SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) – Puluhan kepala sekolah di Kabupaten Kepulauan Meranti dilaporkan menerima surat elektronik yang mengatasnamakan instansi resmi pemerintah daerah. Dalam surat tersebut, para kepala sekolah diminta mentransfer uang sebesar Rp5.000.000 dengan dalih tertentu.

Beruntung, hingga kini belum ada kepala sekolah yang menjadi korban penipuan tersebut. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kepulauan Meranti bergerak cepat memberikan klarifikasi agar para kepala sekolah tidak terperdaya.

Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan Disdikbud Kepulauan Meranti, Budi Hardiantika, menegaskan bahwa surat tersebut adalah hoaks dan tidak pernah diterbitkan oleh instansi resmi pemerintah.

“Puluhan kepala sekolah melapor telah menerima surat itu secara elektronik. Isinya tentang rencana mutasi sebagai modus penipuan. Calon korban yang merespons diminta mentransfer Rp5 juta. Namun kami bersama BKPSDM langsung memberikan klarifikasi bahwa surat itu tidak benar alias hoaks,” ujarnya, Kamis (26/2).

Menurutnya, klarifikasi langsung disampaikan melalui grup resmi kepala sekolah se-Kabupaten Kepulauan Meranti pada malam hari setelah laporan diterima. Dalam pemberitahuan tersebut ditegaskan bahwa surat itu bukan berasal dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

“Itu berita hoaks. Sudah diumumkan di grup resmi kepala sekolah bahwa surat tersebut bukan dari BKPSDM. Diduga ini modus oknum untuk menipu guru atau kepala sekolah agar mentransfer uang,” tegasnya.

Budi menjelaskan, secara tampilan pelaku berupaya meniru format surat resmi pemerintah, lengkap dengan kop dan nomor surat. Namun terdapat sejumlah kejanggalan, seperti alamat pengirim yang tidak resmi, nomor kontak mencurigakan, serta permintaan transfer dana secara pribadi.

Disdikbud bersama BKPSDM mengimbau seluruh kepala sekolah dan tenaga pendidik agar selalu waspada terhadap komunikasi yang mengatasnamakan instansi pemerintah, terutama jika disertai permintaan uang.

“Setiap kebijakan mutasi, penataan, atau administrasi kepegawaian tidak pernah dipungut biaya. Jika menerima surat mencurigakan, segera konfirmasi melalui jalur resmi ke Disdikbud atau BKPSDM,” tambahnya.

Saat ini, Disdikbud juga mempertimbangkan untuk melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum guna dilakukan penelusuran lebih lanjut dan mencegah kejadian serupa terulang.(wir)

SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) – Puluhan kepala sekolah di Kabupaten Kepulauan Meranti dilaporkan menerima surat elektronik yang mengatasnamakan instansi resmi pemerintah daerah. Dalam surat tersebut, para kepala sekolah diminta mentransfer uang sebesar Rp5.000.000 dengan dalih tertentu.

Beruntung, hingga kini belum ada kepala sekolah yang menjadi korban penipuan tersebut. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kepulauan Meranti bergerak cepat memberikan klarifikasi agar para kepala sekolah tidak terperdaya.

Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan Disdikbud Kepulauan Meranti, Budi Hardiantika, menegaskan bahwa surat tersebut adalah hoaks dan tidak pernah diterbitkan oleh instansi resmi pemerintah.

“Puluhan kepala sekolah melapor telah menerima surat itu secara elektronik. Isinya tentang rencana mutasi sebagai modus penipuan. Calon korban yang merespons diminta mentransfer Rp5 juta. Namun kami bersama BKPSDM langsung memberikan klarifikasi bahwa surat itu tidak benar alias hoaks,” ujarnya, Kamis (26/2).

Menurutnya, klarifikasi langsung disampaikan melalui grup resmi kepala sekolah se-Kabupaten Kepulauan Meranti pada malam hari setelah laporan diterima. Dalam pemberitahuan tersebut ditegaskan bahwa surat itu bukan berasal dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

“Itu berita hoaks. Sudah diumumkan di grup resmi kepala sekolah bahwa surat tersebut bukan dari BKPSDM. Diduga ini modus oknum untuk menipu guru atau kepala sekolah agar mentransfer uang,” tegasnya.

Budi menjelaskan, secara tampilan pelaku berupaya meniru format surat resmi pemerintah, lengkap dengan kop dan nomor surat. Namun terdapat sejumlah kejanggalan, seperti alamat pengirim yang tidak resmi, nomor kontak mencurigakan, serta permintaan transfer dana secara pribadi.

Disdikbud bersama BKPSDM mengimbau seluruh kepala sekolah dan tenaga pendidik agar selalu waspada terhadap komunikasi yang mengatasnamakan instansi pemerintah, terutama jika disertai permintaan uang.

“Setiap kebijakan mutasi, penataan, atau administrasi kepegawaian tidak pernah dipungut biaya. Jika menerima surat mencurigakan, segera konfirmasi melalui jalur resmi ke Disdikbud atau BKPSDM,” tambahnya.

Saat ini, Disdikbud juga mempertimbangkan untuk melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum guna dilakukan penelusuran lebih lanjut dan mencegah kejadian serupa terulang.(wir)