JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Menurutnya, berbagai masalah seharusnya sudah dapat teratasi, sebab PJJ telah berjalan lebih dari 10 bulan.
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti menuturkan, pemerintah seharusnya memiliki alternatif lain selain PJJ. Sebab, tidak mungkin para pelajar terus menjalankan PJJ sampai mereka lulus sekolah.
Sebenarnya kalau sudah 10 bulan lebih, kita sudah berpikir bagaimana mengatasi permasalahan ini. Kan tidak melulu bahwa pembelajaran ini terus PJJ sampai lulus, sampai berapa tahun kita memberikan PJJ ini,” kata dia dalam siaran YouTube Pendidikan VOX Point, Senin (4/1).
Menurut Retno, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus lebih serius untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM). “Kami minta ada pemetaan daerah, ada berapa sekolah yang siap, mana yang tidak siap,” ucapnya.
- Advertisement -
Hingga saat ini pemerintah masih belum mempublikasikan jumlah sekolah di daerah mana saja yang sudah siap PTM. Padahal, menurut Retno, pemetaan ini salah satu indikator penting dalam pelaksanaan pembukaan sekolah.
Begitu pula dengan anggaran yang dikhususkan untuk menunjang PTM di sekolah untuk pengadaan prasarana protokol kesehatan. “Anggaran yang disiapkan tentu harusnya tidak kecil dalam menyiapkan infrastruktur dan protokol kesehatan. Jangan juga kemudian masih memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” tandas dia.
- Advertisement -
Sumber: Jawapos.com
Editor: E Sulaiman
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Menurutnya, berbagai masalah seharusnya sudah dapat teratasi, sebab PJJ telah berjalan lebih dari 10 bulan.
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti menuturkan, pemerintah seharusnya memiliki alternatif lain selain PJJ. Sebab, tidak mungkin para pelajar terus menjalankan PJJ sampai mereka lulus sekolah.
Sebenarnya kalau sudah 10 bulan lebih, kita sudah berpikir bagaimana mengatasi permasalahan ini. Kan tidak melulu bahwa pembelajaran ini terus PJJ sampai lulus, sampai berapa tahun kita memberikan PJJ ini,” kata dia dalam siaran YouTube Pendidikan VOX Point, Senin (4/1).
Menurut Retno, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus lebih serius untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM). “Kami minta ada pemetaan daerah, ada berapa sekolah yang siap, mana yang tidak siap,” ucapnya.
Hingga saat ini pemerintah masih belum mempublikasikan jumlah sekolah di daerah mana saja yang sudah siap PTM. Padahal, menurut Retno, pemetaan ini salah satu indikator penting dalam pelaksanaan pembukaan sekolah.
Begitu pula dengan anggaran yang dikhususkan untuk menunjang PTM di sekolah untuk pengadaan prasarana protokol kesehatan. “Anggaran yang disiapkan tentu harusnya tidak kecil dalam menyiapkan infrastruktur dan protokol kesehatan. Jangan juga kemudian masih memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” tandas dia.
Sumber: Jawapos.com
Editor: E Sulaiman
