JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Skema pencairan tunjangan untuk guru aparatur sipil negara (ASN) resmi diubah. Jika sebelumnya pencairan didistribusikan melalui pemerintah daerah (pemda), ke depan dana langsung masuk ke rekening masing-masing guru.
Perubahan itu diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Jakarta. Prabowo mengatakan, kebijakan itu bagian dari upaya mengurangi birokrasi yang tidak efisien.
”Saya menyambut baik inisiatif upaya peluncuran, upaya mekanisme baru dengan mengirim tunjangan guru langsung ke rekening guru,” ujarnya, Kamis (13/3).
Diakuinya, skema sebelumnya jauh dari efisien. Dia mengaku tidak menemukan alasan yang logis perihal kebijakan lama yang memarkir dana lebih dahulu di pemda. ”Inilah upaya untuk mengurangi (hal) yang tidak efisien. Lama-lama untuk apa? Ditahan itu untuk apa?” ujarnya.
Prabowo mengakui masih ada orang-orang birokrasi yang menghendaki proses yang rumit, lama, dan tidak efisien. Karena itu, dia berharap ada evaluasi terhadap sistem dan para birokrat yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman.
”Saya minta para menteri dan para Menko, coba kita pikirkan, kita rumuskan semua perbaikan sistem ya,” tegas Prabowo.
Presiden menegaskan, pendidikan merupakan kunci utama dalam membangun bangsa dan mencapai kesejahteraan. Karena itu, pemerintah menempatkan pendidikan di posisi teratas dalam anggaran negara.
Dia mengajak para ASN selalu berdedikasi dan bekerja sepenuh hati untuk melayani serta mempermudah urusan rakyat. Dia mengingatkan, menjadi seorang ASN merupakan pelayan rakyat.
”Ini ada kecenderungan semua pengin jadi ASN, tahu-tahu (sudah masuk) di dalam, tidak bekerja maksimal,” perintah Prabowo.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyebutkan, sejak 2010 hingga 2024 atau sekitar 15 tahun, skema pencairan tunjangan guru selalu dari Kementerian Keuangan ditransfer ke rekening pemerintah daerah melalui rekening kas umum daerah. Dari sana, tunjangan profesi guru baru ditransfer ke rekening masing-masing guru.
Dalam perjalanannya, sebagian besar pemerintah daerah menyalurkan tunjangan ini tiga bulan sekali. Karena itu, memakan waktu yang lama dalam proses penerimaannya oleh para guru. Bahkan, ada beberapa daerah yang disebut mengalami keterlambatan lebih dari tiga bulan dengan berbagai alasan sehingga menimbulkan keresahan di kalangan para guru.
”Kebijakan penyaluran langsung ini merupakan terobosan dan jawaban pemerintah atas aspirasi masyarakat, khususnya aspirasi para guru. Karena itu, tidak benar kalau pemerintah antikritik dan tidak mendengar aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan, percepatan penyaluran tunjangan ASN langsung ke rekening guru merupakan realisasi atas arahan dan kebijakan presiden agar birokrasi dan layanan publik tidak birokratis. Tapi, harus memudahkan, cepat, tepat, efektif, dan efisien.
Saat ini pihaknya tengah melakukan proses verifikasi dan validasi nomor rekening dari para guru yang berhak menerima. Setidaknya, ada 1.476.964 guru ASN dan 392.802 guru non-ASN yang menerima tunjangan sertifikasi guru ini secara langsung ke rekening masing-masing.
Setidaknya sudah 250 ribu orang guru yang sudah diverval (verifikasi dan validasi) data serta nomor rekeningnya. Sebagian besar dari mereka merupakan ASN guru di Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Kudus.
”Dana akan ditransfer apabila data-data telah valid, transfer langsung di bulan Maret. Ini merupakan hadiah untuk para guru agar dapat merayakan Idulfitri dengan gembira,” ungkapnya.
Untuk tahap awal, nantinya penyaluran dirapel di Maret untuk tunjangan bulan Januari, Februari, dan Maret. Tak ada perubahan besaran untuk guru ASN.
Namun, bagi guru non-ASN, besaran tunjangan sertifikasi naik menjadi Rp2 juta per bulan dari Rp1,5 juta per bulan. Dengan demikian, mereka akan menerima Rp6 juta dalam sekali transfer nantinya. ”Setelahnya nanti dibagikan atau ditransfer setiap bulan,” sambungnya.
Di bagian lain, Mu’ti juga mengungkapkan upaya Kemendikdasmen agar guru-guru yang belum tunjangan ini untuk bisa segera tersertifikasi. Pihaknya terus mendorong mereka untuk mengikuti program pendidikan profesi guru (PPG).
Tahun ini ditargetkan ada 806 ribu guru yang mengikuti PPG. ”Yang sudah ada dananya di APBN itu sekitar 353.000 guru. Sedang kami mintakan tambahan dari APBN, itu nanti mudah-mudahan bisa mencapai 860.000 guru,” jelasnya.
Terpisah, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menuturkan, perubahan skema penyaluran dana tunjangan profesi guru (TPG) itu bertujuan untuk mempercepat penerimaan tunjangan agar lebih tepat waktu, akurat, dan terukur.
’’Pagu TPG mencapai Rp66,9 triliun dengan target penerima 1,5 juta guru di 544 daerah akan mendapat pembayaran TPG langsung dari pemerintah pusat,’’ ujarnya pada konferensi pers di Kemenkeu, Kamis (13/3). Suahasil memerinci, tahap I atau bulan Maret akan disalurkan Rp1,25 triliun untuk 103.197 guru di 204 daerah.
’’Kita mulai lakukan secara bertahap. Sebagai catatan, TPG selama ini sudah dibayarkan dan TPG adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang telah bersertifikasi, yang diberikan sebesar satu kali gaji pokok per bulan, sebagai penghargaan atas profesionalitas guru-guru kita di Indonesia,’’ katanya.(far/mia/dee/oni/jpg)
