPRD Meranti sepakat menolak kebijakan tersebut," ungkapnya.

Ketua DPRD  Kepulauan Meranti Ardiansyah mengaku memang setiap kebijakan yang diambil oleh bupati kerap memicu kontroversi. Mulai dari kebijakan gaji dan merumahkan honorer, melapor warga ke polisi, hingga masalah one way. 

"Melihat rangkaian kebijakan kontroversi itu tentunya secara kelembagaan kami tidak bisa sembarangan. Harus menanggapi dengan mekanisme yang berlaku, dan tidak bisa panggil panggil begitu saja," ungkapnya kepada Riau Pos.

Untuk itu, pekan depan DPRD mengagendakan rapat komisi untuk membahas hal ini.  

"Pekan depan. Tapi yang jelas kami  tetap akan bersikap namun tak mau tergopoh-gopoh karena efeknya bakal panjang jika timbul wacana seperti hak angket, apalagi sampai interpelasi," ujarnya.(gem)

Laporan WIRA SAPUTRA, Selatpanjang