PEKANBARU (RIAUPOS.CO)- Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto memimpin rapat evaluasi kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2024 pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Kamis (30/5). Rapat ini juga diikuti Pj Sekdaprov Riau Indra SE dan dihadiri oleh seluruh kepala OPD di lingkungan Pemprov Riau. 

“Kami sudah melaksanakan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan program tahun 2024. Karena saat ini sudah bulan Mei dan beberapa hari lagi akan masuk bulan Juni 2024,” kata Pj Sekdaprov Riau Indra.

Indra mengatakan, evaluasi kegiatan APBD dilakukan untuk mengetahui sejauh mana realisasi pelaksanaan kegiatan tahun 2024 di masing-masing OPD Pemprov Riau.

“Berdasarkan hasil evaluasi ini, kami dapat informasi bahwa rekapitulasi realisasi keuangan kita baru mencapai 21 persen. Sementara untuk realisasi fisik di angka 34 persen. Tentu ini harus menjadi perhatian OPD,” sebutnya.

Karena itu, dengan dilakukan evaluasi tersebut, maka pihaknya bisa melihat kendala-kendala yang dialami OPD. Sehingga bisa dicarikan solusi dan strategi untuk menggesa target realisasi kegiatan keuangan dan fisik.

“Yang jelas segera kita inventarisir persoalan maupun kendala yang ada, dan kita dorong OPD supaya bisa mencapai target-target yang sudah kita tetapkan,” ujarnya.

Ditanya apa kendala realisasi kuangan maupun fisik masih tergolong rendah, Indra menyatakan salah satu kendalanya adalah masih banyak kegiatan dalam proses tender di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Riau.

“Kemudian persoalan lain ada beberapa kegiatan fisik yang perencanaan berbarengan dengan kontruksi, sehingga perlu dilakukan proses tender perencanaan terlebih dahulu, baru diikuti dengan proses tender kontruksi,” sebutnya.

baru mendapat informasi terkait petunjuk pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari kementerian terkait. Hal ini juga memengaruhi realisasi kegiatan.

“Jadi itu beberapa kendala yang kita hadapi dan sudah kami lakukan evaluasi dan kita carikan solusikan. Intinya kita minta rekan-rekan OPD menggesa kegiatan tahun 2024 sesuai aturan yang berlaku supaya bisa tercapai target,” pintanya.(gem)

Laporan SOLEH SAPUTRA, Pekanbaru

PEKANBARU (RIAUPOS.CO)- Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto memimpin rapat evaluasi kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2024 pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Kamis (30/5). Rapat ini juga diikuti Pj Sekdaprov Riau Indra SE dan dihadiri oleh seluruh kepala OPD di lingkungan Pemprov Riau. 

“Kami sudah melaksanakan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan program tahun 2024. Karena saat ini sudah bulan Mei dan beberapa hari lagi akan masuk bulan Juni 2024,” kata Pj Sekdaprov Riau Indra.

Indra mengatakan, evaluasi kegiatan APBD dilakukan untuk mengetahui sejauh mana realisasi pelaksanaan kegiatan tahun 2024 di masing-masing OPD Pemprov Riau.

“Berdasarkan hasil evaluasi ini, kami dapat informasi bahwa rekapitulasi realisasi keuangan kita baru mencapai 21 persen. Sementara untuk realisasi fisik di angka 34 persen. Tentu ini harus menjadi perhatian OPD,” sebutnya.

Karena itu, dengan dilakukan evaluasi tersebut, maka pihaknya bisa melihat kendala-kendala yang dialami OPD. Sehingga bisa dicarikan solusi dan strategi untuk menggesa target realisasi kegiatan keuangan dan fisik.

“Yang jelas segera kita inventarisir persoalan maupun kendala yang ada, dan kita dorong OPD supaya bisa mencapai target-target yang sudah kita tetapkan,” ujarnya.

Ditanya apa kendala realisasi kuangan maupun fisik masih tergolong rendah, Indra menyatakan salah satu kendalanya adalah masih banyak kegiatan dalam proses tender di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Riau.

“Kemudian persoalan lain ada beberapa kegiatan fisik yang perencanaan berbarengan dengan kontruksi, sehingga perlu dilakukan proses tender perencanaan terlebih dahulu, baru diikuti dengan proses tender kontruksi,” sebutnya.

baru mendapat informasi terkait petunjuk pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari kementerian terkait. Hal ini juga memengaruhi realisasi kegiatan.

“Jadi itu beberapa kendala yang kita hadapi dan sudah kami lakukan evaluasi dan kita carikan solusikan. Intinya kita minta rekan-rekan OPD menggesa kegiatan tahun 2024 sesuai aturan yang berlaku supaya bisa tercapai target,” pintanya.(gem)

Laporan SOLEH SAPUTRA, Pekanbaru

PEKANBARU (RIAUPOS.CO)- Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto memimpin rapat evaluasi kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2024 pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Kamis (30/5). Rapat ini juga diikuti Pj Sekdaprov Riau Indra SE dan dihadiri oleh seluruh kepala OPD di lingkungan Pemprov Riau. 

“Kami sudah melaksanakan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan program tahun 2024. Karena saat ini sudah bulan Mei dan beberapa hari lagi akan masuk bulan Juni 2024,” kata Pj Sekdaprov Riau Indra.

Indra mengatakan, evaluasi kegiatan APBD dilakukan untuk mengetahui sejauh mana realisasi pelaksanaan kegiatan tahun 2024 di masing-masing OPD Pemprov Riau.

“Berdasarkan hasil evaluasi ini, kami dapat informasi bahwa rekapitulasi realisasi keuangan kita baru mencapai 21 persen. Sementara untuk realisasi fisik di angka 34 persen. Tentu ini harus menjadi perhatian OPD,” sebutnya.

Karena itu, dengan dilakukan evaluasi tersebut, maka pihaknya bisa melihat kendala-kendala yang dialami OPD. Sehingga bisa dicarikan solusi dan strategi untuk menggesa target realisasi kegiatan keuangan dan fisik.

“Yang jelas segera kita inventarisir persoalan maupun kendala yang ada, dan kita dorong OPD supaya bisa mencapai target-target yang sudah kita tetapkan,” ujarnya.

Ditanya apa kendala realisasi kuangan maupun fisik masih tergolong rendah, Indra menyatakan salah satu kendalanya adalah masih banyak kegiatan dalam proses tender di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Riau.

“Kemudian persoalan lain ada beberapa kegiatan fisik yang perencanaan berbarengan dengan kontruksi, sehingga perlu dilakukan proses tender perencanaan terlebih dahulu, baru diikuti dengan proses tender kontruksi,” sebutnya.

baru mendapat informasi terkait petunjuk pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari kementerian terkait. Hal ini juga memengaruhi realisasi kegiatan.

“Jadi itu beberapa kendala yang kita hadapi dan sudah kami lakukan evaluasi dan kita carikan solusikan. Intinya kita minta rekan-rekan OPD menggesa kegiatan tahun 2024 sesuai aturan yang berlaku supaya bisa tercapai target,” pintanya.(gem)

Laporan SOLEH SAPUTRA, Pekanbaru

PEKANBARU (RIAUPOS.CO)- Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto memimpin rapat evaluasi kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2024 pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Kamis (30/5). Rapat ini juga diikuti Pj Sekdaprov Riau Indra SE dan dihadiri oleh seluruh kepala OPD di lingkungan Pemprov Riau. 

“Kami sudah melaksanakan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan program tahun 2024. Karena saat ini sudah bulan Mei dan beberapa hari lagi akan masuk bulan Juni 2024,” kata Pj Sekdaprov Riau Indra.

Indra mengatakan, evaluasi kegiatan APBD dilakukan untuk mengetahui sejauh mana realisasi pelaksanaan kegiatan tahun 2024 di masing-masing OPD Pemprov Riau.

“Berdasarkan hasil evaluasi ini, kami dapat informasi bahwa rekapitulasi realisasi keuangan kita baru mencapai 21 persen. Sementara untuk realisasi fisik di angka 34 persen. Tentu ini harus menjadi perhatian OPD,” sebutnya.

Karena itu, dengan dilakukan evaluasi tersebut, maka pihaknya bisa melihat kendala-kendala yang dialami OPD. Sehingga bisa dicarikan solusi dan strategi untuk menggesa target realisasi kegiatan keuangan dan fisik.

“Yang jelas segera kita inventarisir persoalan maupun kendala yang ada, dan kita dorong OPD supaya bisa mencapai target-target yang sudah kita tetapkan,” ujarnya.

Ditanya apa kendala realisasi kuangan maupun fisik masih tergolong rendah, Indra menyatakan salah satu kendalanya adalah masih banyak kegiatan dalam proses tender di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Riau.

“Kemudian persoalan lain ada beberapa kegiatan fisik yang perencanaan berbarengan dengan kontruksi, sehingga perlu dilakukan proses tender perencanaan terlebih dahulu, baru diikuti dengan proses tender kontruksi,” sebutnya.

baru mendapat informasi terkait petunjuk pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari kementerian terkait. Hal ini juga memengaruhi realisasi kegiatan.

“Jadi itu beberapa kendala yang kita hadapi dan sudah kami lakukan evaluasi dan kita carikan solusikan. Intinya kita minta rekan-rekan OPD menggesa kegiatan tahun 2024 sesuai aturan yang berlaku supaya bisa tercapai target,” pintanya.(gem)

Laporan SOLEH SAPUTRA, Pekanbaru