PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Lembaga Independen Jaring Aspirasi Masyarakat melakukan survei kepada kalangan Zelinial (Generasi Z) terkait kepemimpinan Syamsuar dan Edy Natar Nasution sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau (Gubri-Wagubri) selama tiga tahun menjabat. Dari hasil survei itu, mayoritas generasi Z tidak puas dengan kinerja Syamsuar-Edy yang dilantik pada 20 Februari 2019 lalu.
Pimpinan Jaring Aspirasi Masyarakat, Adlin mengatakan, mereka melalukan survei tersebut bersama dengan dua anggota lainnya yakni Rizky Setiawan dan M Zainuddin yang keduanya juga merupakan dosen salah satu universitas di Riau. Dimana surbei dilakukan kepada Zelinial yang merupakan generasi yang lebih muda ketimbang milenial. Zelinial merupakan generasi Z yang lahir di tahun 1996-2010, yang juga disebut sebagai iGeneration, GenerasiNet, Generasi Internet. Sedangkan generasi milenial lahir di tahun 1981-1995.
"Kami melakukan survei dalam kurun waktu 12-18 Februari 2022 dengan 528 responden berasal dari Generasi Zelinial atau Gen Z berbagai daerah di Riau," kata Adlin yang juga merupakan Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Riau tersebut.
Lebih lanjut dikatakannya, responden tersebut merupakan mahasiswa di sejumlah kampus di Riau, di antaranya, Unri, UIR, UIN Suska, Unilak, Universitas Abdurrab, Universitas Pasir Pangaraian, Unisi Tembilahan, Universitas Kuantan Singingi, IAI Tafaqquh Fiddin Dumai, dan sejumlah universitas lainnya di Riau. "Memang berdasarkan penelitian itu, hasilnya mayoritas Generasi Zelenial tidak puas dengan kepemimpinan Syamsuar-Edy di tiga tahun terakhir. Responden yang tidak puas ini mencapai 53 persen," ujarnya.
Lebih lanjut Adlin menyampaikan, jika dianalisis lebih jauh ditemukan empat bidang yang menjadi menjadi ketidakpuasan responden. Di antaranya penyediaan lapangan kerja 22 persen, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 21 persen, peningkatan ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan 20 persen, dan pemerataan pembangunan 14 persen.
"Artinya program pembangunan sosial dan ekonomi selama 3 tahun pemerintahan Syamsuar-Edy belum dirasakan manfaatnya oleh Generasi Z," ujar Adlin.
Karena itu, pihaknya menyarankan jika ingin terpilih kembali pasangan Syamsuar-Edy, maka harus mengalirkan dana di APBD untuk empat bidang yang menurut generasi muda Riau paling tidak memuaskan tersebut.
"Terutama masalah penyediaan lapangan kerja mesti diprioritaskan. Sebab, dengan kondisi survei hari ini terlihat jelas Gen Z Riau tidak yakin Syamsuar-Edy punya kemampuan menyediakan lapangan kerja bagi masa depan mereka," ungkapnya.
Demikian pula penilaian Gen Z terhadap kinerja Syamsuar-Edy di sektor pemerintahan, pihaknya menilai pemerintahan Syamsuar-Edy ini belum bersih dan bebas KKN perlu diperbaiki.
"Ini dibuktikan dengan kasus korupsi menimpa beberapa pejabat di lingkungan Pemprov Riau," ujarnya.
Selain itu, program ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan dilakukan Syamsuar-Edy terlihat belum begitu dirasakan manfaatnya oleh generasi muda. "Perlu dipertajam lagi program-program di bidang ini sehingga tepat sasaran serta memuaskan masyarakat. Terakhir, masalah pemerataan pembangunan di daerah terisolir dan kawasan perbatasan perlu terus diperbaiki sehingga menimbulkan rasa puas bagi masyarakat," sebutnya.
Sementara itu Ketua Forum Kerukunan Pemuka Masyarakat Riau DR Chaidir mengatakan, tiga kepemimpinan Syamsuar-Edy disibukkan dengan pandemi Covid-19. Di pemerintah manapun terjadi refocusing anggaran sehingga terjadi pengurangan kegiatan dan dialihkan untuk sektor kesehatan.
"Hal tersebut tentunya menggangu program yang ada sehingga kepala daerah tidak lagi leluasa melaksanakan program yang sudah disusun sebelumnya. Jadi kita juga harus memahami itu," katanya.
Dengan sisa waktu kepemimpinan yang tinggal dua tahun lagi, menurut Chaidir kesempatan tersebut harus dimanfaatkan dengan baik. Syamsuar-Edy juga diminta melihat program-program mana yang paling stategis untuk kemudian dijadikan prioritas.
"Dengan sisa waktu yabg tersedia, harus dilihat mana program paling prioritas dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah," ujarnya.
Terkait pembangunan infrastruktur, Chaidir menilai sah-sah saja Pempov Riau membangun gedung seperti tahun lalu. Namun tentunya hal tersebut juga harus mendapat persetujuan dari DPRD Riau dan juga Mendagri.
