SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) – Harapan delapan keluarga kurang mampu di Desa Tanjung Kedabu, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, untuk memiliki tempat tinggal layak terancam tertunda.
Pasalnya, sekitar 18 ton kayu jenis broti dan papan yang disiapkan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dikabarkan diamankan oleh petugas Kanwil Bea dan Cukai Riau di wilayah Pulau Rangsang pada Kamis (29/10/2026).
Kepala Kantor Pos Bantu KPPBC TMP C Bengkalis di Selatpanjang, Enrico, membenarkan adanya penindakan tersebut saat dikonfirmasi pada Jumat (30/10/2026). Namun, ia menyebut seluruh kewenangan dan penanganan perkara berada langsung di tingkat Kanwil.
Kepala Desa Tanjung Kedabu, Miswan, mengutarakan bahwa penahanan material tersebut membuat warga penerima manfaat kategori desil satu dan dua kelimpungan mencari pasokan kayu pengganti.
“Kami sangat berharap ada solusi dari pihak terkait agar material ini mendapatkan kejelasan. Jangan sampai masyarakat kecil di kawasan 3T yang menanggung dampaknya,” ujar Miswan.
Ia berharap adanya koordinasi lintas sektor antara pemkab, pemerintah pusat, dan Bea Cukai guna mencari titik terang agar proses rehabilitasi rumah bagi 74 warga penerima prioritas di desanya tidak kehilangan momentum.
SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) – Harapan delapan keluarga kurang mampu di Desa Tanjung Kedabu, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, untuk memiliki tempat tinggal layak terancam tertunda.
Pasalnya, sekitar 18 ton kayu jenis broti dan papan yang disiapkan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dikabarkan diamankan oleh petugas Kanwil Bea dan Cukai Riau di wilayah Pulau Rangsang pada Kamis (29/10/2026).
Kepala Kantor Pos Bantu KPPBC TMP C Bengkalis di Selatpanjang, Enrico, membenarkan adanya penindakan tersebut saat dikonfirmasi pada Jumat (30/10/2026). Namun, ia menyebut seluruh kewenangan dan penanganan perkara berada langsung di tingkat Kanwil.
Kepala Desa Tanjung Kedabu, Miswan, mengutarakan bahwa penahanan material tersebut membuat warga penerima manfaat kategori desil satu dan dua kelimpungan mencari pasokan kayu pengganti.
“Kami sangat berharap ada solusi dari pihak terkait agar material ini mendapatkan kejelasan. Jangan sampai masyarakat kecil di kawasan 3T yang menanggung dampaknya,” ujar Miswan.
Ia berharap adanya koordinasi lintas sektor antara pemkab, pemerintah pusat, dan Bea Cukai guna mencari titik terang agar proses rehabilitasi rumah bagi 74 warga penerima prioritas di desanya tidak kehilangan momentum.
