PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – DARI 13 pemerintahan daerah di Provinsi Riau, tak satu pun yang bebas dari kasus korupsi. Hal ini ditegaskan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau Evenri Sihombing usai dilantik Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid di Gedung Daerah Jalan Diponegoro Pekanbaru, Senin (11/8). 

Sebagai langkah awal dalam bertugas, Evenri akan mendorong penguatan pengendalian sistem internal, dalam rangka mencegah kejadian korupsi di daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

‘’Mulai dari perencanaan, anggaran sampai pada pelaksanaan. Karena ternyata dari 13 pemerintah daerah, tidak ada satu pun pemerintah daerah yang bebas dari kasus korupsi. Artinya ini menjadi atensi saya dan juga menjadi arahan pimpinan. Kami akan melakukan kolaborasi dengan Inspektorat Riau, jadi itu yang akan kita didorong dalam waktu dekat ini,’’ ujar Evenri.

Pengukuhan Kepala BPKP Riau yang baru ini berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor:KP.01.03/KEP-327/K/SU/2025. Evenri Sihombing sebelumnya menjabat sebagai Direktur Investigasi I BPKP RI. Ia menggantikan Kwinhatmaka sebagai Kepala BPKP Riau yang lama.

Atas nama pemerintah dan masyarakat Riau, Gubri Abdul Wahid mengucapkan selamat atas dilantiknya Kepala BPKP Provinsi Riau yang baru. Gubri berharap Evenri Sihombing dapat segera beradaptasi dan melakukan sinergi yang terintegrasi dan berkesinambungan dengan seluruh wilayah di Provinsi Riau.

‘’Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,’’ ungkap Gubri.

Kemudian Abdul Wahid juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kepala BPKP Riau yang lama, Kwinhatmaka atas kerja samanya selama ini. Ia berharap ke depan, BPKP Riau tetap menjadi mitra dalam mewujudkan iklim pemerintah yang baik dan mencegah terjadinya praktik KKN.

‘’Terima kasih telah membantu Pemprov memperkuat tata kelola dan meningkatkan akuntabilitas,’’ ucapnya.

Ditambahkan Evenri Sihombing, pihaknya siap mengawal perbaikan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.(hen)

Laporan SOLEH SAPUTRA, Pekanbaru

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – DARI 13 pemerintahan daerah di Provinsi Riau, tak satu pun yang bebas dari kasus korupsi. Hal ini ditegaskan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau Evenri Sihombing usai dilantik Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid di Gedung Daerah Jalan Diponegoro Pekanbaru, Senin (11/8). 

Sebagai langkah awal dalam bertugas, Evenri akan mendorong penguatan pengendalian sistem internal, dalam rangka mencegah kejadian korupsi di daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

‘’Mulai dari perencanaan, anggaran sampai pada pelaksanaan. Karena ternyata dari 13 pemerintah daerah, tidak ada satu pun pemerintah daerah yang bebas dari kasus korupsi. Artinya ini menjadi atensi saya dan juga menjadi arahan pimpinan. Kami akan melakukan kolaborasi dengan Inspektorat Riau, jadi itu yang akan kita didorong dalam waktu dekat ini,’’ ujar Evenri.

Pengukuhan Kepala BPKP Riau yang baru ini berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor:KP.01.03/KEP-327/K/SU/2025. Evenri Sihombing sebelumnya menjabat sebagai Direktur Investigasi I BPKP RI. Ia menggantikan Kwinhatmaka sebagai Kepala BPKP Riau yang lama.

Atas nama pemerintah dan masyarakat Riau, Gubri Abdul Wahid mengucapkan selamat atas dilantiknya Kepala BPKP Provinsi Riau yang baru. Gubri berharap Evenri Sihombing dapat segera beradaptasi dan melakukan sinergi yang terintegrasi dan berkesinambungan dengan seluruh wilayah di Provinsi Riau.

‘’Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,’’ ungkap Gubri.

Kemudian Abdul Wahid juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kepala BPKP Riau yang lama, Kwinhatmaka atas kerja samanya selama ini. Ia berharap ke depan, BPKP Riau tetap menjadi mitra dalam mewujudkan iklim pemerintah yang baik dan mencegah terjadinya praktik KKN.

‘’Terima kasih telah membantu Pemprov memperkuat tata kelola dan meningkatkan akuntabilitas,’’ ucapnya.

Ditambahkan Evenri Sihombing, pihaknya siap mengawal perbaikan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.(hen)

Laporan SOLEH SAPUTRA, Pekanbaru