JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Suara keprihatinan dari kampus terhadap situasi demokrasi di Tanah Air meluas. Setelah Universitas Gadjah Mada dan Universitas Islam Indonesia, Jumat (2/2) giliran Universitas Indonesia, Universitas Andalas, dan Universitas Hasanuddin yang melontarkannya.
Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI) menyampaikan ajakan untuk memulihkan kondisi demokrasi. Puluhan guru besar itu membacakan seruan kebangsaan bertajuk Genderang UI Bertalu Kembali di kampus mereka di Depok, Jumat (2/2).
’’Negeri kami tampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kekuasaan, nihil etika, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa, serta merampas akses keadilan kelompok miskin terhadap hak pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan berbagai kelayakan hidup,” kata Ketua DGB UI Prof Harkristuti Harkrisnowo.
Dalam tataran pembangunan, pihaknya juga menilai banyak yang keluar dari ketentuan. Pembangunan, lanjutnya, dilakukan tanpa adanya akal budi dan di bawah kendali nafsu.
’’Mereka lupa bahwa di dalam hutan, di pinggir sungai, danau, dan pantai ada orang-orang, flora dan fauna, serta keberlangsungan kebudayaan masyarakat adat bangsa kita. Kami cemas kegentingan saat ini akan bisa menghancurkan masa depan bangsa Indonesia,” terangnya.
Mereka juga melihat adanya paksaan untuk memilih calon tertentu dalam Pemilu 2024. DGB UI mengajak semua pihak untuk bersama melawan penindasan berbentuk ancaman kebebasan berekspresi. ’’Menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri dibebaskan dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon,” katanya.
Dia juga mengajak seluruh perguruan tinggi di Indonesia mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara. Sekaligus juga penghitungannya di wilayah masing-masing.
Dari Padang, Sumatera Barat, sekitar seratus civitas academica Universitas Andalas (Unand) menyuarakan aspirasi mereka lewat Manifesto untuk Penyelamatan Bangsa di depan Convention Hall Unand. Tak sekadar berbicara, juga diutarakan berbentuk puisi bentuk protes terhadap sepak terjang Presiden Joko Widodo yang dinilai terlalu dalam mencemplungkan diri dalam dinamika Pilpres dan Pemilu 2024.
’’Bau busuk kelahiran oligarki baru melalui politik dinasti semakin kuat tercium. Intervensi penguasa terhadap Mahkamah Konstitusi, ketidaknetralan penyelenggara pemilu, dan tidak independennya pejabat publik dari tingkat kementerian hingga kepala desa menjadi pemandangan ironis dalam tatanan demokrasi,” ujar Guru Besar Fakultas Pertanian Unand Prof Ir Rudi Febriamansyah dalam orasinya.
Dr Hary Efendi, salah seorang penggagas kegiatan, menambahkan, kegiatan tersebut wujud keprihatinan terkait dengan kondisi Indonesia yang saat ini dianggap tidak baik-baik saja.
’’Turunnya kampus-kampus di pelosok negeri kita tentu sebagai bukti bahwasanya kita memiliki sinyal yang sama bahwa negara kita tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Sehingga kami turun ke jalan hari ini (kemarin, red) menyatakan sikap dan mudah-mudahan didengar oleh pemangku kekuasaan hari ini,” katanya.
IKA FISIP Unri Buka Posko Pengaduan
Sementara itu, Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Unri (Unri) menggelar jumpa pers sekaligus Deklarasi Penyelamatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Jumat (2/2). Hal ini sebagai respons dari dinamika politik para elite di ibu kota menjelang pemilu akhir-akhir ini yang terjadi.
IKA FISIP Unri menilai ada kevulgaran, ketiadaan etika, dan hal-hal yang mencenderai pemilu yang adil dan bermartabat yang dilakukan elite politik nasional. Ketua IKA Unri Moris Adidi Yogia didampingi Ketua Harian Rahmat Gusra, Wakil Ketua Jenewar Efendi, dan Sekretaris IKA FISIP Unri Deny Rendra memimpin langsung deklarasi yang digelar di Sekretariat IKA FISIP Unri di Kota Pekanbaru.
Jenewar dalam pemarannya sebelum deklarasi menyebutkan, mereka mewakili kegelisahan sebagian besar masyarakat atas tingkah polah elite politik, terutama Presiden Joko Widodo yang dinilainya tidak mencontohkan etika berpolitik yang baik sebagai pemimpin negara sekaligus penyelenggara negara.
‘’Ada etika politik yang negatif dan barbarterlihat kasat mata oleh seorang Kepala Negara yang seharusnya negarawan. Berdiri di tengah seluruh rakyat Indonesia, telah melakukan tindakan yang tidak beretika. Membagikan bantuan sosial di Istana setelah sebelumnya menyatakan cawe-cawe lalu kemudian menyatakan dukungan kepada salah satu capres di depan publik,’’ kata Jenewar.
Disambung Moris, yang juga seorang akademisi dan Ahli Kebijakan Publik, hal-hal yang dilakukan Presiden berimplikasi negatif secara luas. Di mana atas pernyataan dan perbuatannya, para penyelenggara negara hingga ke daerah-daerah, bahkan para kepala desa, terang-terangan melakukan deklarasi dukungan terhadap salah satu capres.
IKA FISIP Unri mendapati hal itu juga telah terjadi di beberapa daerah di Riau, yang dinilai Moris sebagai indikator mundurnya nilai-nilai demokrasi. Dalam pesta demokrasi, kata Moris, harusnya masyarakat bergembira bebas dari tekanan dan intimidasi. Atas dasar itulah, sebut Moris, IKA FISIP Unri menyatakan Indonesia saat ini sedang dalam keadaan darurat demokrasi.
‘’Untuk menjamin sebuah pemilu yang berintegritas setidaknya diperlukan regulasi yang jelas dan tegas, peserta pemilu yang taat aturan, penyelenggara yang kompeten, pemilih yang cerdas dan birokrasi yang bersih,’’ ungkap Moris dalam deklarasi itu.
Pemilu 2024 yang segera akan digelar dipandang perlu menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat . Kondisi-kondisi sosial politik di tengah masyarakat dalam upaya para elite politik meraih suara dirasa sudah mengalami kemunduran dari prinsip etika, prinsip keadilan dan kejujuran.
Menanggapi hal tersebut, lanjut Moris, IKA FISIP Unri menyatakan sikap dengan mengajak masyarakat Indonesia untuk terlibat memastikan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan aman dengan berani bersuara lantang menolak tegas segala bentuk intimadasi elite-elite politik dan kekuasaan.
‘’Menuntut seluruh pejabat politik, pejabat publik, dan penyelenggara negara lainnya yang terlibat sebagai peserta maupun sebagai tim pemenangan untuk mengundurkan diri dari jabatannya,’’ ungkapnya.
IKA FISIP Unri juga mendesak penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan KPU untuk bersikap tegas terhadap seluruh aturan dan menindak tegas terhadap seluruh pelanggaran.’’Layaknya sebuah pesta, harusnya pemilihan umum menyenangkan. Bukan menakutkan,’’ ujar Moris.
Usai deklarasi, Ketua Harian FISIP Unri Rahmat Gusra menyatakan sejak deklarasi tersebut, pihaknya membuka Posko Pengaduan Pelanggaran Pemilu 2024 dan siap mendampingi sekaligus merahasiakan identitas pelapor.
‘’Kita melihat banyak aduan tidak teregister, ada juga yang ditolak karena disebut tidak cukup bukti. Kita buka poskop, setiap ada pengaduan akan kita publis ke publik,’’ ungkat Rahmat.
Masyarakat bisa melakukan pelaporan atau pengaduan pelanggaran Pemilu ke Posko Pengaduan Pelanggaran Pemilu 2024 IKA FISIP Unri di Jalan Pakis, Perumahan Arengka Indah No 7, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Masyarakat juga bisa langsung melakukan pengaduan ke nomor kontak Tim Pengaduan Pemilu IKA FISIP Unri ke nomor 0877 5042 0784.
Di sisi lain, kelompok masyarakat yang tergabung dalam Maklumat Alumni Peruguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Indonesia menilai, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah mencederai demokrasi pada Pemilu 2024 ini. Mereka berpendapat selama ini Jokowi kerap kali disudutkan.
Alumni Universitas Trisakti Tommy Rahaditia merasa aneh dengan maraknya narasi negatif kepada Jokowi. Atas dasar itulah, para alumni ini berkumpul dan bersuara atas narasi yang jauh dari koridor kritikan.
“Kita berkumpul, menyikapi narasi-narasi negatif yang menyudutkan Presiden Jokowi. Indonesia saat ini sedang dalam kondisi baik-baik saja, tetap pada koridor,” kata Tommy di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat (2/2).
Tommy juga menyayangkan, maraknya penggunaan simbol universitas ketika melayangkan narasi negatif tersebut. Menurutnya, penggunaan simbol itu ada aturannya dan tidak bisa digunakan sembarangan. “Kalangan kampus seharusnya netral, tidak melakukan politik praktis. Ada aturan main kalau memakai simbol,” ucap Tommy.
Jika ingin melakukan sebuah protes, Tommy berpendapat, pemerintah sudah menyediakan tempat untuk melakukan demo. Seperti, di depan gedung DPR RI, hingga di kawasan Patung Kuda, Monas (Monumen Nasional).
“Kita mengawal proses reformasi yang sudah berjalan 25 tahun lebih. Reformasi itu, sejauh ini sudah disusun baik, kami akan mengawal proses reformasi ini sampai tuntas,” ujar Tommy.
Diketahui, baru-baru ini viral poster digital berisi rencana aksi demonstrasi bertajuk ‘Geruduk Istana’ dengan tuntutan menurunkan Presiden Jokowi. Dalam poster digital itu, terlihat banyak organisasi kemahasiswaan yang dicantumkan.
Dalam poster itu menarasikan, tuntutan mendesak MPR RI menggelar Sidang Istimewa menurunkan Jokowi. Mahasiswa yang bakal hadir disebutkan, mencapai 100 ribu orang dengan dress code pita hitam.
Pada bagian bawah poster digital itu tercantum logo-logo organisasi kemahasiswaan antara lain HMI, PMII, GMKI, GMNI, PMKRI. Kemudian, KAMMI, IMM, BEM UI, BEM UGM, BEM ITB, dan lainnya.
Lantas bagaimana tanggapan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait petisi terhadap dirinya? “Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silakan,” ujar Presiden singkat usai menghadiri pembukaan Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2).
Presiden Jokowi mendorong semua pihak, termasuk GP Ansor, untuk berkomitmen memastikan pemilu berlangsung secara demokratis. Jokowi mengatakan, pemilu harus dipastikan berlangsung aman dan tertib serta transparan.
Yang paling penting, pemilu harus menggembirakan, tidak meresahkan, tidak menakutkan, dan tidak mengkhawatirkan. Kepala negara juga menekankan bahwa persatuan dan keutuhan bangsa harus ditempatkan di atas segalanya.
Menurut dia, GP Ansor harus menjadi garda terdepan untuk menjaga persaudaraan dan keutuhan Indonesia serta aktif mendinginkan suasana menjelang pemilu.
Jokowi mengatakan, jika tensi politik naik, harus aktif mendinginkan. ’’Untuk memberikan klarifikasi juga penting agar masyarakat tidak terseret pada berita-berita bohong, berita hoaks yang merugikan kita semuanya,’’ paparnya.
Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Jumat (2/2) mengatakan, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi, maupun kritik harus dihormati.
“Bapak Presiden juga telah menegaskan freedom of speech adalah hak demokrasi. Kritik adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di negara kita,” ujar Ari.
Ari menyebutkan, perbedaan pendapat, perbedaan perspektif, perbedaan pilihan politik adalah sesuatu yang sangat wajar dalam demokrasi, terlebih pada tahun politik, menjelang pemilu, pertarungan opini pasti terjadi.
“Akhir-akhir ini, terlihat ada upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik. Namun, ada baiknya kontestasi politik, termasuk dalam pertarungan opini, dibangun dalam kultur dialog yang substantif dan perdebatan yang sehat,” tutur Ari Dwipayana.
Ari menegaskan bahwa Presiden Widodo tetap berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan koridor konstitusi.(bry/lum/mia/y/c17/ttg/bay/end/jpg)
