PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pemerintah resmi menetapakan perpanjangan masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Untuk Pekanbaru sendiri, PPKM level 4 masih dilaksanakan hingga 6 September 2021. Namun begitu, pemerintah kota sedikit memberi kelonggaran bagi sektor yang berhubungan dengan ekonomi. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho menyarankan agar pemerintah kota membentuk satgas percepatan pemulihan ekonomi.
Menurut dia, pembentukan satgas sejak dini sebagai persiapan pemko bila level PPKM di Kota Bertuah diturunkan. Ia menjabarkan, PPKM level 4 lanjutan dilaksanakam hingga 6 September 2021. Saat ini jumlah kasus di sejumlah daerah sudah mengalami penurunan.
"Bila kita hitung dari hari ini sampai 6 September itu ada sekitar dua pekan lagi. Dua pekan ini persiapan. Mulai pembentukan satgas, langkah serta target yang akan diambil. Sampai kepada kemungkinan untuk pelibatan satgas dalam recofusing anggaran," ujar Agung kepada Riau Pos, Rabu (25/8).
Lebih jauh disampaikan dia, saat ini seluruh aktivitas perekonomian masih stagnan. Bahkan hampir bisa dikatakan bahwa situasi ekonomi di berbagai wilayah terdampak masih lesu. Mulai dari pasar tradisional, pedagang kaki lima hingga sekelas mal.
Maka dari itu menurut dia, beberapa sektor yang dianggap paling perlu untuk diselamatkan harus dibuatkan program stimulus oleh satgas agar gairah ekonomi bisa membaik. "Kita harus belajar dari pengalaman selama ini. Jangan ketika waktunya tiba, baru dibuat program kerja. Meski tidak dikatakan terlambat, tapi kan ada waktu yang terbuang sia-sia. Seharusnya pemerintah daerah bisa memanfaatkan momentum saat ini," tuturnya.
Ia melanjutkan, nantinya satgas yang dibentuk oleh pemerintah kota/kabupaten dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi. Bisa melaui Biro Ekonomi Setdaprov Riau bisa juga langsung dipimpin sekdaprov. Kolaborasi tersebut diyakini dia akan berhasil. Karena menurut dia tidak akan ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan bila dikerjakan secara bersama-sama dan berkolaborasi.
"Mungkin nanti pemprov dan pemkab/pemkot bisa sharing budget dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi. Saya rasa tidak akan memakan anggaran besar. Saya beri contoh, pemprov menganggarkan Rp5 miliar bantuan untuk daerah. Ditambah dari pemkab/pemkot Rp10 miliar. Total ada Rp15 miliar untuk satu daerah. Kemudian tinggal dibagi, sektor apa yang paing penting untuk diberikan stimulus," paparnya.
Dari Rp15 miliar tersebut, sambung Agung memberikan contoh, setidaknya dapat memberikan bantuak sebesar Rp1,5 juta untuk 150 ribu pelaku UMKM atau pedagang kaki lima. Itu baru sebatas hitungan kasar. Nantinya, satgas yang sudah dibentuk bisa mengatur pola pemberian bantuan termasuk besaran nominal yang akan diberikan.
"Sebagai contoh, misalkan dipolarisasi bantuan untuk PKL itu Rp1,5 juta per PKL. Kali misalkan 5 ribu PKL. Selebihnya dipecah untuk bantuan UMKM, pekerja yang dirumahkan dan beberapa kategori masyarakat yang terdampak. Saya yakin ini bisa menjadi salah satu cara efektif untuk percepatan ekonomi," tuntasnya.(nda)
