PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana (PB) 2024 digelar di Pullman Bandung Grand Central, Jawa Barat, Rabu (24/4). Rakornas yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB Indonesia ini dibuka secara resmi Wakil Presi-den RI KH Ma’aruf Amin.

Dalam kegiatan ini, hadir juga Penjabat Gubernur Riau SF Hariyanto.

Wapres Ma’ruf Amin mengingatkan supaya segenap pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah dituntut untuk berkomitmen dan meningkatkan kapasitasnya guna melindungi masyarakat dari risiko bencana. “Penurunan risiko bencana sepatutnya menjadi salah satu indikator kinerja kepala daerah,” ujar KH Ma’ruf Amin.

Ma’ruf Amin menyampaikan lima arahan agar dijadikan perhatian dalam penanggulangan bencana. Pertama, kembangkan industrialisasi penanggulangan kebencanaan dengan penerapan teknologi dan inovasi.  Kedua, lakukan pemetaan risiko bencana secara tepat dan valid. Dalam pemetaan risiko ini, integrasi, hasil dalam perencanaan, dan implementasi terkait penataan ruang lingkungan hidup dan sumber daya alam menjadi penting untuk mengendalikan risiko bencana yang ada, sekaligus mengurangi timbulnya risiko bencana baru.

Ketiga, perkuat pelayanan kebencanaan. Utamanya melalui penguatan kelembagaan BPBD, baik dalam hal kewenangan, kompetensi, sumber daya manusia, logistik, serta peralatan. Keempat, terapkan kebijakan dan upaya pemulihan pasca bencana. Wapres meminta untuk memastikan adanya pembagian peran antara pusat dan daerah secara proporsional dalam rangka membangun ketangguhan dan kemandirian masyarakat, dan mengurangi risiko bencana di masa yang akan datang

Kelima, susun dan rencanakan pembiayaan kegiatan penanggulangan bencana secara integratif dan tidak tumpang tindih. “Saya minta jalankan skema pembiayaan penanggulangan bencana dijalankan untuk mengatasi kesenjangan anggaran penanggulangan bencana di daerah, salah satunya bisa dilakukan melalui pendayagunaan dana bersama penanggulangan bencana untuk daerah yang disesuaikan dengan tingkat risikonya,” katanya.

Wapres juga meminta agar manfaatkan perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan untuk memantau potensi bencana mengembangkan sistem peringatan dini, meningkatkan kapasitas mitigasi bencana, serta meminimalisasi risiko bencana.

Sementara itu, Pj Gubri SF Hariyanto menegaskan, Pemprov Riau siap menindaklanjuti arahan Wapres Ma’ruf Amin  terkait penanggulangan bencana di daerah. “Tadi (kemarin, red) ada lima arahan yang disampaikan Wapres terkait upaya pemerintah dalam menanggulangi bencana. Tentunya, kita di daerah siap  mendukung dan menjalankan arahan tersebut,” ujarnya.

Pj Gubri menegaskan, lima arahan Wapres yang harus menjadi perhatian dalam penanggulangan bencana itu di antaranya, kembangkan industrialisasi penanggulangan kebencanaan dengan penerapan teknologi dan inovasi. “Wapres meminta agar memanfaatkan perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan untuk memantau potensi bencana. Mengembangkan sistem peringatan dini, meningkatkan kapasitas mitigasi bencana, dan meminimalisasi risiko bencana,” katanya.

Untuk hal ini sebut SF Hariyanto, Wapres meminta pemerintah daerah menjalankan skema pembiayaan penanggulangan bencana dijalankan untuk mengatasi kesenjangan anggaran penanggulangan bencana di daerah. Salah satunya bisa dilakukan melalui pendayagunaan dana bersama penanggulangan bencana untuk daerah, yang disesuaikan dengan tingkat risikonya.(adv/dof)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana (PB) 2024 digelar di Pullman Bandung Grand Central, Jawa Barat, Rabu (24/4). Rakornas yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB Indonesia ini dibuka secara resmi Wakil Presi-den RI KH Ma’aruf Amin.

Dalam kegiatan ini, hadir juga Penjabat Gubernur Riau SF Hariyanto.

Wapres Ma’ruf Amin mengingatkan supaya segenap pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah dituntut untuk berkomitmen dan meningkatkan kapasitasnya guna melindungi masyarakat dari risiko bencana. “Penurunan risiko bencana sepatutnya menjadi salah satu indikator kinerja kepala daerah,” ujar KH Ma’ruf Amin.

Ma’ruf Amin menyampaikan lima arahan agar dijadikan perhatian dalam penanggulangan bencana. Pertama, kembangkan industrialisasi penanggulangan kebencanaan dengan penerapan teknologi dan inovasi.  Kedua, lakukan pemetaan risiko bencana secara tepat dan valid. Dalam pemetaan risiko ini, integrasi, hasil dalam perencanaan, dan implementasi terkait penataan ruang lingkungan hidup dan sumber daya alam menjadi penting untuk mengendalikan risiko bencana yang ada, sekaligus mengurangi timbulnya risiko bencana baru.

Ketiga, perkuat pelayanan kebencanaan. Utamanya melalui penguatan kelembagaan BPBD, baik dalam hal kewenangan, kompetensi, sumber daya manusia, logistik, serta peralatan. Keempat, terapkan kebijakan dan upaya pemulihan pasca bencana. Wapres meminta untuk memastikan adanya pembagian peran antara pusat dan daerah secara proporsional dalam rangka membangun ketangguhan dan kemandirian masyarakat, dan mengurangi risiko bencana di masa yang akan datang

Kelima, susun dan rencanakan pembiayaan kegiatan penanggulangan bencana secara integratif dan tidak tumpang tindih. “Saya minta jalankan skema pembiayaan penanggulangan bencana dijalankan untuk mengatasi kesenjangan anggaran penanggulangan bencana di daerah, salah satunya bisa dilakukan melalui pendayagunaan dana bersama penanggulangan bencana untuk daerah yang disesuaikan dengan tingkat risikonya,” katanya.

Wapres juga meminta agar manfaatkan perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan untuk memantau potensi bencana mengembangkan sistem peringatan dini, meningkatkan kapasitas mitigasi bencana, serta meminimalisasi risiko bencana.

Sementara itu, Pj Gubri SF Hariyanto menegaskan, Pemprov Riau siap menindaklanjuti arahan Wapres Ma’ruf Amin  terkait penanggulangan bencana di daerah. “Tadi (kemarin, red) ada lima arahan yang disampaikan Wapres terkait upaya pemerintah dalam menanggulangi bencana. Tentunya, kita di daerah siap  mendukung dan menjalankan arahan tersebut,” ujarnya.

Pj Gubri menegaskan, lima arahan Wapres yang harus menjadi perhatian dalam penanggulangan bencana itu di antaranya, kembangkan industrialisasi penanggulangan kebencanaan dengan penerapan teknologi dan inovasi. “Wapres meminta agar memanfaatkan perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan untuk memantau potensi bencana. Mengembangkan sistem peringatan dini, meningkatkan kapasitas mitigasi bencana, dan meminimalisasi risiko bencana,” katanya.

Untuk hal ini sebut SF Hariyanto, Wapres meminta pemerintah daerah menjalankan skema pembiayaan penanggulangan bencana dijalankan untuk mengatasi kesenjangan anggaran penanggulangan bencana di daerah. Salah satunya bisa dilakukan melalui pendayagunaan dana bersama penanggulangan bencana untuk daerah, yang disesuaikan dengan tingkat risikonya.(adv/dof)