PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Kepastian penyaluran bantuan untuk masyarakat terdampak Covid-19 oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, masih belum jelas. Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau belum mendapat rincian teknis mengenai rencana yang telah disampaikan Gubernur Riau Syamsuar itu.
Seperti dikemukakan Anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati kepada Riaupos.co, Jumat (17/4/2020). Kata Ade, dari rapat terakhir bersama instansi terkait pihaknya menyimpulkan belum ada jadwal pasti penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19.
- Advertisement -
Karena pihak pemprov masih harus mendata warga yang dirasa berhak menerima bantuan tersebut.
"Rapat terakhir, data yang masuk harus diverifikasi terlebih dahulu oleh kabupaten/kota. Mengingat jumlahnya yang sangat besar," sebut Ade.
- Advertisement -
Meski begitu, pihaknya mendesak agar pemprov bisa bergerak cepat. Apalagi satu daerah, yakni Kota Pekanbaru telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hari ini. Jika bantuan yang diberikan lambat, maka dikhawatirkan masyarakat tetap keluar rumah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Di samping itu, Politisi PAN itu juga mendesak agar pemprov untuk segera menerbitkan surat perubahan pergub dan juknis terkait anggaran desa yang berasal dari APBD Riau. Di mana rencananya, akan diperuntukkan bagi penanganan Covid-19.
Pemprov juga diminta Ade untuk segera berkordinasi dengan kabupaten/kota, untuk memverifikasi dan memvalidasi data yang ada.
"Harus segera berkoordinasi dengan daerah untuk validasi. Kami juga meminta pemprov segera siapkan pola distribusi atau penyaluran yang tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Prioritaskan bantuan itu bagi kabupaten/kota yang menjadi zona merah atau pintu masuk," tegasnya.
Laporan: Afiat Ananda (Pekanbaru)
Editor: E Sulaiman
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Kepastian penyaluran bantuan untuk masyarakat terdampak Covid-19 oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, masih belum jelas. Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau belum mendapat rincian teknis mengenai rencana yang telah disampaikan Gubernur Riau Syamsuar itu.
Seperti dikemukakan Anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati kepada Riaupos.co, Jumat (17/4/2020). Kata Ade, dari rapat terakhir bersama instansi terkait pihaknya menyimpulkan belum ada jadwal pasti penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19.
Karena pihak pemprov masih harus mendata warga yang dirasa berhak menerima bantuan tersebut.
"Rapat terakhir, data yang masuk harus diverifikasi terlebih dahulu oleh kabupaten/kota. Mengingat jumlahnya yang sangat besar," sebut Ade.
Meski begitu, pihaknya mendesak agar pemprov bisa bergerak cepat. Apalagi satu daerah, yakni Kota Pekanbaru telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hari ini. Jika bantuan yang diberikan lambat, maka dikhawatirkan masyarakat tetap keluar rumah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Di samping itu, Politisi PAN itu juga mendesak agar pemprov untuk segera menerbitkan surat perubahan pergub dan juknis terkait anggaran desa yang berasal dari APBD Riau. Di mana rencananya, akan diperuntukkan bagi penanganan Covid-19.
Pemprov juga diminta Ade untuk segera berkordinasi dengan kabupaten/kota, untuk memverifikasi dan memvalidasi data yang ada.
"Harus segera berkoordinasi dengan daerah untuk validasi. Kami juga meminta pemprov segera siapkan pola distribusi atau penyaluran yang tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Prioritaskan bantuan itu bagi kabupaten/kota yang menjadi zona merah atau pintu masuk," tegasnya.
Laporan: Afiat Ananda (Pekanbaru)
Editor: E Sulaiman
