Senin, 23 Juni 2025

Kapolri Ditantang Hukum Anak Buah yang Menganiaya Demonstran

 

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Sekretaris Jenderal Prodemokrasi atau Sekjen Prodem Satyo Purwanto berharap kepolisian berlaku adil ketika menegakkan hukum. Setidaknya, polisi bisa menindak anggota yang bertindak di luar prosedur ketika menangani rentetan demonstrasi di depan Gedung DPR dari Selasa (24/9) hingga Rabu (25/9).

Sebab, Satyo menduga polisi menggunakan kekuatan berlebihan saat menangani demonstrasi mahasiswa dan pelajar di depan Gedung DPR.

"Hendaknya Kapolri bisa berlaku adil dengan memberikan sanksi bagi anggotanya yang bertindak di luar prosedur dan melakukan pelanggaran hukum serta disiplin yang ada di Polri dalam penanganan demonstrasi mahasiswa dan pelajar," ungkap Satyo dalam pesan singkatnya kepada JPNN, Kamis (26/9).

Baca Juga:  Diisukan Jadi Dewan Pengawas KPK, Begini Tanggapan Ahok dan Antasari

Satyo menuturkan, polisi harusnya bisa belajar dari penanganan demonstrasi sebelumnya. Penanganan demonstrasi seharusnya mengedepankan sisi humanisme.

"Seharusnya Polri bisa segera mengubah kultur dan kebiasaan dengan memberikan efek jera bagi anggotanya yang kerap melakukan tindakan berlebihan saat penanganan demonstrasi yang rusuh sekalipun," lanjut dia.

Dia menekankan, penanganan demonstrasi yang mengedepankan kekuatan berlebihan jauh dari semangat profesional, modern, dan terpercaya atau Promoter. Diketahui, Promoter merupakan program yang diusung Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk memajukan Korps Bhayangkara. "Lalu bagaimana evaluasi program unggulan Kapolri yang dikenal dengan Promoter," timpal dia. (mg10/jpnn)
Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal

 

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Sekretaris Jenderal Prodemokrasi atau Sekjen Prodem Satyo Purwanto berharap kepolisian berlaku adil ketika menegakkan hukum. Setidaknya, polisi bisa menindak anggota yang bertindak di luar prosedur ketika menangani rentetan demonstrasi di depan Gedung DPR dari Selasa (24/9) hingga Rabu (25/9).

Sebab, Satyo menduga polisi menggunakan kekuatan berlebihan saat menangani demonstrasi mahasiswa dan pelajar di depan Gedung DPR.

"Hendaknya Kapolri bisa berlaku adil dengan memberikan sanksi bagi anggotanya yang bertindak di luar prosedur dan melakukan pelanggaran hukum serta disiplin yang ada di Polri dalam penanganan demonstrasi mahasiswa dan pelajar," ungkap Satyo dalam pesan singkatnya kepada JPNN, Kamis (26/9).

Baca Juga:  Raih Penghargaan Kapabilitas APIP Level 3 Penuh

Satyo menuturkan, polisi harusnya bisa belajar dari penanganan demonstrasi sebelumnya. Penanganan demonstrasi seharusnya mengedepankan sisi humanisme.

- Advertisement -

"Seharusnya Polri bisa segera mengubah kultur dan kebiasaan dengan memberikan efek jera bagi anggotanya yang kerap melakukan tindakan berlebihan saat penanganan demonstrasi yang rusuh sekalipun," lanjut dia.

Dia menekankan, penanganan demonstrasi yang mengedepankan kekuatan berlebihan jauh dari semangat profesional, modern, dan terpercaya atau Promoter. Diketahui, Promoter merupakan program yang diusung Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk memajukan Korps Bhayangkara. "Lalu bagaimana evaluasi program unggulan Kapolri yang dikenal dengan Promoter," timpal dia. (mg10/jpnn)
Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari

 

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Sekretaris Jenderal Prodemokrasi atau Sekjen Prodem Satyo Purwanto berharap kepolisian berlaku adil ketika menegakkan hukum. Setidaknya, polisi bisa menindak anggota yang bertindak di luar prosedur ketika menangani rentetan demonstrasi di depan Gedung DPR dari Selasa (24/9) hingga Rabu (25/9).

Sebab, Satyo menduga polisi menggunakan kekuatan berlebihan saat menangani demonstrasi mahasiswa dan pelajar di depan Gedung DPR.

"Hendaknya Kapolri bisa berlaku adil dengan memberikan sanksi bagi anggotanya yang bertindak di luar prosedur dan melakukan pelanggaran hukum serta disiplin yang ada di Polri dalam penanganan demonstrasi mahasiswa dan pelajar," ungkap Satyo dalam pesan singkatnya kepada JPNN, Kamis (26/9).

Baca Juga:  Pemkab Rohil Diharapkan Bebaskan Biaya BPHTB

Satyo menuturkan, polisi harusnya bisa belajar dari penanganan demonstrasi sebelumnya. Penanganan demonstrasi seharusnya mengedepankan sisi humanisme.

"Seharusnya Polri bisa segera mengubah kultur dan kebiasaan dengan memberikan efek jera bagi anggotanya yang kerap melakukan tindakan berlebihan saat penanganan demonstrasi yang rusuh sekalipun," lanjut dia.

Dia menekankan, penanganan demonstrasi yang mengedepankan kekuatan berlebihan jauh dari semangat profesional, modern, dan terpercaya atau Promoter. Diketahui, Promoter merupakan program yang diusung Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk memajukan Korps Bhayangkara. "Lalu bagaimana evaluasi program unggulan Kapolri yang dikenal dengan Promoter," timpal dia. (mg10/jpnn)
Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari