PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menargetkan pendataan pegawai non-ASN dan tenaga honorer yang tidak masuk database Badan Kepegawaian Negara (BKN) bisa tuntas pekan ini. Langkah ini penting karena masih ada honorer di lingkungan Pemprov Riau yang belum jelas statusnya setelah pelantikan PPPK beberapa waktu lalu.
Asisten III Setdaprov Riau, M Job Kurniawan, menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengumpulkan para sekretaris dan kepala subbagian kepegawaian di seluruh OPD untuk merapikan data. Hal ini menindaklanjuti keluhan Aliansi Honorer Non-Database BKN, baik yang gagal seleksi CPNS maupun PPPK.
Menurutnya, data tersebut akan menjadi pedoman Pemprov Riau dalam memperjuangkan nasib honorer ke pemerintah pusat. Sebab, sebagian dari mereka sudah mengabdi bertahun-tahun, namun tidak bisa diangkat sebagai PPPK lantaran tidak tercatat dalam database BKN.
“Mereka sudah lama bekerja, tapi tidak terdata. Mereka berharap mendapat perlakuan yang sama seperti pegawai lain. Karena itu kita butuh data lengkap, supaya ketika ada peluang, bisa kita perjuangkan,” ujar Job, Rabu (8/10).
Meski begitu, Pemprov Riau belum mengetahui pasti berapa jumlah tenaga honorer non-ASN yang tidak masuk database. Job memastikan, hingga kini belum ada kebijakan merumahkan para honorer tersebut, mengingat sebagian masih berstatus tenaga kebersihan maupun keamanan.
Dari hasil pertemuan, Job menyebut setidaknya ada tiga kategori honorer yang perlu perhatian: honorer non-database yang gagal PPPK, honorer non-database yang gagal CPNS, serta guru bantu.
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menargetkan pendataan pegawai non-ASN dan tenaga honorer yang tidak masuk database Badan Kepegawaian Negara (BKN) bisa tuntas pekan ini. Langkah ini penting karena masih ada honorer di lingkungan Pemprov Riau yang belum jelas statusnya setelah pelantikan PPPK beberapa waktu lalu.
Asisten III Setdaprov Riau, M Job Kurniawan, menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengumpulkan para sekretaris dan kepala subbagian kepegawaian di seluruh OPD untuk merapikan data. Hal ini menindaklanjuti keluhan Aliansi Honorer Non-Database BKN, baik yang gagal seleksi CPNS maupun PPPK.
Menurutnya, data tersebut akan menjadi pedoman Pemprov Riau dalam memperjuangkan nasib honorer ke pemerintah pusat. Sebab, sebagian dari mereka sudah mengabdi bertahun-tahun, namun tidak bisa diangkat sebagai PPPK lantaran tidak tercatat dalam database BKN.
“Mereka sudah lama bekerja, tapi tidak terdata. Mereka berharap mendapat perlakuan yang sama seperti pegawai lain. Karena itu kita butuh data lengkap, supaya ketika ada peluang, bisa kita perjuangkan,” ujar Job, Rabu (8/10).
Meski begitu, Pemprov Riau belum mengetahui pasti berapa jumlah tenaga honorer non-ASN yang tidak masuk database. Job memastikan, hingga kini belum ada kebijakan merumahkan para honorer tersebut, mengingat sebagian masih berstatus tenaga kebersihan maupun keamanan.
Dari hasil pertemuan, Job menyebut setidaknya ada tiga kategori honorer yang perlu perhatian: honorer non-database yang gagal PPPK, honorer non-database yang gagal CPNS, serta guru bantu.
