PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Pekanbaru dengan nama Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah (JKPB) dinilai banyak memberi manfaat kepada masyarakat Kota Bertuah. Agar layanan kesehatan ini berjalan baik, semua puskesmas dan fasilitas keseharan (faskes) mitra tidak ada yang menolak masyarakat yang datang berobat.
”Kami selaku wakil rakyat di parlemen tentu berharap agar program UHC Pekanbaru ini berjalan sebagaimana mestinya. Karena ada banyak anggaran di sana untuk masyarakat. Kami minta jangan hanya lip service belaka, tapi buktikan, jangan ada masyarakat yang mengeluh, atau tidak mendapatkan layanan dengan baik,” kata anggota DPRD Kota Pekanbaru H Ervan kepada wartawan, Ahad (4/2).
Untuk itu, politisi Gerindra ini juga minta, selain terus melakukan sosialisasi ke bawah, baik kepada masyarakat maupun kepada penyedia faskes, baik itu puskesmas maupun rumah sakit swasta mitra pemerintah, atau bahkan RSD Madani dan RSUD Arifin Achmad. Pemerintah juga mesti melakukan pengawasan, dan juga harus ada sanksi tegas kepada faskes yang dikeluhkan masyarakat.
”Artinya, semua harus diawasi, dan juga diberi sanksi tegas. Karena saat ini tidak boleh ada lagi rumah sakit yang tidak paham dengan UCH, atau menolak pasien UHC yang berobat hanya dengan membawa KTP, layani maksimal,” tutur Ervan.
Menjawab banyak keraguan masyarakat kota Pekanbaru, Plt Kadis Kesehatan dr Arnaldo Eka Putra SpPD menegaskan bahwa fasilitas kesehatan (faskes) yakni rumah sakit yang sudah bermitra dengan pemko. 21 puskesmas pun dinyatakan siap menyukseskan program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah (JKPB) atau UCH bagi masyarakat.
”Termasuk program doctor on call, kami siap memberikan layanan terbaik,” katanya kepada wartawan.
Ditambahkannya, pelayanan yang dimaksud dalam 24 jam, tanpa membawa syarat apapun, selain KTP Kota Pekanbaru. ”Kami pastikan tidak ada (puskesmas, red) yang tidak paham soal JKPB atau UHC dan tidak boleh ada yang menolak lagi. Semuanya sudah ikut instruksi. Kami juga setiap saat mengawasinya,” kata lelaki yang akrab dipanggil Dokter Naldo ini.
Berdasarkan pernyataan dari Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun, bagi puskesmas yang berani menolak pasien doctor on call, maka kepala puskesmasnya akan dicopot langsung.
Ditegaskannya, sejak dirinya dipercaya menakhodai Diskes Pekanbaru, 2 Januari 2024 lalu, langsung tancap gas dan turun ke lapangan. Setiap hari road show ke Puskesmas dan rumah sakit, menyampaikan program Pj Wali Kota Muflihun, terutama soal UHC dan doctor on call.(gus)
