PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Perkebunan bersama dengan Pemerintah kabupaten/kota di Riau sudah menyelesaikan update luasan perkebunan kelapa sawit di Riau. Update luasan perkebunan tersebut dilakukan berkaitan dengan laporan dari dinas perkebunan kabupaten/kota terkait Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit yang dinilai masih rendah dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Syahrial Abdi melalui Sekretaris Supriadi mengatakan, update luasan perkebunan tersebut dilakukan karena dalam pembagian DBH Sawit parameter yang digunakan yakni luas perkebunan dan produksi. Di mana data yang digunakan pemerintah pusat dalam menghitung luasan kebun kelapa sawit di Riau yakni data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
alt=""Yamaha Alfa alfascorpii"“Karena itu terkait data luasan dan produksi kelapa sawit sudah diverifikasi ulang dan di-update bersama kawan-kawan dinas perkebunan kabupaten/kota di Riau,” katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, berdasarkan update data luasan perkebunan kelapa sawit di Riau tersebut. Menurutnya penambahan luasan perkebunan kelapa sawit di Riau cukup signifikan, hal tersebut diharapkan bisa menambah DBH sawit untuk Riau.
“Penambahan luasan perkebunan cukup siginifikan, namun memang untuk mengesahkannya perlu di SK kan oleh kementerian terkait,” sebutnya.
Saat ditanyakan apakah jika tahun ini sudah dilakukan update data, maka DBH sawit akan meningkat. Pihaknya juga tidak dapat memastikan, pasalnya dari informasi yang pihaknya dapatkan, alokasi DBH sawit tahun 2024 juga sudah keluar.
“Informasi yang kami dapat, alokasi DBH tahun 2024 juga sudah keluar. Dimana kalau untuk tahun 2023 alokasi DBH sawit seluruh Indonesia Rp3,4 triliun, sedangkan tahun depan Rp3 triliun kalau tak salah. Jadi malah justru berkurang,” ujarnya.
Pasalnya, menurut Supriadi, harga kelapa sawit tahun lalu lebih baik dari tahun ini. Dimana tahun ini relatif lebih rendah harga kelapa sawit sepanjang tahun, atau relatif tidak ada lonjakan harga seperti tahun lalu.
“Karena tahun lalu sempat terjadi lonjakan yang luar biasa pada harga CPO kita,” katanya.
Untuk diketahui, sesuai dengan PMK tentang DBH Kelapa Sawit Nomor 91/2023, Pemprov Riau penerima terbanyak DBH Kelapa Sawit yakni sebesar Rp83 miliar lebih. Disusul Kabupaten Indragiri Hilir menerima DBH Sawit sebanyak Rp43.397.030.000, Kabupaten Rokan Hilir Rp39.293.736.000. Kabupaten Bengkalis Rp22.160.404.000, Kabupaten lndragiri Hulu Rp27.305.271.000, Kabupaten Kampar Rp34.756.301.000.
Kabupaten Kuantan Singingi Rp16.998.738.000, Kabupaten Pelalawan Rp33.873.165.000. Kemudian Kabupaten Rokan Hulu Rp33.687.684.000, Kabupaten Siak Rp27.419.188.000, Kota Dumai Rp16.782.649.000, dan Kota Pekanbaru Rp13.227.487.000.
Terkait luas perkebunan kelapa sawit di Riau, data sebelumnya luasan kebun kelapa sawit di Riau mencapai 3,38 juta hektare. “Ini yang kami update untuk memperoleh alokasi DBH sawit yang lebih besar. Karena kalau tidak di update, yang akan kehilangan potensi pendapatan daerah adalah kita juga,” sebutnya.
Terkait data tersebut, pihaknya juga sudah mencoba melakukan update data menggunakan citra satelit dan hasilnya memang diketahui data luasan kebun kelapa sawit di Riau jauh di atas data yang dikeluarkan BPS.
“Selain itu, jika melihat pergerakan distribusi kecambah kelapa sawit dalam dua tahun terakhir sangat besar. Bisa jadi luasan kebun kelapa sawit di Riau sudah di atas 4 juta hektare. Namun untuk kepastiannya kita tunggu penetapan SK nya terlebih dahulu,” ujarnya.(gem)
Laporan SOLEH SAPUTRA, Pekanbaru
