PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pengelolaan sampah Kota Pekanbaru yang masih amburadul memperlihatkan indikator kenihilan perencanaan penanganan sampah oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru. Hal ini disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Islam Riau (UIR) Dr Moris Adidiyogia.
Padahal menurut Moris, perencanaan adalah aspek vital dalam sebuah pengorganisasian dan juga dasar evaluasi pelaksanaan kegiatan atau kebijakan. Beberapa alasan dari DLHK Kota Pekanbaru soal permasalahan ini, termasuk alasan kekurangan armada, menurut Moris tidak bisa dijadikan alasan dalam pelaksanaan sebuah kegiatan.
"Kekurangan armada tidak bisa dijadikan alasan. Hal ini disebabkan lemahnya perencanaan di DLHK sehingga kekurangan armada dijadikan kambing hitam atas ketidakmampuan dalam melaksanakan kinerja organisasi di DLHK," kata Moris, Rabu (1/6).
Pemko Pekanbaru yang kini dipimpin Penjabat (Pj) Wali Kota (Wako) Muflihun, menurut Moris harus memiliki road map penanganan permasalahan besar di Kota Pekanbaru yang dalam hal ini masalah sampah. Moris mengingatkan Pj Wako pekerjaan rumah saat ini, yaitu sampah dan juga banjir. Ini akan menjadi perhatian bagi kinerjanya ke depan.
Pengelolaan sampah ini terlihat makin buruk bila dilihat fakta bahwa biaya dikeluarkan untuk pihak ketiga begitu besar. Hampir Rp1,8 miliar per bulan. Menurut Moris, dengan anggaran yang besar, harusnya disertai tanggung jawab yang maksimal.
Ia juga mengingatkan DPRD Kota Pekanbaru yang punya peran penganggaran sekaligus pengawasan tidak boleh diam. "Kalau masih ditemukan kegagalan dalam melaksanakan kegiatan, DPRD harus aktif untuk meminta tanggung jawab dari eksekutif selaku pelaksana kebijakan. Jangan sampai dana masyarakat yang harusnya bisa dioptimalkan, menjadi tidak memiliki imbas positif bagi perkembangan Kota Pekanbaru," tutup Moris.(end)
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pengelolaan sampah Kota Pekanbaru yang masih amburadul memperlihatkan indikator kenihilan perencanaan penanganan sampah oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru. Hal ini disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Islam Riau (UIR) Dr Moris Adidiyogia.
Padahal menurut Moris, perencanaan adalah aspek vital dalam sebuah pengorganisasian dan juga dasar evaluasi pelaksanaan kegiatan atau kebijakan. Beberapa alasan dari DLHK Kota Pekanbaru soal permasalahan ini, termasuk alasan kekurangan armada, menurut Moris tidak bisa dijadikan alasan dalam pelaksanaan sebuah kegiatan.
- Advertisement -
"Kekurangan armada tidak bisa dijadikan alasan. Hal ini disebabkan lemahnya perencanaan di DLHK sehingga kekurangan armada dijadikan kambing hitam atas ketidakmampuan dalam melaksanakan kinerja organisasi di DLHK," kata Moris, Rabu (1/6).
Pemko Pekanbaru yang kini dipimpin Penjabat (Pj) Wali Kota (Wako) Muflihun, menurut Moris harus memiliki road map penanganan permasalahan besar di Kota Pekanbaru yang dalam hal ini masalah sampah. Moris mengingatkan Pj Wako pekerjaan rumah saat ini, yaitu sampah dan juga banjir. Ini akan menjadi perhatian bagi kinerjanya ke depan.
- Advertisement -
Pengelolaan sampah ini terlihat makin buruk bila dilihat fakta bahwa biaya dikeluarkan untuk pihak ketiga begitu besar. Hampir Rp1,8 miliar per bulan. Menurut Moris, dengan anggaran yang besar, harusnya disertai tanggung jawab yang maksimal.
Ia juga mengingatkan DPRD Kota Pekanbaru yang punya peran penganggaran sekaligus pengawasan tidak boleh diam. "Kalau masih ditemukan kegagalan dalam melaksanakan kegiatan, DPRD harus aktif untuk meminta tanggung jawab dari eksekutif selaku pelaksana kebijakan. Jangan sampai dana masyarakat yang harusnya bisa dioptimalkan, menjadi tidak memiliki imbas positif bagi perkembangan Kota Pekanbaru," tutup Moris.(end)
