YERUSALEM (RIAUPOS.CO) – Kekejaman Israel terhadap Palestina seakan tak ada habisnya. Akses beribadah pun ikut terhalang. Terbaru, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberi lampu hijau atas rekomendasi Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir. Yakni terkait pembatasan akses ke Masjid Al Aqsa selama Ramadan bagi masyarakat Palestina yang bermukim di Israel.
Pembatasan itu sejatinya menuai pro dan kontra. Badan Keamanan Dalam Negeri Israel Shin Bet telah memperingatkan keputusan itu akan memperburuk ketegangan. Namun, Netanyahu tak bergeming.
Sejak serangan Israel ke Jalur Gaza Oktober tahun lalu, polisi Israel terus membatasi akses Masjid Al Aqsa bagi masyarakat Palestina di Israel, khususnya bagi mereka yang mengikuti ibadah salat Jumat. Seorang pejabat Dinas Wakaf Muslim di Yerusalem menyebut, pembatasan itu menjadi yang terlama sepanjang sejarah.
Dilansir dari Agence France Presse, Israel juga mengancam akan terus masuk lebih dalam dan membombardir Rafah selama Ramadan. Hal itu akan dilakukan jika para sandera yang ditahan Hamas tak kunjung dibebaskan.
’’Dunia harus tahu dan para pemimpin Hamas harus tahu, jika pada bulan Ramadan para sandera tidak berada di rumah, pertempuran akan berlanjut di mana-mana hingga mencakup wilayah Rafah,’’ jelas anggota kabinet perang Benny Gantz.
Kelompok pejuang Hamas menyebut, rencana Israel untuk membatasi akses ke Al Aqsa selama Ramadan sebagai cerminan kekejian zionis. Hamas juga menyebut kebijakan itu sebagai perang agama oleh elemen radikal pemerintah Israel terhadap rakyat Palestina. ’’Ledakan kemarahan menunggu untuk diledakkan di hadapan rezim pendudukan sebagai respons terhadap pembatasan ibadah di Masjid al-Aqsa selama Ramadan,’’ ujar anggota biro politik Hamas Izzat Al-Rishq dilansir Anadolu.
Terpisah, Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) menggelar sidang dengar pendapat mengenai pendudukan Israel atas Palestina di Den Haag, Belanda, kemarin (19/2). Hearing itu dilakukan untuk menanggapi permintaan Majelis Umum PBB agar ICJ memberikan pandangan hukum (advisory opinion) terkait konsekuensi hukum yang timbul dari kebijakan dan tindakan Israel di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk di Yerusalem Timur.
’’Rakyat Palestina mengalami penjajahan dan apartheid. Banyak orang sangat marah dengan kata-kata itu. Mereka seharusnya marah karena kenyataan yang kami alami,’’ Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki dalam pidatonya sebagaimana dikutip Al Jazeera.
Dia meminta ICJ untuk melakukan hal yang sama yakni mendukung hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. ’’Ini adalah waktu untuk mengakhiri standar ganda dalam menangani perjuangan Palestina,’’ ujarnya.(dee/bay/jpg)